Bambang Soesatyo: Setor Uang Rp5-10 Miliar Batasi Hak Calon
- VIVAnews/Adri Irianto
VIVA.co.id - Panitia Pengarah Musyawarah Nasional Luar Biasa Partai Golkar meminta bakal calon ketua umum ikut menyetor dana sebesar Rp5-10 miliar. Politikus Partai Golkar sekaligus tim sukses Ade Komarudin, Bambang Soesatyo, mempertanyakan aturan tersebut.
"Pertanyaan kami bagaimana nanti calon yang tidak lolos? Apakah uangnya akan hangus atau bagaimana?" tanya Bambang, ketika ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis 21 April 2016.
Walaupun belum sepenuhnya menolak, namun Bambang berpendapat dana partisipasi itu bisa membatasi anggota yang lain untuk mencalonkan diri.
"Padahal dalam AD/ART jelas bunyinya, setiap anggota kader berhak calonkan diri dipilih dan memilih sebagai kea umum Golkar di setiap tingkatan. Artinya, keputusan Rp5-10 miliar sudah batasi hak-hak anggota. Walaupun kami dari Tim Akom belum katakan menerima atau menolak," ujarnya.
Menurut Bambang, calon ketua umum yang punya kualitas dan kemampuan luar biasa namun ekonominya pas-pasan akan sulit mencalonkan diri. Walaupun si caketum itu bisa menerima sumbangan dari yang lain, namun hal itu bisa mengganggu integritasnya.
"Masak sih calon ketum Golkar terima sumbangan untuk maju. Harusnya yang didahulukan kemampuan memimpin organisasi dan visi ke depan," kata Ketua Komisi III itu.
Sebelumnya, Ketua Panitia Pengarah Nurdin Halid mengatakan, biaya Munaslub ditanggung secara gotong royong. Biaya akan ditanggung bakal calon, panitia, dan juga DPP.
"Khusus untuk bakal calon ini sebagai bagian dari persyaratan sebagai bakal calon. Karena kita ingin Munas bersih yang terbebas dari politik transaksional," kata Nurdin, ditemui di kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Rabu, 20 April 2016.
Nurdin menyampaikan dana partisipasi itu berkisar antara Rp5-10 miliar. Angka itu dinilai sudah pas dengan kebutuhan para calon yang berdekatan dengan kepentingannya.
"Itungannya adalah yang dibebankan bakal calon adalah betul yang bersentuhan dengan kepentingan mereka, yaitu debat kandidat, kampanye, kemudian transport peserta. Ini untuk menekan terjadinya money politic," ujar Nurdin.