Jokowi Sebut Penuntasan Pelanggaran HAM Masa Lalu Sulit, Ini Faktanya

Ketua KPU Arief Budiman (tengah) bersama pasangan capres-cawapres nomor urut 01 Joko Widodo (kedua kiri) dan Ma'ruf Amin (kiri) serta pasangan nomor urut 02 Prabowo Subianto (kedua kanan) dan Sandiaga Uno (kanan) bersiap mengikuti debat pertama Pilpres 20
Sumber :
  • ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan

VIVA – Calon Presiden Joko Widodo menyampaikan visi misi dalam debat perdana malam ini, Kamis, 17 Januari 2019. Jokowi mengawali visi misinya dengan menyebut sebagai Indonesia Maju. Kata Jokowi, bersama Ma'ruf, ia menawarkan optimisme dan berkeyakinan yang semakin maju.

"Semakin modern sebuah negara maka penegakan hukum dan HAM harus semakin baik," kata Jokowi dalam debat Pilpres 2019 di Hotel Bidakara, Jakarta.

Jokowi menekankan penting untuk pemenuhan enonomi, sosial, budaya. Hal ini penting menjadikan Indonesa memiliki akses yang kuat terhadap pendidikan, kesehatan, permodalan. Selain itu, memperjuangkan penyelesaian HAM. Namun ia mengakui memang sulit menyelesaikan masalah HAM masa lalu.

"Memang tidak mudah menyelesaikan karena kompleksitas hukum. Pembuktian hukum terlalu jauh. Harusnya ini bisa selesai. Tapi, kami tetap berkomitmen untuk menyelesaikan ini," tutur Jokowi.

Cek Fakta

Penelitian Setara Institute terkait indeks kinerja HAM sepanjang 2010-2016, menunjukkan performa kinerja HAM paling rendah adalah penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu. Selama tujuh tahun berturut-turut skor indeksnya di bawah angka dua.

Indeks penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu di tahun 2010 hanya tercatat 1,14, meningkat menjadi 1,4 di tahun 2011, tahun 2012 skor tercatat 1,44, tahun 2013 skornya 1,40, tahun 2014  jadi 1,51, tahun 2015 skornya 1,72, dan tahun 2016 skor tercatat 1,99.