Facebook Wajib Beretika Baik ke BSSN, kalau Diundang Harus Datang

Ilustrasi pengguna Facebook.
Sumber :
  • www.pixabay.com/geralt

VIVA – Media sosial Facebook diminta menghormati aturan dan kebijakan pemerintah Indonesia dalam upaya menekan penyebaran informasi palsu atau hoax di platform mereka.

Pernyataan ini diungkapkan oleh pengamat komunikasi politik dari Universitas Paramadina, Hendri Satrio, dalam menanggapi pertemuan Badan Siber dan Sandi Negara dengan penyedia platform media sosial, pekan lalu. Dalam pertemuan tersebut hanya Twitter yang hadir, sedangkan Facebook tidak.

"Sayang sekali. Padahal pengguna Facebook di Indonesia sangat banyak. Mereka harus menghormati otoritas Indonesia. Niat baik BSSN untuk berdialog seharusnya dibalas niat baik dengan hadir," katanya, lewat keterangan tertulis, Senin, 18 Maret 2019.

Informasi saja, menurut riset dari perusahaan media, We Are Social, yang bekerjasama dengan Hootsuite, menyebut ada 150 juta pengguna media sosial di Indonesia pada tahun lalu, di mana Facebook menjadi aplikasi media sosial yang paling banyak digemari dengan penetrasi 81 persen atau sebanyak 121,5 juta pengguna.

Sementara Twitter menguasai 52 persen atau 78 juta pengguna di Indonesia di belakang Facebook dan Instagram. Hendri mencontohkan tahun lalu Facebook Indonesia meminta untuk menunda pertemuan dengan Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat soal pembahasan kabar bocornya 1 juta data pivasi pengguna Facebook di Indonesia.

Meski pada akhirnya, mereka mengaku bahwa penundaan karena Facebook masih sibuk dengan pertemuan bersama Kongres Amerika Serikat. Oleh karena itu, Hendri mendesak Facebook menjelaskan ketidakhadirannya.

Ia meyakini pemerintah Indonesia tidak lemah menghadapi platform media sosial seperti Facebook, sehingga teguran mesti dilayangkan kepada mereka. "Facebook harus memiliki etika baik dengan melakukan kunjungan resmi ke BSSN atau hadir ketika diundang kembali," ungkapnya.

Sebelumnya, Badan Siber dan Sandi Negara telah bertemu dengan Twitter untuk membahas penyebaran informasi palsu atau hoax di platform mereka.

"Kami baru saja melakukan pertemuan dengan penyedia platform. Sayangnya, yang hadir hanya Twitter, Facebook tidak," kata Sekretaris Utama, Syahrul Mubarak.

Menurutnya BSSN berkoordinasi dengan Twitter dan berbicara mengenai proses bisnis, termasuk membahas mengenai isi konten di platform mereka. Syahrul mengaku banyak konten negatif yang beredar di ranah media sosial, termasuk Twitter.

"Jika dibiarkan akan membuat ruang siber jadi enggak ramah. Ini jelas akan mengganggu atau mengurangi jati diri sebagai bangsa yang santun," ujarnya. Ia menegaskan bahwa platform harus ikut bertanggung jawab atas masifnya penyebaran hoax. (ann)