Reses, DPR Tetap Gelar Raker Penambahan Kuota Jemaah Haji

Ketua Komisi VIII DPR Ali Taher di Asrama Haji Jakarta
Sumber :
  • Kemenag

VIVA – Komisi VIII DPR RI akan menggelar rapat kerja bersama pemerintah terkait penambahan kuota haji bagi Indonesia sebesar 10 ribu jemaah, Selasa, 23 April 2019. Rapat kerja ini akan tetap digelar, kendati para anggota dewan tengah reses.

"Meskipun kami sedang dalam masa reses, tapi karena hal ini menyangkut kebutuhan umat dan mendesak, maka tetap akan kita laksanakan Raker," kata Ketua Komisi VIII Ali Taher, di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, Minggu, 21 April 2019. 

Rapat kerja itu nantinya akan mencari alternatif terbaik agar penerapan tambahan kuota haji dapat terlaksana dengan baik. "Apakah 10 ribu itu bisa tahun ini berangkat, ataukah tahun yang akan datang," kata Ali.

Namun demikian, DPR kata Ali, berharap penerapan tambahan kuota dapat terlaksana tahun ini guna memangkas masa tunggu calon jemaah haji. Tapi, juga perlu dilihat kesiapan dari semua lini agar penerapan kuota tersebut tidak terkesan dipaksakan yang dapat mengakibatkan penurunan kualitas pelayanan. 

"Kita akan mendengarkan stakeholder semuanya supaya penambahan kuota ini dapat diterapkan merata, adil, wajar. Jangan sampai dipaksakan," ujar Ali.

Sebelumnya, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengatakan, Kementerian Agama akan berupaya merealisasikan penyiapan pengadaan fasilitas pelayanan bagi 10 ribu jemaah yang masuk kuota tambahan. Upaya tersebut akan dibahas bersama dengan DPR, termasuk terkait anggarannya.

"Karena konsekuensi dari tambahan 10 ribu jemaah adalah perlunya disediakan anggaran," kata Lukman saat ditemui usai Rapat Terbatas di Istana Negara, Kamis, 18 April 2019.

Anggaran tambahan yang harus dipersiapkan, kata menag, tidak hanya untuk jemaah, tapi juga terkait penambahan petugas. Bertambahnya jemaah otomatis akan menambah kelompok terbang (kloter). Karenanya, tambahan petugas kloter juga pasti diperlukan.

Selanjutnya, 10 ribu kuota tambahan tersebut akan didistribusikan secara proporsional ke seluruh provinsi di Indonesia. "Prioritas utamanya adalah bagi lansia. Jadi lansia dan para pendampingnya, dan para jemaah yang lain," ujar Menag.