Busyro Muqoddas: Manajemen Haji 2019 Taat Prinsip

Wakil Amirul Hajj, Busyro Muqoddas memberikan catatan penyelenggaran haji 2019
Sumber :
  • VIVA/Dedy Priatmojo

VIVA – Naib atau wakil Amirul Hajj, Busyro Muqoddas memuji manajemen penyelenggaraan haji tahun 2019 yang dinilai taat pada prinsip dan pola-pola manajemen yang telah ditetapkan Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama (Ditjen PHU Kemenag). 

Busyro yang mendampingi Amirul Hajj bertugas tiga pekan di Arab Saudi mnegatakan, sebelumnya delegasi Amirul Hajj mendapat gambaran dari Menag Lukman Hakim Saifuddin bahwa penyelenggaraan ibadah haji merupakan manifestasi kerja tim yang solid. Tidak hanya Kemenag, tapi juga ada Kemenkes, Perhubungan, dan Ormas Islam.

Kemudian pada prakteknya di lapangan, Panitia Penyelenggaraan Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi yang jumlahnya 4.300 orang bekerja sesuai prinsip pola-pola manajemen yang sudah diterapkan garis-garis besarnya Ditjen PHU Kemenag, untuk memberikan layanan kepada jemaah haji.

"Sehingga risiko-risiko yang muncul, misalnya risiko (jemaah) risti (risiko tinggi), model  penerapan PPIH yang on the track itu didukung oleh tim kesehatan itu menunjukkan kerja tim work yang bagus. Sehingga risiko-risiko tinggi tadi, walaupun masih ada, tapi berkurang. Terutama yang meninggal," kata Busyro saat ditemui di kawasan Jeddah, Arab Saudi, Sabtu malam 17 Agustus 2019. 

Dari aspek diplomasi haji, Busyro juga menyoroti upaya diplomasi yang terus dilakukan oleh Kemenag bersama Dubes RI di Arab Saudi dan Konjen RI di Jeddah, utamanya terkait tenda-tenda jemaah di Arafah yang sekarang menggunakan AC, jalur cepat keimigrasian, kuota haji dan banyak hal yang dinilainya buah dari diplomasi haji Indonesia-Arab Saudi.

Menurut Busyro, ini merupakan salah satu indikator, bahwa sistem manajemen yang digunakan tidak hanya mengandalkan manajemen internal di Indonesia saja. Tapi juga hubungan diplomasinya dengan pemerintah Arab Saudi. 

"Sampai misalnya pada di Mina itu ada mendadak sekali ada pertemuan Gubernur Mekah dengan Menteri Agama waktu itu selaku Amirul Hajj. Di situ juga dibahas poin-poin yang dipergunakan untuk perbaikan (haji) di masa yang akan datang," ujar Ketua PP Muhammadiyah ini.

Kesimpulannya, terang Busyro, delegasi Amirul Hajj melihat sendiri di lapangan bahwa manajemen PPIH Arab Saudi tahun 2019 pada situasi yang relatif lebih baik dari masa lalu. Etos kerja PPIH Arab Saudi yang jumlahnya 4.300-an ini juga menggambarkan kerja tim yang bagus sekali. 

"Walaupun mereka ada yang sebagian terpaksa mendadak harus direkrut karena terkait 10 ribu kuota tambahan itu, itu yang diumumkan oleh pemerintah sini cukup anu lah, waktunya kurang longgar. Persiapannya walaupun mepet, tapi bisa diatasi dengan baik," imbuhnya.

Evaluasi

Disamping memberikan penilaian terhadap penyelenggaran haji PPIH Arab Saudi, mantan Ketua KPK itu juga menyampaikan beberapa aspek yang bisa menjadi evaluasi penyelenggaraan haji tahun depan. Antara lain, aspek penyelenggaraan yang paling memiliki tingkat kompleksitas adalah di Arafah  dan Mina. 

"Tentang fasilitas yang masih terbatas untuk fasilitas MCK. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agama sudah menjalin komunikasi ini, dicontohkan kalau di Mina itu mulai dipertimbangkan bangunan kemah itu bertingkat. Sehingga bisa saja bangunan MCK itu juga dibuat bertingkat," ungkapnya.

Selanjutnya, dari hasil kunjungan delegasi Amirul Hajj ke hotel-hotel jemaah, ada masukan perlunya suatu materi tambahan bagi jemaah haji, tidak hanya buku-buku panduan fiqih, berisi doa-doa saat ritual haji, tapi jemaah juga butuh diberikan 'suplemen' pengetahuan terkait maksud dari tahapan-tahapan ibadah haji maupun umrah itu sendiri. 

Busyro mengatakan, terkait hal ini delegasi Amirul Hajj secara bersama-sama sudah mengusulkan bahwa Kemenag dengan para ormas Islam  dan perguruan tinggi, bisa memberikan kontribusi di bidang tersebut. Yakni, memberikan suatu panduan yang berisi bagaimana merawat kemabruran haji sehingga punya impact sosial kemasyarakatan yang luas setelah haji. 

"Sehingga mengembangkan nilai mabrur, kualitas mabrur itu dalam skala hubungan-hubungan sosial kemasyarakatan. Dengan semua lapis kemasyarakatan, bukan hanya muslim saja, tapi juga di luar itu," terang Busyro. 

Dengan evaluasi ini, diharapkan ibadah haji ini memiliki dampak postif, konstruktif pada aspek social empowerment. Tidak hanya dalam bidang ibadah, tapi juga aspek ekonomi, pendidikan anak, lingkungan dan lain sebagainya. 

"Ini bisa diperankan oleh jemaah haji. Dan panduannya sudah bisa dirumuskan dari sekarang. Nah mudah-mudahan tahun depan itu bisa direalisasikan," ungkapnya.