Halo
Pembaca

VIVANetworks

News

Bola

Sport

Showbiz

LifeStyle

Otomotif

Digital

Ragam

Militer

Netizen

Insight

Informasi

Berebut Kursi Kabinet Jokowi

Rabu, 24 Juli 2019 | 06:12 WIB
Foto :
  • ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
Presiden Terpilih Jokowi dan Wapres Terpilih Ma'ruf Amin di Sentul 14 Juli 2019.

Baca: PKB Takut Koalisi Jokowi Jadi Obesitas Kalau Gerindra Bergabung

Baca Juga

Lantas, mengapa partai-partai itu berebut kursi menteri? Apa alasan dan motivasinya?

Pengamat Politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, menyatakan bahwa kursi menteri bagi partai sangat penting dan sangat strategis. Selain untuk membantu presiden, tetapi juga jabatan menteri biasanya digunakan parpol untuk mengumpulkan pundi-pundi finansial untuk menggerakkan partai dan untuk persiapan pemilu ke depan.

Oleh karena itu, lanjut dia, partai-partai koalisi sedang berebut kementerian yang strategis. Kementerian yang basah.

"Jika Nasdem, Golkar, dan PKB meminta jatah banyak ya kurang etis. Mereka kan sudah ada jatahnya. Sudah ada proporsinya. Dan pasti akan dibagi secara proporsional oleh Jokowi," kata Ujang saat dimintai tanggapan VIVAnews, Selasa, 23 Juli 2019.

Ujang berpendapat jika mereka tidak mendapatkan kementerian yang diinginkannya, tentu mereka akan meradang. Mereka pasti akan prostes ke Jokowi.

"Pasti akan ada gejolak. Tapi hanya sementara. Tak akan pecah. Akan bisa diselesaikan dengan kompromi dan diberi jabatan yang lain," ujarnya.

Baca: AHY Siap Jadi Menteri Jokowi

Secara umum, meskipun berambisi menduduki kursi menteri sebanyak-banyaknya dan sestrategis mungkin, partai-partai politik itu tetap tidak bisa bersikap sepihak. Mereka menyadari bahwa pemilihan menteri merupakan hak prerogatif presiden. Oleh karena itu, mereka juga menyerahkannya pada presiden.

Politisi Partai Golkar, Ricky Rachmadi, menyatakan meskipun partainya ingin tambahan jatah menteri, namun hal itu masih bersifat internal partai. Dia menegaskan bahwa sikap politik Golkar adalah mengembalikan lagi urusan penjatahan menteri kepada Presiden Jokowi.

Hal itu juga ditegaskan oleh Politisi Partai Golkar lainnya, Andi Harianto Sinulingga. Dia menyerahkan masalah prerogatif terkait penjatahan menteri bagi partai-partai pengusung Jokowi-Ma'ruf Amin kepada sang presiden terpilih.

Begitu juga politisi PDIP, Aria Bima. Dia menyerahkan urusan konfigurasi di dalam pemerintahan ke depan kepada Presiden Joko Widodo. Menurutnya, Jokowi adalah petugas partai yang sudah diwakafkan untuk mengurus bangsa.

"Itu hak prerogratif beliau. Itu adalah hak untuk menentukan jalannya pemerintahan yang mendapat amanah dari rakyat," tuturnya.

(Baca juga: Politikus PDIP: Jadi Menteri Bukan Anugerah tapi Amanah).

Topik Terkait
Saksikan Juga