Halo
Pembaca

VIVANetworks

News

Bola

Sport

Showbiz

LifeStyle

Otomotif

Digital

Ragam

Militer

Netizen

Insight

Informasi

Menggantung FPI

Jumat, 2 Agustus 2019 | 05:36 WIB
Foto :
  • ANTARA FOTO/Novrian Arbi
Massa dari Front Pembela Islam (FPI) melakukan aksi mengawal sidang putusan gugatan praperadilan atas SP3 kasus Rizieq Shihab di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat, 24 Oktober 2018.

Pada kesempatan lain, Tjahjo mengatakan FPI memang sudah mengajukan permohonan perpanjangan. Namun sedang dievaluasi.

Untuk evaluasi dibentuk tim di Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum). Tidak hanya FPI tapi sejumlah ormas lain yang juga mengajukan ke Kemendagri.

Baca Juga

"Kita telaah, kita pelajari dulu AD/ART yang terbaru bagaimana, komitmen terhadap NKRI dan Pancasila, itu yang dilihat," ujarnya.

Tjahjo juga menegaskan tidak ada politisasi dalam kasus perpanjangan izin FPI. Dia menyampaikan Dirjen Polpum Kemendagri tengah mempelajari persyaratan administrasi, AD/ART, track record dan aktivitasnya selama ini.

Waktu kemudian terus berjalan. Sampai batas izin berlakunya FPI sebagai ormas yang terdaftar di Kemendagri yaitu 20 Juni 2019 berakhir. Tapi tak ada indikasi izin mereka diperpanjang.

Apakah ini bentuk sikap pemerintah yang menggantung FPI? Terlebih ormas tersebut pada Pilpres 2019 mendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, yang jadi lawan calon petahana, Jokowi-Ma'ruf Amin.

Sekretaris Umum FPI, Munarman, menyatakan jika dilihat dari sudut pandang politik, maka pendapat yang menyebut organisasinya itu memang di-blocking menjadi sah-sah saja. Sebab, FPI memang mendukung pasangan calon tertentu di pilpres lalu.

Tapi, di samping aspek politik, Munarman menilai ada pihak yang menarik-narik ke aspek ideologi. Untuk masalah ini, mereka bisa menjawab dengan ilmiah karena di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga mereka tertulis bahwa asas, aqidah yang dianut FPI adalah Islam ahlussunah wal jamaah, dan bermazab Imam Syafii.

"Semua sebetulnya tidak ada persoalan karena mazab Syafii, aqidah ahlussunah wal jamaah, itu dianut oleh mayoritas masyarakat Islam Indonesia. Dan itu clear kita sudah diskusi, tidak ada persoalan," kata Munarman saat tampil di tvOne, belum lama ini.

Namun, lanjut Munarman, di Republik Indonesia ini bukan cuma satu elemen atau kelompok. Dia melihat dari sudut pandang FPI, ada kelompok-kelompok yang kategorinya pembenci atau haters organisasi tersebut.

"Itu ada, harus diakui fakta itu. Walaupun ini kelompoknya kecil," kata Munarman lagi.

Meskipun demikian, Munarman mengakui kelompok kecil tersebut menguasai opini. Lalu opini itu dikembangkan, ditarik ke sana kemari, sehingga seolah-olah masalah pendaftaran atau perpanjangan izin FPI jadi persoalan yang krusial. Padahal jika diletakkan dalam persoalan yang normal-normal saja maka masalah itu hanya urusan prosedur administrasi.

Munarman menambahkan di masa izin habis dan perpanjangan belum dikeluarkan pemerintah seperti sekarang ini, FPI masih bisa melakukan kegiatan. Bedanya hanya mereka tidak mendapatkan fasilitas dari pemerintah seperti dana hibah APBN, melakukan kerjsama dengan instansi pemerintah dan lain-lain.

Belum Lengkap

Sekretaris Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kemendagri, Didi Sudiana, mengatakan setelah mereka verifikasi, berkas perpanjangan izin dari FPI masih belum lengkap. Tak ada niat menggantung, tak ada politisasi. Yang ada, persyaratan dari Kemenag yang belum dilengkapi FPI, salah satunya surat keterangan terdaftar (SKT) sebagai ormas.

"Kalau sesuai UU Ormas, dipersyaratkan yang akan melakukan SKT itu harus lengkap administrasinya. Kita juga menyarankan, agar ya kita asasnya ideologi Pancasila kan, landasan negara," kata Didi di kantor BPS, Jakarta Pusat, Senin 29 Juli 2019.

Topik Terkait
Saksikan Juga