Halo
Pembaca

VIVANetworks

News

Bola

Sport

Showbiz

LifeStyle

Otomotif

Digital

Ragam

Militer

Netizen

Insight

Informasi

Menggantung FPI

Jumat, 2 Agustus 2019 | 05:36 WIB
Foto :
  • ANTARA FOTO/Novrian Arbi
Massa dari Front Pembela Islam (FPI) melakukan aksi mengawal sidang putusan gugatan praperadilan atas SP3 kasus Rizieq Shihab di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat, 24 Oktober 2018.

Sementara itu, Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Dirjen Polpum) Kemendagri Soedarmo menuturkan FPI belum memenuhi lima syarat administrasi. Pertama, surat permohonan belum diberi nomor dan perihal surat, sebagaimana dimaksud dalam Lampiran huruf D Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 57 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi  Organisasi Kemasyarakatan.

Baca Juga

Kedua, anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga belum memuat mekanisme penyelesaian sengketa dan pengawasan internal dan dokumen belum ditandatangani, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf g Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 57 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi  Organisasi Kemasyarakatan.

Ketiga, surat pernyataan kesanggupan untuk melaporkan kegiatan bermaterai, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf g dan Lampiran huruf C Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 57 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi  Organisasi Kemasyarakatan.

Keempat, surat pernyataan belum menyatakan bahwa nama, lambang bendera, simbol, atribut belum menjadi hak paten dan/atau hak cipta pihak lain serta bukan merupakan milik pemerintah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 57 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi  Organisasi Kemasyarakatan;

Dan kelima, rekomendasi Kementerian Agama, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 57 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan.

Dibandingkan OPM

Atas apa yang dialami FPI, sejumlah pihak menyatakan simpatinya. Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera, Hidayat Nur Wahid, menyatakan dukungan masyarakat terhadap Front Pembela Islam lebih banyak ketimbang mereka yang menyampaikan petisi agar organisisasi tersebut tidak diperpanjang daftar izinnya.

Menurut Hidayat, penolakan bukan kali ini saja terjadi. Justru yang dilihat, makin ke sini organisasi yang bermarkas di Petamburan itu memberikan kontribusi di dalam kehidupan sosial masyarakat.

"Kalaupun ada 100 ribu yang menandatangani petisi semacam itu, akan ada sejuta lebih yang akan mendukung FPI," kata Hidayat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 8 Mei 2019.

Hidayat balik mempertanyakan apa kesalahan FPI hingga sekelompok orang menentang kehadirannya. Di sisi lain, ia kemudian membandingkan, keberadaan organisasi FPI dengan Organisasi Papua Merdeka.

"Kok enggak ada yang bikin petisi bubarkan OPM? FPI justru selalu menegaskan tentang dukung NKRI, mendukung pemberantasan korupsi, mendukung penegakan hukum, mendukung pemberantasan narkoba," ujarnya.

Tapi, pendapat berbeda disuarakan Gerakan Pemuda Ansor. Ketua Umum GP Ansor, Yaqut Cholil Qoumas, semua kebijakan ada pada pemerintah yang mempunyai wewenang untuk memperpanjang atau tidak Ormas FPI.

Jika, dalam salah satu pasal Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga atau AD/ART Ormas FPI ada keinginan mendirikan khilafah Islamiyah maka kata dia, FPI harus ditutup.

"Kalau menurut saya, lihat lagi AD/ART FPI. Jika di situ ada pasal yang jelas bertentangan dengan aturan-aturan dasar yang disepakati berlaku di negeri ini, misalnya ada pasal di AD/ART-nya yang ingin menegakkan khilafah, pemerintah enggak usah ragu, sikat saja," tuturnya.

Terlepas dari polemik atau pro kontra yang ada, Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Soedarmo, menuturkan jika suatu ormas mendapatkan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) maka mereka akan mendapatkan pelayanan atau fasilitas dari pemerintah baik di tingkat daerah sampai pusat misalnya untuk pembinaan, kerja sama kegiatan, dapat hibah. Namun, apabila ormas itu tidak dapat SKT, mereka tidak mendapatkan fasilitas dari pemerintah. (hd)

Topik Terkait
Saksikan Juga