Halo
Pembaca

Berita

Bola

Sport

Otomotif

Digital

Showbiz

Gaya Hidup

in-depth

Lintas

Blog

Informasi

Kamis, 8 Agustus 2019 | 06:18 WIB

Aturan Blokir IMEI Ponsel Prematur

Team VIVA »
Lazuardhi Utama
Misrohatun Hasanah
Novina Putri Bestari
Alika Noor Kholifah
Amal Nur Ngazis
Foto :
  • cbc.ca
Ilustrasi jualan ponsel ilegal (black market).

VIVA – Pemerintah masih menggodok peraturan tiga kementerian soal International Mobile Equipment Identity (IMEI) yang bertujuan untuk menekan peredaran ponsel di pasar gelap di Indonesia. Rencananya, aturan ini akan ditandatangani pada 17 Agustus mendatang, atau bertepatan dengan HUT RI ke-74.

Tiga kementerian yang dimaksud adalah Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian. Menkominfo Rudiantara mengaku jika pemerintah sudah memiliki skema dan membaginya menjadi tiga langkah dalam upaya pengendalian IMEI.

Baca Juga

Pertama, yaitu fase inisiasi. Menurut Rudiantara fase ini ditandai dengan penandatanganan tiga peraturan menteri atau permen.

Kedua, fase persiapan. Di mana pemerintah menyiapkan sejumlah hal, seperti Sistem Informasi Basis Data IMEI Nasional (Sibina), Database IMEI, pelaksanaan tes, dan sinkronisasi data operator seluler.

Selanjutnya, ungkap dia, ada persiapan dan pelaksanaan sosialisasi, penyiapan pusat layanan konsumen, penyiapan sumber daya manusia (SDM), standard operating procedure (SOP) tiga kementerian bersama operator seluler.

Rudiantara menegaskan jika fase pertama dan kedua diharapkan bisa terealisasi setelah aturan ini ditandatangani. Ketiga adalah fase operasional atau eksekusi.

Ia menyebut, yang termasuk ke dalam fase ini seperti keaslian perangkat, penyediaan layanan 'lost & stolen', serta mekanisme dan pelaksanaan sosialisasi lanjutan.

"Untuk fase ini kita harapkan bisa terealisasi bulan Februari 2020. Beberapa negara sudah menerapkan soal validasi IMEI ponsel. Negara juga sangat diuntungkan karena pendapatan negara dari pajak bisa terdongkrak, selain tentunya konsumen juga terlindungi," klaim Rudiantara.

Namun, apakah aturan ini sudah benar-benar sempurna untuk diterapkan?

Pemerintah jangan mau enaknya

Direktur Eksekutif Indonesia ICT Institute, Heru Sutadi, menegaskan jika pemblokiran IMEI yang bertujuan untuk menekan peredaran ponsel ilegal (black market/BM) di Indonesia, harus sampai ke toko atau outlet resmi produsen ponsel.

Menurutnya, apabila ponsel sudah sampai ke tangan konsumen maka pemblokiran tidak bisa dilakukan. "Kalau sudah sampai ke konsumen (dibeli), ya, enggak bisa main blokir. Itu enggak boleh, karena konsumen enggak paham kayak gitu-gitu. Di sini yang seharusnya mekanisme itu diatur," kata dia kepada VIVA, Rabu, 7 Agustus 2019.

Heru pun mendorong untuk membentuk Satuan Tugas (Satgas) Antiponsel Ilegal dengan merazia toko-toko. Satgas ini personelnya terdiri Kominfo, Kemendag, dan Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan.

"Kalau kebijakan yang nanti mau ditandatangani kan yang IMEI-nya tidak terdaftar maka operator diminta supaya blokir. Padahal bisa jadi konsumen tidak tahu apakah membeli ponsel BM atau bukan. Jadi jangan bicara di ujung dong, tapi harus dari hulu," kata dia.

Artinya, pintu masuk atau jalan tikus masuknya ponsel BM ke Indonesia sudah seharusnya ditutup oleh Bea Cukai. Kalau pun ada 'rembesen' sampai masuk ke toko, maka harus secara aktif dilakukan razia.

Karena ini sesuai UU Telekomunikasi yang isinya tidak boleh menjual produk yang tidak mendapat izin dari pemerintah.

"Intinya, bikin kebijakan jangan merugikan konsumen. Sudah beli ponsel tapi akhirnya diblokir. Karena kan enggak semua konsumen mendapat informasi yang jelas soal IMEI. Wong, IMEI saja banyak yang ndak ngerti (makhluk apa) itu," tutur Heru.

Selain jangan merugikan konsumen, ia juga mengingatkan pemerintah supaya tidak menambah pekerjaan operator seluler yang tugasnya harus memblokir ponsel ilegal, karena hal itu sejatinya bukan tugas mereka.

"Sebab ini kan masalah barang selundupan. Pemerintah jangan enggak mau berkeringat. Dampaknya, lagi-lagi, bisa merugikan konsumen," jelas Heru.

Pembahasan soal IMEI ini sudah dimulai sejak 2009 dalam sidang ASEAN Telecommunication Regulator's Council (ATRC Meeting) di Chiang Rai, Thailand. Saat itu dibahas mengenai maraknya pencurian ponsel di Filipina. Hasil curiannya itu diduga kuat dijual ke negara tetangga.

Harus transparan

Topik Terkait
Saksikan Juga
Ponsel Meledak Saat Dicas
TVONE NEWS - sekitar 1 tahun lalu