Halo
Pembaca

Berita

Bola

Sport

Otomotif

Digital

Showbiz

Gaya Hidup

in-depth

Lintas

Blog

Informasi

Jumat, 9 Agustus 2019 | 06:00 WIB

Kembang Sayap Ganjil Genap

Team VIVA »
Lis Yuliawati
Fajar Ginanjar Mukti
Syaefullah
Foto :
  • ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto
Kendaraan melintasi papan informasi penerapan sistem ganjil genap di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Semanggi, Jakarta

VIVA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah memberlakukan aturan pengendalian lalu lintas berdasarkan pelat nomor ganjil dan genap, di sejumlah ruas jalan di Ibu Kota. Rencananya, lokasi penerapan sistem tersebut akan diperluas.

Adalah Gubernur Anies Baswedan yang mengumumkan ganjil genap akan diterapkan lebih luas. Wilayah penerapan ganjil genap lebih luas itu merupakan salah satu strategi Pemprov DKI untuk mengurangi polusi udara di Jakarta.

Baca Juga

Belakangan ini, kondisi kualitas udara di kota Jakarta kerap dikategorikan tidak sehat. Pada Selasa, 30 Juli 2019, misalnya. Dilansir dari laman AirVisual,  Air Quality Index (AQI)  di Ibu Kota tercatat berada di angka 216. Angka tersebut menunjukkan kualitas udara Jakarta berada di level ungu atau sangat tidak sehat.

Anies lantas menerbitkan Instruksi Gubernur DKI Nomor 66 Tahun 2019 tentang Pengendalian Kualitas Udara.  Instruksi gubernur tersebut ditetapkan pada 1 Agustus 2019. "Mendorong partisipasi warga dalam pengendalian kualitas udara melalui perluasan kebijakan ganjil genap sepanjang musim kemarau," demikian tertulis dalam Ingub tersebut.

Terpopuler

Anies pun menginstruksikan kepada kepala Dinas Perhubungan DKI untuk segera menyiapkan dasar hukum berupa peraturan gubernur (pergub) untuk perluasan ganjil genap. 

Tak hanya itu, pergub tersebut juga untuk revisi Pergub tentang tarif parkir, serta rancangan Perda tentang congestion pricing atau yang sempat dikenal dengan Electronic Road Pricing (ERP), yaitu pengenaan tarif tertentu bagi kendaraan untuk melintas di suatu jalan, disesuaikan tingkat kepadatan kendaraan di jalan itu. "Kepala Dinas Perhubungan DKI agar menyiapkan penerbitan peraturan gubernur," demikian ditulis dalam Ingub.

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo mengungkapkan, perluasan penerapan ganjil genap akan diberlakukan mulai 9 September 2019. 

Ganjil genap berlaku Senin sampai Jumat. Aturan tak berlaku pada Sabtu, Minggu dan hari libur nasional. Sistem ini berlaku pukul  06.00 WIB hingga 10.00 WIB. Kemudian jam 16.00 WIB hingga 21.00 WIB. 

Ada 25 ruas jalan yang akan diterapkan ganjil genap. Jumlah ini meningkat dari penerapan ganjil genap sebelumnya yaitu, 9 jalan. Aturan tersebut sempat diterapkan di Ibu Kota untuk mengurangi  kemacetan, saat Jakarta menjadi tuan rumah Asian Games 2018. (Baca: Ganjil Genap Diterapkan di 25 Jalan DKI, Mulai 9 September).

Perbedaan aturan ganjil genap kali ini tak hanya pada jumlah ruas jalan yang bertambah. Namun juga terkait kendaraan yang hendak masuk maupun keluar jalan tol. Kendaraan-kendaraan tersebut harus tetap memperhatikan kesesuaian pelat nomor mereka, dengan aturan ganjil genap. "Ke depan, semua kendaraan yang dari tol, begitu ke luar tol ataupun mau masuk tol, selama (jalan penghubung tol dan jalan umum) dalam koridor ganjil genap, aturan itu tetap diberlakukan," ujar Syafrin  di Balairung Balai Kota DKI, Jakarta, Rabu, 7 Agustus 2019.

Sebelum aturan diterapkan, Pemprov DKI Jakarta akan melakukan sosialisasi lebih dulu, dari 12 Agustus hingga 6 September 2019.

Aturan ganjil genap itu mendapat dukungan dari kepolisian. Wakil Direktur Lalu Lintas  Polda Metro Jaya Ajun Komisaris Besar Polisi I Made Agus Prasetya mengemukakan, polisi akan membantu melakukan sosialisasi, serta uji coba hingga 8 September 2019. Polisi lantas akan melakukan penegakan hukum mulai 9 September 2019. "Kami dari Ditlantas Polda Metro Jaya akan mendukung kebijakan perluasan penerapan ganjil genap ini," ujar Made.

Namun, aturan ganjil genap ini tak berlaku untuk sejumlah kendaraan tertentu.  Dinas Perhubungan melansir  ada 12 kategori kendaraan yang tak terkena ganjil genap. Kendaraan-kendaraan tersebut yaitu kendaraan yang ditumpangi difabel, mobil pemadam kebakaran, angkutan umum pelat kuning, angkutan barang BBM/BBG, kendaraan pimpinan tinggi negara.

Kemudian, kendaraan dinas pemerintah/TNI/Polri, kendaraan pimpinan atau pejabat negara atau lembaga asing. Selain itu, ada juga pengecualian untuk kendaraan pertolongan atas kecelakaan lalu lintas,  serta kendaraan-kendaraan khusus yang dikawal kepolisian.

Sepeda Motor Bebas

Tak hanya itu. Aturan ganjil genap juga tidak berlaku bagi sepeda motor. Dalam analisis Dinas Perhubungan DKI, menurut Syafrin,  sepeda motor tidak memberi efek yang signifikan terhadap kemacetan. Dishub DKI menyimpulkan sepeda motor hanya memperburuk kondisi lalu lintas saat pengendaranya tidak tertib, gemar berpindah jalur. 

VIVA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah memberlakukan aturan pengendalian lalu lintas berdasarkan pelat nomor ganjil dan genap, di sejumlah ruas jalan di Ibu Kota. Rencananya, lokasi penerapan sistem tersebut akan diperluas.

Adalah Gubernur Anies Baswedan yang mengumumkan ganjil genap akan diterapkan lebih luas. Wilayah penerapan ganjil genap lebih luas itu merupakan salah satu strategi Pemprov DKI untuk mengurangi polusi udara di Jakarta.

Belakangan ini, kondisi kualitas udara di kota Jakarta kerap dikategorikan tidak sehat. Pada Selasa, 30 Juli 2019, misalnya. Dilansir dari laman AirVisual,  Air Quality Index (AQI)  di Ibu Kota tercatat berada di angka 216. Angka tersebut menunjukkan kualitas udara Jakarta berada di level ungu atau sangat tidak sehat.

Anies lantas menerbitkan Instruksi Gubernur DKI Nomor 66 Tahun 2019 tentang Pengendalian Kualitas Udara.  Instruksi gubernur tersebut ditetapkan pada 1 Agustus 2019. "Mendorong partisipasi warga dalam pengendalian kualitas udara melalui perluasan kebijakan ganjil genap sepanjang musim kemarau," demikian tertulis dalam Ingub tersebut.

Anies pun menginstruksikan kepada kepala Dinas Perhubungan DKI untuk segera menyiapkan dasar hukum berupa peraturan gubernur (pergub) untuk perluasan ganjil genap. 

Tak hanya itu, pergub tersebut juga untuk revisi Pergub tentang tarif parkir, serta rancangan Perda tentang congestion pricing atau yang sempat dikenal dengan Electronic Road Pricing (ERP), yaitu pengenaan tarif tertentu bagi kendaraan untuk melintas di suatu jalan, disesuaikan tingkat kepadatan kendaraan di jalan itu. "Kepala Dinas Perhubungan DKI agar menyiapkan penerbitan peraturan gubernur," demikian ditulis dalam Ingub.

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo mengungkapkan, perluasan penerapan ganjil genap akan diberlakukan mulai 9 September 2019. 

Ganjil genap berlaku Senin sampai Jumat. Aturan tak berlaku pada Sabtu, Minggu dan hari libur nasional. Sistem ini berlaku pukul  06.00 WIB hingga 10.00 WIB. Kemudian jam 16.00 WIB hingga 21.00 WIB. 

Ada 25 ruas jalan yang akan diterapkan ganjil genap. Jumlah ini meningkat dari penerapan ganjil genap sebelumnya yaitu, 9 jalan. Aturan tersebut sempat diterapkan di Ibu Kota untuk mengurangi  kemacetan, saat Jakarta menjadi tuan rumah Asian Games 2018. (Baca: Ganjil Genap Diterapkan di 25 Jalan DKI, Mulai 9 September).

Perbedaan aturan ganjil genap kali ini tak hanya pada jumlah ruas jalan yang bertambah. Namun juga terkait kendaraan yang hendak masuk maupun keluar jalan tol. Kendaraan-kendaraan tersebut harus tetap memperhatikan kesesuaian pelat nomor mereka, dengan aturan ganjil genap. "Ke depan, semua kendaraan yang dari tol, begitu ke luar tol ataupun mau masuk tol, selama (jalan penghubung tol dan jalan umum) dalam koridor ganjil genap, aturan itu tetap diberlakukan," ujar Syafrin  di Balairung Balai Kota DKI, Jakarta, Rabu, 7 Agustus 2019.

Sebelum aturan diterapkan, Pemprov DKI Jakarta akan melakukan sosialisasi lebih dulu, dari 12 Agustus hingga 6 September 2019.

Aturan ganjil genap itu mendapat dukungan dari kepolisian. Wakil Direktur Lalu Lintas  Polda Metro Jaya Ajun Komisaris Besar Polisi I Made Agus Prasetya mengemukakan, polisi akan membantu melakukan sosialisasi, serta uji coba hingga 8 September 2019. Polisi lantas akan melakukan penegakan hukum mulai 9 September 2019. "Kami dari Ditlantas Polda Metro Jaya akan mendukung kebijakan perluasan penerapan ganjil genap ini," ujar Made.

Namun, aturan ganjil genap ini tak berlaku untuk sejumlah kendaraan tertentu.  Dinas Perhubungan melansir  ada 12 kategori kendaraan yang tak terkena ganjil genap. Kendaraan-kendaraan tersebut yaitu kendaraan yang ditumpangi difabel, mobil pemadam kebakaran, angkutan umum pelat kuning, angkutan barang BBM/BBG, kendaraan pimpinan tinggi negara.

Kemudian, kendaraan dinas pemerintah/TNI/Polri, kendaraan pimpinan atau pejabat negara atau lembaga asing. Selain itu, ada juga pengecualian untuk kendaraan pertolongan atas kecelakaan lalu lintas,  serta kendaraan-kendaraan khusus yang dikawal kepolisian.

Sepeda Motor Bebas

Tak hanya itu. Aturan ganjil genap juga tidak berlaku bagi sepeda motor. Dalam analisis Dinas Perhubungan DKI, menurut Syafrin,  sepeda motor tidak memberi efek yang signifikan terhadap kemacetan. Dishub DKI menyimpulkan sepeda motor hanya memperburuk kondisi lalu lintas saat pengendaranya tidak tertib, gemar berpindah jalur. 

Nantinya, Pemprov DKI Jakarta akan menerapkan lajur khusus untuk sepeda motor di jalan-jalan yang menjadi lokasi penerapan aturan. "Pelambatan lalu lintas itu karena sepeda motor kurang tertib menggunakan jalur," ujar Syafrin.

Pengamat transportasi dari Universitas Indonesia Ellen Tangkudung  menilai, pemerintahan Anies Baswedan semestinya juga memberlakukan kendaraan roda dua dalam kebijakan  ini. "Karena roda dua juga sama, menimbulkan asap  menimbulkan gas buang, yang emisi gas buangnya itu akan mengganggu lingkungan," kata Ellen saat  dihubungi BBC Indonesia, Rabu, Agustus 2019 yang dikutip VIVAnews, Kamis, 9 Agustus 2019.

Ellen khawatir  pengguna mobil akan beralih ke motor bila kawasan ganjil genap diperluas. "Padahal tujuannya, supaya orang meninggalkan  kendaraan pribadinya, kemudian menggunakan angkutan umum. Tujuannya itu, tapi kalau tidak ada pembatasan terhadap roda dua, maka tidak akan tercapai tujuannya," katanya.

Kekhawatiran meningkatnya polusi juga diungkapkan Pengamat Transportasi dari Universitas Indonesia Tri Cahyono.  Menurut Tri, penerapan ganjil genap di jalan yang semula tak berlaku ganjil genap akan membuat lalu lintas semakin macet dan polusi bertambah. Sebab, polusi kendaraan semakin tinggi jika mesin hidup tetapi kendaraan tak bergerak. “Kasihannya mereka akan mencari jalan pintas yang pada umumnya pemukiman,” ujarnya saat dihubungi VIVAnews, Kamis, 8 Agustus 2019.

Tri mengungkapkan, opsi ganjil genap seharusnya diterapkan dengan target harus menjalankan ERP secepatnya. Sebab, ganjil genap enforcement-nya manual. Sedangkan ERP secara elektronik. Pengendara yang ingin menggunakan jalan di dalam ERP harus membayar. “Uang dihasilkan dapat disubsidi langsung ke angkutan umum,” katanya.

Gubernur Anies meminta warga Jakarta beralih ke angkutan-angkutan umum serta mobil listrik. Penggunaan angkutan umum dan mobil listrik, akan mengurangi polutan yang mencemari udara Ibu Kota.

"Saya mengimbau kepada seluruh masyarakat agar gunakan kendaraan umum, dan juga bersiap-siap untuk menggunakan kendaraan berbasis listrik," ujar Anies usai membuka Musprov IX Kadin DKI di Hotel Sultan, Jakarta, Kamis, 8 Agustus 2019.

Topik Terkait
Saksikan Juga
BPBD Riau Bantah Tolak Bantuan Pemprov DKI Jakarta
TVONE NEWS - 2 hari lalu