Halo
Pembaca

Berita

Bola

Sport

Otomotif

Digital

Showbiz

Gaya Hidup

in-depth

Lintas

Blog

Informasi

Sabtu, 27 Juli 2019 | 11:20 WIB

Mereka Mengintip Data Pribadi Kita

Team VIVA »
Raden Jihad Akbar
Rifki Arsilan
Arrijal Rachman
Bayu Nugraha
Ridho Permana
Foto :
  • www.pixabay.com/TBIT
Ilustrasi data pribadi dan password.

VIVA – Foto perempuan berbaju putih dengan garis horizontal yang tersebar di media sosial awal pekan ini benar-benar menyedot perhatian warganet. Sebetulnya tidak ada yang spesial dari foto itu. Namun menjadi tak biasa karena foto dikemas layaknya sebuah poster iklan lengkap dengan kalimat penawaran yang tidak lazim.

Kata-kata penawaran itulah yang jadi pergunjingan. Disebutkan wanita berinisial YI itu membutuhkan dana sebesar Rp1.054.000 untuk melunasi pinjamannya di Incash, aplikasi pinjaman online atau populer dengan sebutan pinjol. Nah, untuk melunasi utang itu dituliskan YI 'rela digilir'. Tertera pula nomor kontak yang bersangkutan supaya bisa dihubungi bagi yang berminat.

Baca Juga

Kepada VIVA, YI mengakui foto dalam poster itu memang dirinya. Namun bukan dia yang sengaja mengiklankan diri. Pihak pemberi pinjamanlah yang melakukannya, sehingga wanita asal Solo itu melapor kepada pihak berwajib. Ia juga meminta bantuan LBH setempat.

Kesialan yang menimpanya berawal dari sebuah pesan pendek atau SMS dari nomor tak dikenal yang nyelonong masuk ke telepon genggamnya. Pesan yang diterima pada Juni itu menawarkan pinjaman dengan syarat data KTP semata. YI yang memerlukan dana untuk sekolah anaknya pun tergiur. Melalui kuasa hukumnya I Gede Sukadenawa Putra, pegawai garmen itu tak perlu waktu lama mendapatkan dana pinjaman.

"Dia dapat SMS, dibalas. Kemudian di suruh foto KTP-nya ditempel di dada. Akhirnya (pinjaman) dicairkan dalam waktu tidak ada 1 jam," ujar Gede ketika berbincang dengan VIVA, Jumat 26 Juli 2019.

Ilustrasi pusing dijerat utang

Saat itu tidak ada penjelasan bagaimana sistem bunga dan metode penagihan yang akan dilakukan. Yang pasti dari pinjaman Rp1 juta, dia hanya mengantungi Rp680 ribu. Pinjamannya membengkak hingga Rp1,054 juta ketika ia telat membayar sembilan hari. Tak hanya itu, muncullah iklan tak lazim tersebut. Awalnya beredar di grup WhatsApp yang dibuat si debt collector. Tetapi belakangan menyebar luas di media sosial hingga membuat heboh.

YI bisa jadi bukan satu-satunya korban keganasan penagih pinjaman online yang melakukan penawaran gila-gilaan melalui pesan singkat dengan bermodal data pengguna telepon selular. Bisa jadi ada banyak korban lain. Kasus YI adalah contoh kecil betapa privasi dan kerahasiaan data pribadi, penting untuk dijaga. Sebab, pada akhirnya masyarakat sebagai konsumen yang dirugikan.

Yang menjadi pertanyaan, bagaimana pemberi pinjaman bisa mendapat data calon nasabah mereka? Apakah perusahaan pemberi pinjaman legal dan tercatat di data Otoritas Jasa Keuangan?

Penelusuran VIVA, berdasarkan data OJK, Incash belum terdaftar menjadi Fintech pinjam meminjam online alias ilegal. Karena itu, Ketua Satuan Tugas Waspada Investasi Tongam L Tobing menegaskan, cara penagihan pinjol yang dialami YI itu sudah masuk ranah pidana.

"Kami menilai cara seperti ini tidak bisa kita tolerir. Ini sudah sangat tidak manusiawi. Kami minta penegak hukum segera melakukan proses penegakan hukum terhadap fintech ini," katanya.

Masyarakat diminta cermat dengan tidak tergiur iming-iming fintech ilegal. Karena itu harus dipahami kewajiban dan risikonya, baik bunga, atau pun denda.

Menambang Big Data

Di sisi industri, proses pengumpulan data konsumen saat ini terus dilakukan, bahkan secara digital atau disebut Electronic Know Your Customers (e-KYC). Proses ini umumnya dilakukan bank, perusahaan penyedia jasa keuangan, termasuk fintech untuk mengidentifikasi konsumennya.

KYC dilakukan untuk mengevaluasi kemungkinan risiko hukum atau lainnya yang terkait dengan pelaksanaan bisnis dengan calon pengguna jasa. Misalnya, diperlukan untuk menganalisa nasabah yang mengajukan pinjaman.

Ilustrasi Fintech

Pertukaran data pun dilakukan antarinstansi bahkan dengan Pemerintah. Belakangan, yang menjadi sorotan adalah pemanfaatan data e-KTP oleh swasta didasari Memorandum of Understanding dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri.

Dirjen Dukcapil Zudan Arief Fakrulloh saat berbincang dengan VIVA mengungkapkan, kini sudah ada 1.227 lembaga yang bisa mengakses data kependudukan pemerintah.  Lembaga perbankan mendominasi di kisaran 800, disusul Bursa Efek sekitar 100 lembaga. "Asuransi ada sekitar 50 lembaga atau perusahaan, kemudian perguruan tinggi itu empat, penegak hukum itu delapan. Kira-kira seperti itu jumlahnya," ujarnya.

Namun Zudan menegaskan, kerja sama tersebut tidak bertentangan dengan UU Administrasi Kependudukan dan Peraturan Pemerintah No.40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan UU tersebut. Apalagi kerja sama itu hanya dalam bentuk verifikasi data, bukan pemberian data.

Lebih lanjut menurutnya, prosedur verifikasi yang diperbolehkan untuk instansi dilakukan secara ketat. Artinya tetap ada batasan-batasan untuk mengakses data dari dukcapil.

"Misalnya untuk provider seluler. Kita hanya berikan akses NIK dan Nomor Kartu Keluarga-nya saja. Kemudian lembaga-lembaga tertentu hanya data KTP elektronik saja, kalau KPK dan PPATK sampai tanda tangan karena untuk mencocokkan tanda tangan buku rekening," ungkapnya.

Topik Terkait
Saksikan Juga
Terpapar Corona, Ini Data Tenaga Medis Meninggal Dunia
TVONE NEWS - 3 bulan lalu