Halo
Pembaca

Berita

Bola

Sport

Otomotif

Digital

Showbiz

Gaya Hidup

in-depth

Lintas

Blog

Informasi

Sabtu, 27 Juli 2019 | 11:08 WIB

Sengkarut 'Polisi' Data Pribadi

Team VIVA »
Lazuardhi Utama
Novina Putri Bestari
Rifki Arsilan
Bayu Nugraha
Foto :
  • Instagram/@accumepartners
Ilustrasi data pribadi.

VIVA – Masih ingat kasus megaskandal Facebook dengan Cambridge Analytica? Ini terkait bocornya 87 juta pengguna Facebook di seluruh dunia. Hal itu pula yang menggugah kekhawatiran Indonesia sampai tergerak untuk mempercepat pembuatan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi.

Kebutuhan akan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi mendesak menyusul mudahnya data pribadi diketahui orang lain, diperjualbelikan, bahkan tak jarang digunakan untuk kejahatan. Namun, sayang, hingga kini RUU tersebut tak kunjung dibahas dan disahkan.

Baca Juga

Facebook

Apabila data pribadi begitu mudah tersebar, maka akan mengganggu banyak pihak. Hingga 16 Juli 2019, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Dukcapil Kemendagri) menyebutkan mereka telah memberikan akses data kependudukan kepada 1.227 lembaga, baik pemerintahan maupun swasta.

Namun, langkah ini diprotes lantaran dinilai tidak memenuhi prinsip penghormatan terhadap privasi dan persetujuan dari pemilik data pribadi seseorang. Direktur Jenderal Aplikasi dan Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Semuel Abrijani Pangerapan, mengaku bahwa Kemendagri memiliki alasan dasar mengapa memberikan akses ke pihak swasta.

Ia juga menegaskan bahwa pemerintah tidak membagi-bagikan data pribadi ke publik, melainkan melakukan verifikasi. Itu pun harus melalui perjanjian kerja sama yang ketat. "Mereka pasti ada dasarnya. Enggak mungkin berani. Coba di cek juga, setahu saya hanya untuk verifikasi," kata Semuel kepada VIVA.

Kecerdasan Buatan

Lebih jauh ia mengungkapkan Kementerian Komunikasi dan Informatika sudah menyelesaikan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Menurutnya pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) di berbagai lini kehidupan saat ini banyak menggunakan data pribadi, sehingga berpotensi untuk disalahgunakan.

Semuel mengaku pembahasan RUU ini sudah selesai di tingkat antarkementerian dan lembaga negara, sehingga dalam waktu dekat bisa dibahas di DPR. Ia mengatakan aturan ini dibuat untuk melindungi data pribadi agar digunakan sesuai dengan fungsinya.

Pria supel berkacamata itu pun meminta masyarakat tak beranggapan bahwa aturan ini bisa menghambat industri untuk berinovasi. Dalam RUU Perlindungan Data Pribadi, akan dibentuk badan independen yang bertanggung jawab mengelola data seperti DPA (data protection authorty) serta membantu menelaah proses pengelolaan data. Badan ini juga menjaga keseimbangan antara regulasi dan inovasi.

"Nantinya juga akan dibentuk badan khusus untuk data pribadi. Kalau saya lebih condong lembaga tersebut independen, bukan ke Kominfo. Nantinya, hal ini akan didiskusikan bersama DPR," jelasnya.

Koalisi Advokasi mendesak disahkannya RUU Perlindungan Data Pribadi

Samuel menambahkan badan tersebut nantinya menjadi panduan bagi pelaku industri dalam mengelola data secara bertanggung jawab. “Undang-undang ini bisa menciptakan lapangan pekerjaan baru sebagai data protection officer," kata dia.

Tujuh Tahun Mangkrak

Selain itu, Samuel menuturkan akan ada peluang baru di mana lembaga kecil seperti UMKM tidak perlu mengelola data konsumen mereka sendiri. Rancangan Undang-undang yang disusun sejak 2012 namun belum rampung juga, diklaim Semuel karena membutuhkan proses. "Memang sampai 7 tahun belum selesai. Namanya juga lagi proses," paparnya.

Ia juga mengaku bahwa saat ini masih kurang satu lembaga yang ingin mereview RUU ini. Namun, Semuel enggan menyebut nama lembaga bersangkutan.

Soal kendala, ia mengklaim terdapat 32 regulasi sehingga harus disatukan. Adapun poin-poin penting yang harus ada di RUU ini antara lain kepemilikan, pengontrol, dan pemrosesan data. "Itu tiga hak dan kewajibannya. Nah, sekarang bagaimana tata kelolanya," tutur Semuel.

Topik Terkait
Saksikan Juga
Kontroversi Pidana Kumpul Kebo
TVONE NEWS - 10 bulan lalu