Halo
Pembaca

Berita

Bola

Ramadan

Sport

Otomotif

Digital

Showbiz

Gaya Hidup

in-depth

Lintas

Blog

Informasi

Senin, 18 Maret 2019 | 06:04 WIB

Partai Demokrat Main 'Dua Kaki'

Team VIVA »
Mustakim
Rifki Arsilan
Foto :
  • VIVA/Muhamad Solihin
Sekjen Partai Demokrat Hinca Panjaitan

VIVA – Partai Demokrat menjadi buah bibir dalam beberapa pekan terakhir. Pertama, penunjukan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY memimpin tim pemenangan Pemilu 2019. Sejumlah kalangan menilai, ini merupakan salah satu strategi Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY mendorong anak sulungnya itu memimpin partai berlambang Mercy tersebut.

Kedua, kasus penangkapan Andi Arief. Ia dicokok polisi, karena diduga menggunakan narkoba di salah satu hotel di Jakarta. Akibat kasus tersebut, mantan aktivis ini memilih mengundurkan diri dari posisinya sebagai wakil sekjen Partai Demokrat.

Baca Juga

Sekjen Partai Demokrat, Hinca Panjaitan mengatakan, elektabilitas partainya tak terganggu akibat kasus Andi Arief. Selain itu, soliditas partai juga tetap terjaga, meski SBY sibuk mengurus istrinya di Singapura, dan menunjuk AHY mewakili dirinya memimpin pemenangan partai.

Kepada VIVA, mantan Ketua Komisi Disiplin Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) ini mengkritik Pemilu 2019 yang dilakukan serentak, Pileg dan Pilpres. Menurut dia, sistem ini bisa menggerus sistem multipartai yang merupakan buah dari reformasi.

Terpopuler

Hinca juga mengakui, perhatian partainya terbelah, antara Pilpres dan Pileg. Demikian, petikan wawancara VIVA dengan mantan anggota Dewan Pers ini di sela-sela aktivitasnya. Wawancara dilakukan di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Senin 11 Maret 2019.

Bagaimana persiapan Partai Demokrat menghadapi Pemilu mendatang?

Sebagai sekjen partai, saya yang mengelola mesin partai di dalam selama empat tahun ini. Maka, hari-hari ini merupakan hari-hari puncaknya. Kalau kita bikin ini dari hulu ke hilir, maka Pileg dan Pilpres itu adalah hilir dari pengelolaan mesin partai selama ini.

Apa fokus Demokrat dalam Pemilu 2019 ini?

Karena, kami tidak punya calon presiden dan calon wakil presiden, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu persiapan kami di Pileg. Jadi, Partai Demokrat itu telah menuntaskan pekerjaannya selama empat tahun persiapan menuju Pemilu ini. Tahapan yang paling akhir yang saya sebut hilir itu adalah memastikan kader-kader kami yang maju sebagai calon legislatif baik di DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, lolos.

Berapa jumlah caleg Demokrat?

Jumlahnya besar sekali, yaitu sekitar 20 ribu lebih yang kita persiapkan untuk maju. Khusus DPR RI misalnya, dari 575 yang kami persiapkan, kami mengisinya di 573. Yang dua, tidak kami isi, karena memang di saat-saat akhir pendaftaran dua calon ini tidak bersedia melanjutkan pencalonannya, maka kami isi 573 calon. 

Apakah ada kesulitan terkait penyusunan caleg?

Kesulitan yang kami alami dalam rekrutmen untuk maju sebagai caleg ini adalah memenuhi kuota perempuan sebanyak 30 persen.

Selain itu?

Tantangan 80 dapil itu. Seluruh Indonesia ini dibagi 80 dapil. Ada satu dapil 10 kursi yang diperebutkan, ada juga yang hanya tiga kursi. Jadi, untuk menemukan pemain-pemain yang siap tempur, bukan semata-mata dianya hebat, berkualitas, dan berintegritas saja, tetapi tantangan dapilnya juga menjadi persoalan.

Sekjen Demokrat Hinca Panjaitan

Apa strategi Demokrat untuk mendulang suara?

Khusus untuk Pemilu, selain memaksimalkan infrastruktur partai, kami juga membentuk yang namanya Komandan Tugas Bersama (Kogasma) yang dipimpin oleh AHY. Jadi, itu untuk memperkuat mesin partai. 

Selain itu?

Sejak dua tahun terakhir, Ketua Umum kami, Pak SBY, bersama sekjen, dan elite-elite partai lainnya melakukan kampanye dengan cara turun ke lapangan. Mungkin, satu-satunya ketua umum partai yang paling banyak road show dan itu menggunakan jalan darat, bahkan kami menyiapkan mobil khusus sendiri itu Pak SBY. Mulai 21 Januari, selama delapan hari delapan malam Pak SBY keliling masuk ke Sumatera Utara berakhir di Aceh, itu 22 kabupaten/kota. Namun, pada awal Februari, kami mendapat kabar yang membuat kami semua kaget sekali.

Apa itu?

Biasanya, Pak SBY kalau jalan selalu didampingi Ibu Ani. Karena, Ibu Ani sakit dan harus menjalani perawatan di Singapura. Jadi ,praktis Pak SBY selaku ketua umum memutuskan dan kami juga setuju dan mendorong beliau untuk bersama-sama Ibu Ani. Sehingga, yang tadinya kami rencanakan berkeliling bersama Pak SBY itu tidak terlaksana secara fisik.

Apakah kondisi itu tidak mengganggu partai?

Tidak terganggu sama sekali. Toh, kita selalu bertemu. Beliau bisa memanggil saya kapan saja. Kemudian, untuk level nasional yang menggantikan beliau secara fisik untuk menguatkan lagi adalah Mas AHY.

Apakah memunculkan AHY bagian dari strategi mendongkrak perolehan suara?

Iya. Efek dari penyelenggaraan Pemilu yang serentak, yaitu Pileg dan Pilpres. Maka, secara politis partai-partai yang mempunyai capres dan cawapres lah yang mendapatkan efek ‘ekor jas’ itu. Partai-partai yang lainnya, baik yang berada di 01 maupun 02 ,yang tidak punya capres pasti sama mengalami kendala yang sama, karena popularitas itu berada di capresnya. 

Bagaimana Anda melihat elektabilitas Demokrat?

Posisi kami, sebenarnya kalau dengan margin error dua persen tetap di angka 10 persen. Karena, angka kami di 8,1 persen, 9,2 persen, 7,9 persen. Jadi, di sekitar angka itu dia bertahannya. Nah, sekarang tinggal 37 hari, semua dari kami sudah tidak ada lagi yang di sini (DPR RI).  Ini pun, karena tadi kami ada agenda sidang saja. Saya sudah instruksikan kepada teman-teman caleg-caleg di DPP kami sana, semuanya harus berada di dapilnya masing-masing. Jadi, sudah tidak ada yang boleh caleg kita santai-santai. Dan jangan lupa, semua orang tahu pengalaman kita justru di ujung inilah kesempatan untuk memastikan yang sudah dirawat itu dipetik dengan baik atau tidak. 

Kenapa semua didorong ke dapil (daerah pemilihan)?

Karena, di masyarakat, kami mengalami kesulitan untuk menawarkan caleg-caleg ini, karena kalah populer dengan Pilpres. Karena itulah, kelemahan utama Pileg Pilpres dilakukan secara serentak. Kalau dulu kan, Pileg dulu, kita fokus di Pileg, baru lanjut bertarung di Pilpres. 

VIVA – Partai Demokrat menjadi buah bibir dalam beberapa pekan terakhir. Pertama, penunjukan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY memimpin tim pemenangan Pemilu 2019. Sejumlah kalangan menilai, ini merupakan salah satu strategi Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY mendorong anak sulungnya itu memimpin partai berlambang Mercy tersebut.

Kedua, kasus penangkapan Andi Arief. Ia dicokok polisi, karena diduga menggunakan narkoba di salah satu hotel di Jakarta. Akibat kasus tersebut, mantan aktivis ini memilih mengundurkan diri dari posisinya sebagai wakil sekjen Partai Demokrat.

Sekjen Partai Demokrat, Hinca Panjaitan mengatakan, elektabilitas partainya tak terganggu akibat kasus Andi Arief. Selain itu, soliditas partai juga tetap terjaga, meski SBY sibuk mengurus istrinya di Singapura, dan menunjuk AHY mewakili dirinya memimpin pemenangan partai.

Kepada VIVA, mantan Ketua Komisi Disiplin Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) ini mengkritik Pemilu 2019 yang dilakukan serentak, Pileg dan Pilpres. Menurut dia, sistem ini bisa menggerus sistem multipartai yang merupakan buah dari reformasi.

Hinca juga mengakui, perhatian partainya terbelah, antara Pilpres dan Pileg. Demikian, petikan wawancara VIVA dengan mantan anggota Dewan Pers ini di sela-sela aktivitasnya. Wawancara dilakukan di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Senin 11 Maret 2019.

Bagaimana persiapan Partai Demokrat menghadapi Pemilu mendatang?

Sebagai sekjen partai, saya yang mengelola mesin partai di dalam selama empat tahun ini. Maka, hari-hari ini merupakan hari-hari puncaknya. Kalau kita bikin ini dari hulu ke hilir, maka Pileg dan Pilpres itu adalah hilir dari pengelolaan mesin partai selama ini.

Apa fokus Demokrat dalam Pemilu 2019 ini?

Karena, kami tidak punya calon presiden dan calon wakil presiden, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu persiapan kami di Pileg. Jadi, Partai Demokrat itu telah menuntaskan pekerjaannya selama empat tahun persiapan menuju Pemilu ini. Tahapan yang paling akhir yang saya sebut hilir itu adalah memastikan kader-kader kami yang maju sebagai calon legislatif baik di DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, lolos.

Berapa jumlah caleg Demokrat?

Jumlahnya besar sekali, yaitu sekitar 20 ribu lebih yang kita persiapkan untuk maju. Khusus DPR RI misalnya, dari 575 yang kami persiapkan, kami mengisinya di 573. Yang dua, tidak kami isi, karena memang di saat-saat akhir pendaftaran dua calon ini tidak bersedia melanjutkan pencalonannya, maka kami isi 573 calon. 

Apakah ada kesulitan terkait penyusunan caleg?

Kesulitan yang kami alami dalam rekrutmen untuk maju sebagai caleg ini adalah memenuhi kuota perempuan sebanyak 30 persen.

Selain itu?

Tantangan 80 dapil itu. Seluruh Indonesia ini dibagi 80 dapil. Ada satu dapil 10 kursi yang diperebutkan, ada juga yang hanya tiga kursi. Jadi, untuk menemukan pemain-pemain yang siap tempur, bukan semata-mata dianya hebat, berkualitas, dan berintegritas saja, tetapi tantangan dapilnya juga menjadi persoalan.

Sekjen Demokrat Hinca Panjaitan

Apa strategi Demokrat untuk mendulang suara?

Khusus untuk Pemilu, selain memaksimalkan infrastruktur partai, kami juga membentuk yang namanya Komandan Tugas Bersama (Kogasma) yang dipimpin oleh AHY. Jadi, itu untuk memperkuat mesin partai. 

Selain itu?

Sejak dua tahun terakhir, Ketua Umum kami, Pak SBY, bersama sekjen, dan elite-elite partai lainnya melakukan kampanye dengan cara turun ke lapangan. Mungkin, satu-satunya ketua umum partai yang paling banyak road show dan itu menggunakan jalan darat, bahkan kami menyiapkan mobil khusus sendiri itu Pak SBY. Mulai 21 Januari, selama delapan hari delapan malam Pak SBY keliling masuk ke Sumatera Utara berakhir di Aceh, itu 22 kabupaten/kota. Namun, pada awal Februari, kami mendapat kabar yang membuat kami semua kaget sekali.

Apa itu?

Biasanya, Pak SBY kalau jalan selalu didampingi Ibu Ani. Karena, Ibu Ani sakit dan harus menjalani perawatan di Singapura. Jadi ,praktis Pak SBY selaku ketua umum memutuskan dan kami juga setuju dan mendorong beliau untuk bersama-sama Ibu Ani. Sehingga, yang tadinya kami rencanakan berkeliling bersama Pak SBY itu tidak terlaksana secara fisik.

Apakah kondisi itu tidak mengganggu partai?

Tidak terganggu sama sekali. Toh, kita selalu bertemu. Beliau bisa memanggil saya kapan saja. Kemudian, untuk level nasional yang menggantikan beliau secara fisik untuk menguatkan lagi adalah Mas AHY.

Apakah memunculkan AHY bagian dari strategi mendongkrak perolehan suara?

Iya. Efek dari penyelenggaraan Pemilu yang serentak, yaitu Pileg dan Pilpres. Maka, secara politis partai-partai yang mempunyai capres dan cawapres lah yang mendapatkan efek ‘ekor jas’ itu. Partai-partai yang lainnya, baik yang berada di 01 maupun 02 ,yang tidak punya capres pasti sama mengalami kendala yang sama, karena popularitas itu berada di capresnya. 

Bagaimana Anda melihat elektabilitas Demokrat?

Posisi kami, sebenarnya kalau dengan margin error dua persen tetap di angka 10 persen. Karena, angka kami di 8,1 persen, 9,2 persen, 7,9 persen. Jadi, di sekitar angka itu dia bertahannya. Nah, sekarang tinggal 37 hari, semua dari kami sudah tidak ada lagi yang di sini (DPR RI).  Ini pun, karena tadi kami ada agenda sidang saja. Saya sudah instruksikan kepada teman-teman caleg-caleg di DPP kami sana, semuanya harus berada di dapilnya masing-masing. Jadi, sudah tidak ada yang boleh caleg kita santai-santai. Dan jangan lupa, semua orang tahu pengalaman kita justru di ujung inilah kesempatan untuk memastikan yang sudah dirawat itu dipetik dengan baik atau tidak. 

Kenapa semua didorong ke dapil (daerah pemilihan)?

Karena, di masyarakat, kami mengalami kesulitan untuk menawarkan caleg-caleg ini, karena kalah populer dengan Pilpres. Karena itulah, kelemahan utama Pileg Pilpres dilakukan secara serentak. Kalau dulu kan, Pileg dulu, kita fokus di Pileg, baru lanjut bertarung di Pilpres. 

Apa benar, Demokrat setengah hati mendukung paslon 02?

Konsekuensi dari Pilpres dan Pileg serentak dan parliamentary threshold empat persen kursi di parlemen ya seperti ini. Tanyalah semua partai, jangan hanya Demokrat yang terus dikejar-kejar. Tanyalah PDIP, Gerindra, dan partai politik lainnya, caleg-calegnya ya. Itu setengah mati, antara memperjuangkan dirinya dengan capresnya. Jadi, oleh karena itu pertanyaan apakah PD (Partai Demokrat) dua kaki, setengah hati, sebenarnya sama sekali sudah tidak relevan lagi. Karena, sistem hari ini adalah Pileg dan Pilpres dilakukan secara serentak dan syarat parliamentary threshold empat persen itu. 

Kalau sekarang ini, PD bilang memang harus dua kaki. Kaki kiri untuk Pileg, kaki kanan untuk Pilpres. Oleh karena itu, pilihan kami mendukung pasangan 02 secara hukum misalnya, adalah pilihan yang harus kami lakukan menurut undang-undang.  Lalu, caranya bagaimana? Di sana ada Badan Pemenangan Nasional (BPN), kami taruh tokoh-tokoh elite Partai Demokrat di sana (BPN). Saya misalnya, Wakil Ketua BPN. Tapi untuk DPD, DPC ke bawah, ya kami harus pastikan mereka mengurus Pilegnya.

Artinya, tidak benar anggapan PD setengah hati mendukung paslon 02? 

Iya

Dan, salah satu cara PD untuk mendukung 02 dengan membagi-bagi tugas di BPN?

Iya. Namanya juga panitia.

Tapi fokus tetap pada Pileg?

Iya dong. Jadi, jangan lihat partainya di Pilpres, lihat kader-kadernya. Coba Anda lihat di televisi, wajah kader siapa yang paling banyak pasang badan di 02, kalau bukan anak-anak Demokrat. Terang-terangan itu, meskipun Capres dan Cawapresnya bukan kader kami.

Sekjen Partai Demokrat, Hinda Panjaitan bersama AHY, SBY dan Capres Prabowo Subianto

Sejumlah kader Demokrat yang menjadi kepala daerah dikabarkan mendukung 01. Tanggapan Anda?

Kepala daerah adalah fungsi yang tunduk kepada Presiden. Tetapi, kepala daerah yang kader Partai Demokrat saya pastikan tetap tunduk pada partainya. Saya tidak setuju dengan istilah kader Partai Demokrat yang kepala daerah. Artinya, harus saya katakan bahwa puncak-puncak karier kami ada di eksekutif, ada di legislatif. Ada yang di gubernur, wakil gubernur, bupati, dan wakil bupati. Maka, dia juga perpanjangan partai untuk menjalankan tugasnya.

Tugas utama dia adalah tetap legislatif. Jadi, semua kader Partai Demokrat yang di daerah tugas utamanya tetap legislatif. Karena, tugas pemenangan Pilpres diambil alih oleh DPP. Lalu, bagaimana dengan bupati, gubernur kader partai Demokrat di daerah? Mereka tidak kita bebani secara langsung bersama panitia pemenangan Pilpres ini (BPN). Dia tetap bertanggung jawab di wilayahnya. Jadi, jelas ya, Pilpres diurus oleh DPP. Jadi, semua pengurus daerah lepas. Semua kader partai kami tugaskan untuk memenangkan Demokrat, namanya Demokrat First. 

Artinya, tidak ada sanksi bagi kader Demokrat di daerah yang mendukung 01?

Dalam sistem Pileg dan Pilpres serentak, kata sanksi jauh dari kamus kami. Karena, sudah tidak relevan lagi itu dipertanyakan, sistemnya sudah beda. Saya tegaskan, tidak ada kata-kata sanksi bagi partai yang mengambil keputusan strateginya untuk memenangkannya. Yang kami kenakan sanksi, adalah kalau kader kami yang melanggar hukum yang kami anggap berat.

Banyak yang mengatakan, tidak adanya calon presiden atau cawapres dari Demokrat dapat memengaruhi penurunan suara partai. Tetapi, Demokrat lebih memilih menawarkan AHY untuk menjadi calon pemimpin 2024. Apakah ini bagian dari strategi PD, untuk menghadapi situasi politik ke depan?

Partai-partai yang hebat adalah partai yang memikirkan bukan hari ini, tapi memikirkan lima tahun, sepuluh tahun, dan lima belas tahun yang akan datang. Saya berani mengatakan satu-satunya partai yang paling siap untuk lifetime nya 30 tahun ke depan cuma Demokrat. Kami sudah melewati batas-batas badai itu. Hari ini kami sudah siap dengan 5, 10, 15, 20, bahkan 30 tahun yang akan datang.

Munculnya AHY ini memang dipersiapkan oleh pak SBY untuk memimpin Partai Demokrat di masa mendatang?

Iya. Ada banyak tokoh di kami. Ada banyak juga tokoh-tokoh milenial lainnya di kami. Kita yakin, setiap masa ada orangnya, setiap orang ada masanya. Nah, AHY tanpa harus kami ulang-ulang, saya kira ini sudah menjadi pengetahuan publik yang sudah tidak perlu lagi dipertanyakan. Karena itu, kami persiapkan dengan matang. 

Agus Harimurti Yudhoyono (AHY)

Banyak pandangan yang mengatakan sistem politik hari ini mengancam partai-partai kecil. Apakah menurut Anda, sistem politik sekarang ini dapat mengancam Demokrat?

Tidak. Bagi kami ini biasa saja. Kami pernah juara. 2009 itulah perolehan suara kami tertinggi. Lalu, kemudian seluruh dunia, ketika sebuah partai memimpin, lalu dia tidak memimpin lagi, dan jangan lupa kami atau Pak SBY tidak memimpin lagi itu karena konstitusi, bukan karena kalah. Jangan lupa, untuk Pilpres kami (PD) tidak pernah kalah. Kami main dua kali (2004 dan 2009) dan kami menang, dan sayang konstitusi tidak memperbolehkan lagi untuk kami, dan kami sangat menghormati itu. Jadi, kami tidak pernah kalah untuk Pilpres.

Apakah Pileg dan Pilpres serentak ini merupakan ancaman buat partai-partai yang tidak mempunyai calon presiden dan calon wakil presiden? 

Saya katakan secara teoritis, iya. Kalau fakta, nanti kita lihat dapil masing-masing. Tidak serta merta popularitas capres itu sama dengan atau identik dengan popularitas caleg-caleg partai pendukung. Ada juga, misalnya kawan-kawan yang mendukung 01, tetapi di daerahnya tidak laku 01-nya. Ada juga kawan-kawan yang mendukung 02, tetapi di daerahnya tidak laku 02-nya. Kan, tidak mungkin kami paksakan di daerah-daerah kalau kondisinya seperti itu. Oleh karena itu kami katakan, bijaklah membaca suasana dan tren politik yang terjadi di sekitar rumahmu. 

Berapa target perolehan suara atau kursi PD pada pileg 2019 ini?

Kami ingin pastikan untuk tetap di dua digit. Syukur-syukur, bisa tembus 15 persen.

Bagaimana Anda melihat kasus Andi Arief?

Kejahatan utama di dunia 20 tahun terakhir ini, kita sebut bahaya narkoba. Dia bisa mengena siapa saja, bisa mengenai orang yang status sosialnya tinggi, bisa mengenai orang biasa, karena narkoba itu tidak mengenal status sosial. Nah, oleh karena itu, saya sendiri di Komisi III mengambil peran khusus tentang narkoba itu. Kami membedakan dengan tegas, mana yang disebut bandar atau pengedar. Mana yang disebut pengguna atau korban. Bagi saya, pengguna itu adalah korban-korban dari kejahatan ini. Khusus dengan Andi Arief dia masuk kategori korban.

Kami semua tentu shock atau kaget dengan kasus ini. Kami benar-benar tidak menyangka akan seperti itu. Tentu, kami tidak boleh mentolerir itu. Kami tidak ingin disebut partai melindungi orang atau pengguna narkoba, apalagi bandar tadi, tidak. Kami satu atau dua hari setelah penangkapan Andi Arief, sudah menerima surat permohonan maaf dan pengunduran diri Andi Arief yang diberikan kepada Wasekjen Bung Rachlan. Dan, saya kira itu adalah keputusan yang paling bijak. 

Apakah kasus Andi Arief  dapat mempengaruhi elektabilitas partai?

Sama sekali tidak. Karena, dua hari setelah penangkapan itu sudah selesai. Kami kelola dengan baik. Bedakan dengan misalnya ketangkap, lalu dipenjara, mungkin akan beda lagi ceritanya. Yang terpenting adalah itu tadi, negara harus hadir memerangi narkoba. Dan, kebetulan Andi Arief tidak nyaleg. Mungkin kalau dia caleg, akan beda lagi ceritanya. Jadi, tidak ada korelasinya sedikit pun dengan elektabilitas partai.

Sekjen Partai Demokrat, Hinca Panjaitan

Apa harapan Anda pada Pemilu mendatang?

Di bawah, saya harus katakan gesekan itu sangat terasa. Saya harus katakan, di bawah sudah seperti terbelah dua masyarakat kita ini. Oleh karena itu, sebagai sekjen PD dan juga salah satu caleg DPR RI, saya mengimbau kepada seluruh elite partai politik untuk menyampaikan pesan damai. Begitu juga, kepada para penyelenggara pemilu seperti KPU (Komisi Pemilihan Umum) dan Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu).

Bawaslu harus saya kritik. Bawaslu membuat demokrasi kita ini sebagai demokrasi yang tertib sipil, yang enggak boleh ini, enggak boleh itu. Padahal, yang namanya pesta rakyat itu adalah pesta yang seharusnya riang gembira. Tetapi, hari ini pesta demokrasinya, kalau ada sedikit saja sikunya yang enggak cocok, langsung disikat sama Bawaslu, tebang, panggil, tangkap. So, Anda itu penyelenggara Pemilu yang ingin membuat pemilunya riang gembira atau pemilu yang menakutkan? 

Tidak ada rasanya pesta demokrasi kita ini. Ini sudah seperti ada yang salah kita ini. Padaha,l kalau kita lihat pemilu ‘99, meriahnya sangat luar biasa, dan hari ini kita kehilangan aura itu. Kalaupun KPU ingin pasangin APK (Alat Peraga Kampanye) satu-dua, itu tidak ada nilainya juga.

Jadi, saya berharap masih ada waktu ini teman-teman KPU dan Panwaslu menjalankan ini dengan baik, sehingga ingatlah kalau Anda panitia pesta pernikahan. Anda harus pasang janur kuning, Anda harus pasang segalanya, Anda harus pasang panggung hiburannya, agar yang pesta itu menikmatinya. Hari ini kita kehilangan itu.

Pesan untuk masyarakat dan parpol?

Masyarakat sebenarnya sudah cukup dewasa. Tetapi, karena pasangannya cuma dua, itu membuat mereka itu kalau tidak memilih A, ya B. Bahkan, kalau Anda lihat pidatonya AHY itu, hanya karena beda pilihan antara tukang ojek dengan penumpang itu, tukang ojek tidak mau bawa penumpangnya. Nah, itu kan potret di masyarakat kita hari ini. Jadi, masyarakat juga harus menciptakan dan mengkampanyekan pemilu damai. Tidak ada yang bagaimana-bagaimana di pemilu ini, jadi harus kita jaga pemilu damai. 

Selain itu?

Partai Demokrat membaca, mendengarkan, melihat, mengikuti, dan mengkaji, serta mempertimbangkan pengalaman kita melakukan pemilu yang satu ke pemilu yang lain, selalu kita ubah undang-undangnya niat kita untuk membuat yang terbaik. Kali ini juga, kita banyak mendapatkan pembelajaran. Karena itu, kita harus segera koreksi. Pertama, sistem undang-undangnya kita harus koreksi ini agar bisa lebih baik lagi. 

Kedua, pemilu yang riang gembira itu harus tetap kita tonjolkan, karena itulah pesta rakyat lima tahunan sekali. Ketiga, tentu kawan-kawan di partai politik harus bisa menerima suasana dan harus melakukan edukasi kepada masyarakat agar masyarakat mencintai partai politik.

Keempat, ini harus saya sampaikan, tidak boleh lagi kampus tertutup dari politik. Dia harus terbuka. Yang tidak boleh itu adalah kalau kampus terafiliasi dengan salah satu partai politik. Justru, harusnya capres-cawapres, cagub-cawagub, cabup-cawabup, sampai caleg-caleg itu seharusnya diadili itu yang namanya gagasan dan akal sehatnya di kampus-kampus, bukan di luar kampus. Sementara, hari ini pesta demokrasi untuk menentukan pemimpin lima tahunan, kampus itu sepi, sunyi, senyap, dan mati dari peristiwa yang harus kita pikirkan bagaimana negara ini lima tahun ke depan. Padahal, kekuatan intelektual negeri ini ada di kampus-kampus. Oleh karena itu, saya harus katakan terbuka lah kampus untuk ‘mengadili’ secara objektif dan ilmiah siapa calon pemimpin kita ke depan. (asp)

Topik Terkait
Saksikan Juga
Sidang MK Selesai, Hakim Diminta Tak Hanya Berkutat di Angka
TVONE NEWS - 2 hari lalu
Terbaru