Halo
Pembaca

Berita

Bola

Sport

Otomotif

Digital

Showbiz

Gaya Hidup

in-depth

Lintas

Blog

Informasi

Senin, 15 April 2019 | 06:14 WIB

Tarik-menarik Kewenangan Hambat Pertumbuhan Batam

Team VIVA »
Mustakim
Endah Lismartini
Rifki Arsilan
Foto :
  • VIVA/Muhamad Solihin
Kepala Otoritas Batam, Edy Putra Irawady

VIVA – Pemerintah akhirnya menunjuk Edy Putra Irawady sebagai kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam. Staf khusus Menteri Koordinator Perekonomian ini diberi mandat untuk menyelesaikan ‘kisruh’ dualisme di Batam.

Pria kelahiran Kualatungkal, 5 Oktober 1957 ini akan mengelola BP Batam sebelum diserahkan kepada wali kota Batam. Pemerintah tengah menyiapkan amendemen aturan baru, agar penyerahan BP Batam kepada wali kota Batam segera dapat dilakukan.

Baca Juga

Pemerintah akan mengalihkan kewenangan BP Batam ke Pemerintah Kota Batam. Hal ini dilakukan usai pemerintah mendapat laporan dari dunia usaha dan pernyataan dari Kementerian Luar Negeri terkait dualisme di Batam.

Kepada VIVA, jebolan George Mason University, Amerika Serikat ini menuturkan bahwa saat ini terjadi tarik-menarik kewenangan di Batam. Hal ini membuat iklim investasi di wilayah perdagangan bebas itu terganggu.

Kondisi itu diperparah dengan regulasi yang tumpang tindih. Akibatnya banyak investor yang kabur dari pulau yang ditetapkan sebagai Free Trade Zone (FTZ) tersebut.

Berikut penuturan pria yang hobi main musik dan menciptakan lagu ini di sela rapat di Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta beberapa waktu lalu. 

Bisa dijelaskan sejarah didirikannya Otorita Batam?

Tahun 1971 itu sebenarnya sudah mulai pengembangan Pulau Batam untuk mendukung kegiatan offshore Pertamina. Waktu itu Pulau Batam masih sekitar 6.000-an hektare dan sekitar 21 dusun. Nah, baru pada tahun 1974 menjadi kawasan industri. Sudah mulai banyak masuk investasi.

Lalu?

Lama kelamaan Batam berkembang dan menjadi kawasan otorita. Investasi dan pembangunan di sana terus berkembang. Pada tahun 2000-an mulailah dibentuk sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas. Jadi tahun 1971-1974 itu perkembangan Pulau Batam menjadi kawasan industri. Kemudian tahun 1978 sebagai Bondet. Itu sudah ada kawasan industri, pergudangan, ada pelelangan dan lain sebagainya. Jadi berubah-ubah memang, dari satu pulau kemudian bertambah-bertambah. Nah tahun 2000 baru masuk menjadi Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas itu atau otorita. 

Perubahan itu berdasarkan apa?

Berdasarkan Perppu Nomor 1 Tahun 2000 dan ditegaskan dengan Undang Undang Nomor 36 Tahun 2000, sehingga Batam menjadi salah satu kawasan perdagangan bebas. Kemudian pada tahun 2007 otorita itu berubah menjadi Badan Pengusahaan Batam. 

Kepala BP Batam, Edy Putra Irawady

Apa perbedaan antara otorita dan Badan Pengusahaan Batam?

Sebenarnya tugasnya sama pengembangan investasi. Kemudian pengembangan pelabuhan bebas. Sejak awal memang semua tanah itu dikuasakan oleh negara untuk dikelola oleh otorita. Waktu itu ada 8 pulau tahun 2007 itu.

Delapan pulau itu menjadi kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas?

Iya. Luasnya sekitar 72 ribu hektare. Kalau Batamnya sendiri hanya sekitar 45 ribuan hektare. Itu semua masuk ke dalam pengelolaan BP Batam. Tapi sempat ada yang keluar masuk, tadinya Pulau Tanjung Saur dan Pulau Berias itu keluar, tahun 2007 masuk sebagai kawasan BP Batam, kemudian tahun 2009 keluar dari wilayah kerja BP Batam. Kemudian di tahun 2011/2012 balik lagi Pulau Berias, tapi Tanjung Saur tidak lagi. Tapi kita dikasih lagi Pulau Galang Baru, jadi tetap ada 8 pulau sampai sekarang.

Bagaimana perkembangannya?

Perkembangannya maju banget, sejak Pertamina pegang. Kemudian jadi kawasan otorita. Sampai 2007 menjadi BP Batam, itu pertumbuhannya sampai di atas 17 persen rata-rata. Artinya dulu itu urusan penduduk pun dilakukan oleh otorita. KTP itu dulu otorita yang keluarkan.

Nah, masuklah administratif itu sekitar tahun 2000-an. Administrasi itu hanya mengurusi pemerintahan sama kependudukan atau kemasyarakatan. Maka masuklah aparatur lainnya, misalnya ada polisi, tentara dan yang lain. Artinya otorita itu dulu hanya urusin ekonomi saja. Tapi karena perkembangan penduduk kita butuh dukungan pemerintahan. Maka perkembangannya jadilah pemerintahan Kotamadya Batam itu yang mengurusi kependudukan, kemasyarakatan, administratif lah. Nah BP Batam tetap mengurusi investasi karena sudah FTZ. 

Sesuai peraturan, BP Batam itu melaksanakan pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat. Semua urusan investasi itu dilimpahkan atau didelegasikan kepada BP Batam. Nah ini yang tidak berjalan mulus.

Kenapa?

Karena pelimpahannya tidak penuh, tidak diserahkan full kepada kita. Sehingga investasi jadi terhambat. Karena kebutuhan perizinan, masuknya barang modal dan yang lain itu karena tidak dilimpahkan secara penuh, akhirnya banyak yang menunggu, jadi terhambat. Eksekusi investasi itu jadi terhalang. Nah, karena itulah kita mulai turun.

Topik Terkait
Saksikan Juga
Pembangunan RS Khusus Corona di Batam Hampir Rampung
TVONE NEWS - 4 bulan lalu