Halo
Pembaca

VIVANetworks

News

Bola

Sport

Showbiz

LifeStyle

Otomotif

Digital

Ragam

Militer

Netizen

Insight

Informasi

Tarik-menarik Kewenangan Hambat Pertumbuhan Batam

Senin, 15 April 2019 | 06:14 WIB
Foto :
  • VIVA/Muhamad Solihin
Kepala Otoritas Batam, Edy Putra Irawady

Sejak kapan pemerintah secara administratif masuk atau terlibat dalam investasi di sana?

Sekitar 2008. Ketika pertumbuhan ekonomi di Batam mulai besar, mulai ribut-ribut itu. Artinya kalau dulu perkembangan ekonomi kita itu benar-benar ditopang oleh investasi. Kalau nasional kan pertumbuhannya ditopang oleh konsumsi. Kalau kita benar ditopang oleh investasi.

Baca Juga

Artinya ada yang salah dalam otonomi ini?

Bukan kita menyalahkan otonomi. Artinya ketika kita menunggu pelimpahan (kewenangan) itu kan jadi agak terhambat, akhirnya orang mengurus perizinan, fasilitas itu ada di Jakarta. Fungsi investasi mulai terhambat. Itu mulai turun, 7 persen per tahun, sampai di tahun 2016 itu kita melakukan pembenahan lahan. Melakukan konsolidasi tata kelola baru. Di situ akhirnya kita setop kegiatan pemberian fasilitas tanah. Di situ mulai tumbuh sekitar 2 persen. Nah, setelah itu baru kita mulai lakukan pelonggaran, baru mulai naik lagi tuh, naik 4-5 persen pertumbuhannya.

Itu kira-kira kalau saya mengartikannya pengaruh perilaku kebijakan. Kalau saya selalu mengatakan, ada tiga perilaku, perilaku policy, perilaku korporasinya sendiri, dan perilaku komoditi. Kalau Batam itu lebih banyak dipengaruhi oleh perilaku policy atau kebijakan dan perilaku korporasi. 

Maksudnya?

Korporasi itu misalnya gini. Perusahaan Jepang invest di Batam, dia maunya semuanya dari Jepang. Nggak bisa kita atur-atur. Jadi dia menempatkan Batam itu memang sebagai tempat merakit saja. Karena mereka tidak mau pusing, maunya cari tenaga kerja murah dan yang lain. Jadi sulit mengaturnya, nggak bisa kita mengatakan ini harus local content dan sebagainya, sulit. Karena korporasi.

Jadi kalau dibandingkan pengaruh policy itu, tampaknya cukup signifikan terhadap pergerakan ekonomi Batam. Saya hanya melihatnya yang tadinya investasi di Batam itu mampu mendorong pertumbuhan ekonomi 17 persen per tahun, itu adalah angka tertinggi di Indonesia ya, dan sekarang mulai menurun.

Menurun?

Iya. Belakangan memang sempat terjadi penurunan. Tapi akhir-akhir ini sudah mulai reborn. 

Apa yang menyebabkan?

Saya melihat ada pada policy. Policy yang tadinya Batam ini sebagai wilayah perdagangan bebas itu tergerogoti dengan perilaku policy. Perilaku regulasi dari pusat yang memengaruhi.

Kenapa?

Kalau kawasan perdagangan bebas itu saya mengibaratkan 'hanya malaikat dan iblis' saja yang menjaganya, karena bebas saja orang mau keluar masuk barang itu. Nah, regulasi mulai 'mengganggu' kalau ingin memasukkan ini harus izin impor, rekomendasi, harus dibatasi, dan lain sebagainya. Nah itu akhirnya mengganggu. Orang butuh bahan baku industri di sini kan tergantung pemerintah pusat akhirnya. Akibatnya tidak ada kepastian usaha. Seharusnya itu ketika kita menjadikan Batam ini wilayah FTZ kita tidak bisa impor. Karena kita berada di luar wilayah kepabeanan. Jadi sekarang banyak peraturan itu memengaruhi wilayah itu masuk. 

Kepala BP Batam, Edy Putra Irawady 

Peraturan apa misalnya?

Misalnya sebagai contoh, ada peraturan Surat Izin Usaha Perdagangan atau Surat Izin Usaha Industri. Ini kan tadinya ada di Otorita Batam. Sejak itu kan dibagi, Izin Usaha Perdagangan atau izin usaha industri itu dilimpahkan ke pemda sebagai Sub Otorita. Kemudian investasi yang diatur oleh UU 23 Tahun 2014 itu di pemda, untuk PMA antarprovinsi, yang strategis itu PB dilimpahkan oleh BKPM karena itu punya pemerintah pusat. Kemudian ditambah lagi policy kita sendiri, bukan hanya di Batam, tapi di nasional. Di nasional itu membuat di bawah itu menjadi 'galau'.

Selain itu?

Peraturan turunan. Peraturan turunan ini menimbulkan friksi. Misalnya sekarang, surat keterangan asal, itu kan kewenangan sub-urusan pemda. Itu yang saya bilang tadi ada perubahan formulasi kebijakan yang tidak cocok. Dan itu terasa banget di sana. Itu berlaku seluruhnya, padahal Batam itu bukan wilayah kepabeanan. Batam itu tadinya nggak kenal importir, siapa pun yang ingin investasi atau usaha di Batam itu harus ada izin usaha di kawasan bebas. Tandanya itu aja, karena dia hanya keluar masuk, bukan ekspor impor.

Artinya memang awalnya itu barang masuk di sana itu tidak dikenakan pajak?

Iya. Itu kan kawasan FTZ. Kalau FTZ itu barang yang masuk dan keluar dari Batam itu bebas PPN, kalau dari luar tidak kena biaya masuk, dia tidak berlaku pajak barang mewah, tidak berlaku cukai.

Saat ini kawasan Batam masih masuk sebagai kawasan FTZ atau tidak?

Masih. FTZ itu kan kawasan industri, perumahan, perdagangan. Tapi wilayahnya itu wilayah bebas fiskal. Bahkan di Peraturan Menteri Keuangan itu tegas sekali itu disebutkan bahwa Batam adalah wilayah yang belum diberlakukan Tata Niaga.

Topik Terkait
Saksikan Juga