Halo
Pembaca

Berita

Bola

Sport

Otomotif

Digital

Showbiz

Gaya Hidup

in-depth

Lintas

Blog

Informasi

Senin, 12 Agustus 2019 | 07:57 WIB

Teror adalah Risiko Penegak Hukum

Team VIVA »
Mustakim
Edwin Firdaus
Foto :
  • VIVA/M Ali Wafa
Basaria Panjaitan

VIVA – Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi sorotan. Sejumlah kalangan, khususnya para pegiat anti korupsi menilai, Pansel kurang transparan dan tidak bekerja secara optimal dalam menjaring orang-orang yang akan menjadi komisioner KPK.

Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan mengatakan, Pansel telah bekerja dengan baik. Meski tak lolos dalam proses seleksi, Basaria menganggap sejauh ini Pansel telah bekerja secara optimal. Menurut dia Pansel diisi oleh tokoh-tokoh senior yang memang mumpuni dalam proses seleksi. 

Baca Juga

Kepada VIVAnews, perempuan pertama yang menjadi pimpinan KPK ini berharap, siapapun yang akan terpilih bisa meneruskan program-program yang sudah dikerjakan oleh para pimpinan KPK sebelumnya. Dia juga menekankan, bahwa tugas KPK tak hanya penindakan namun juga pencegahan. Sehingga pencegahan dan perbaikan sistem di segala lini harus terus dilakukan demi memberantas tindak pidana korupsi.

Demikian petikan wawancara yang dilakukan di ruang perpustakaan KPK, Jakarta, Jumat, 9 Agustus 2019.

Pansel Capim KPK banyak dikritik karena dinilai tidak transparan. Tanggapan Anda?

Saya no komen. Kalau ada orang yang kritik tanya sama yang kritik. Kalau saya sih prinsipnya gitu. Mereka sudah dipilih, pasti ini dianggap sudah yang terbaik oleh yang memilih.

Bagaimana Anda menilai kinerja Pansel?

Kalau itu saya tidak bisa menilai itu, yang pasti bagus lah. Yang dipilih presiden pasti baguslah. 

Apakah Pansel sudah menyerap aspirasi KPK?

Iya sudah menyerap. Karena yang 3 kan Pansel kami dulu. Yang satu bahkan sudah pernah di sini. Semua itu pengalamannya cukup baik. Untuk ukuran saya cukup bagus.

Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan

Kenapa sampai hari ini KPK terkesan lebih banyak melakukan penindakan dibanding pencegahan

Sebenarnya kalau menurut saya engga juga sih. Kalau dilihat, berapa sih kasus yang ditangani KPK. Sebagian besar OTT. Tahun kemarin ada sekitar 30. Bayangkan yang ditangani oleh Kejaksaan dan Kepolisian, mereka ribuan. 1200 sekian.

KPK sudah banyak melakukan penindakan. Tapi korupsi masih terus terjadi. Apakah ini menunjukkan penindakan yang dilakukan tidak menimbulkan efek jera?

No, no, no. Itu seperti tadi saya katakan harus lebih berpusat ke perbaikan ke pencegahan. Pencegahan itu bisa pre-emtif. Misalnya membuat Saya Perempuan Anti Korupsi (SPAK). Bicara pada perempuan, Anda jangan seperti ini akibatnya begini. Terus di sekolahan dari Paud sampai perguruan tinggi. Para pengusaha ada profesional berintegritas Anda kalau bekerja harus begini. 

Selain itu?

Kemudian preventif. Ini memang upayanya harus nyata. Misalnya di jalanan itu dibuat lampu merah agar orang berhenti. Jadi ga usah ngomong ngomong kalau lampu merah harus stop hijau jalan dan kuning hati-hati. Itu preventif.

Kaitannya dengan pencegahan korupsi?

Yang kita buat sekarang terlalu banyak pengadaan barang yang korupsi misalnya. Itu dari hasil pengalaman. Kita buat e planning dengan e budgeting. jadi semua perencanaan yang ada terintegrasi dengan penganggarannya. Langkah berikutnya pelaksanaannya, ini kita dorong semua terbuka. Sehingga nanti kita bisa lihat berapa anggarannya dan buat apa saja.

Jadi kunci dari (pencegahan) korupsi itu transparansi. Kalau semua sudah transparansi semua orang bisa memantau, sangat kecil kita untuk melakukan korupsi. Langkah-langkah ini yang sedang kita buat sekarang.

Berarti penindakan itu upaya terakhir ya?

Iya sudah pasti. Tapi itu harus kita lakukan. Karena misalnya anak-anak datang, Korsub datang ke sana sudah dikasih tahu. Anda harus lakukan rencana aksi sudah buat komitmen segala macem. Jadi ini belum berjalan. Tapi ini baru kita mulai. Nah kalau penindakan dikatakan upaya terakhir, benar karena tidak ada jalan lain lagi. Tapi itu harus kita lakukan. Sebenarnya penindakan juga upaya pencegahan yang paling efektif. Makanya ada strategi. Grand strategi kita penindakan pencegahan terintegrasi. 

Maksudnya?

Kalau sudah ada penindakan di sana, kita bedah supaya tidak terjadi lagi. Tim korsub masuk. Apa yang harus dibenahi. Dulu Anda sudah komit bikin e budgeting, e planning, ternyata tidak jalan. Biasanya kalau ada yang ditangkap cepat tuh bikin. Jadi Korsub kita datang, pembenahan aset aset daerah harus dibuat sertifikat, harus dikembalikan pada pemda. Kemudian lihat ada yang fiktif perjalanan, diingatkan dibenahi, satu kali dua kali tidak bisa juga ditindak. 

Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan

Bagaimana dengan progres Korsub?

Sekarang sudah ada di 9 wilayah. 

Bisa dijelaskan fungsi dan tugas Korsub ini?

Jadi Korsub ini ada koordinasi dan supervisi di bidang pencegahan dan penindakan. Kalau di bidang penindakan antara lain mereka melihat kasus-kasus yang ditangani polisi dan jaksa, apakah ada kendala. Bayangkan kalau kapolres dan bupati ada pertemuan setiap bulan, bisa jadi, kalau saya sih tidak ada kata tidak enak. Tapi kadang-kadang ada perasaan tidak enak itu. Jadi kemudian selain membenahi itu, kalau ada perlu saksi ahli. Kemudian dibuat juga pelatihan-pelatihan. BPKP, BPK dan Ombudsman dikumpulkan supaya menangani kasus di wilayah. Tapi itu relatif kecil, karena baru dimulai tahun kemarin. 

Tim korsub ini sudah ada sebelumnya, atau baru ada di era sekarang?

Sebenarnya sudah ada. Cuma kalau di era kita sudah benar-benar ada bentuknya. Sekarang sudah ada jabatan itu. Misal sekarang ada kor wilayah 1-9 orang-orangnya jelas.

Apakah 9 wilayah itu sudah cukup?

Menurut saya itu relatif sedikit. Kita menginginkan itu diisi semua. Minimal satu di satu provinsi. Jadi dibutuhkan orang yang banyak, kemudian orang yang berpengalaman, karena kalau tidak berpengalaman tidak bisa.

Apakah ada penolakan terkait Korsub ini?

Umumnya wilayah itu senang KPK turun.

selanjutnya, korupsi marak di daerah..

VIVA – Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi sorotan. Sejumlah kalangan, khususnya para pegiat anti korupsi menilai, Pansel kurang transparan dan tidak bekerja secara optimal dalam menjaring orang-orang yang akan menjadi komisioner KPK.

Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan mengatakan, Pansel telah bekerja dengan baik. Meski tak lolos dalam proses seleksi, Basaria menganggap sejauh ini Pansel telah bekerja secara optimal. Menurut dia Pansel diisi oleh tokoh-tokoh senior yang memang mumpuni dalam proses seleksi. 

Kepada VIVAnews, perempuan pertama yang menjadi pimpinan KPK ini berharap, siapapun yang akan terpilih bisa meneruskan program-program yang sudah dikerjakan oleh para pimpinan KPK sebelumnya. Dia juga menekankan, bahwa tugas KPK tak hanya penindakan namun juga pencegahan. Sehingga pencegahan dan perbaikan sistem di segala lini harus terus dilakukan demi memberantas tindak pidana korupsi.

Demikian petikan wawancara yang dilakukan di ruang perpustakaan KPK, Jakarta, Jumat, 9 Agustus 2019.

Pansel Capim KPK banyak dikritik karena dinilai tidak transparan. Tanggapan Anda?

Saya no komen. Kalau ada orang yang kritik tanya sama yang kritik. Kalau saya sih prinsipnya gitu. Mereka sudah dipilih, pasti ini dianggap sudah yang terbaik oleh yang memilih.

Bagaimana Anda menilai kinerja Pansel?

Kalau itu saya tidak bisa menilai itu, yang pasti bagus lah. Yang dipilih presiden pasti baguslah. 

Apakah Pansel sudah menyerap aspirasi KPK?

Iya sudah menyerap. Karena yang 3 kan Pansel kami dulu. Yang satu bahkan sudah pernah di sini. Semua itu pengalamannya cukup baik. Untuk ukuran saya cukup bagus.

Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan

Kenapa sampai hari ini KPK terkesan lebih banyak melakukan penindakan dibanding pencegahan

Sebenarnya kalau menurut saya engga juga sih. Kalau dilihat, berapa sih kasus yang ditangani KPK. Sebagian besar OTT. Tahun kemarin ada sekitar 30. Bayangkan yang ditangani oleh Kejaksaan dan Kepolisian, mereka ribuan. 1200 sekian.

KPK sudah banyak melakukan penindakan. Tapi korupsi masih terus terjadi. Apakah ini menunjukkan penindakan yang dilakukan tidak menimbulkan efek jera?

No, no, no. Itu seperti tadi saya katakan harus lebih berpusat ke perbaikan ke pencegahan. Pencegahan itu bisa pre-emtif. Misalnya membuat Saya Perempuan Anti Korupsi (SPAK). Bicara pada perempuan, Anda jangan seperti ini akibatnya begini. Terus di sekolahan dari Paud sampai perguruan tinggi. Para pengusaha ada profesional berintegritas Anda kalau bekerja harus begini. 

Selain itu?

Kemudian preventif. Ini memang upayanya harus nyata. Misalnya di jalanan itu dibuat lampu merah agar orang berhenti. Jadi ga usah ngomong ngomong kalau lampu merah harus stop hijau jalan dan kuning hati-hati. Itu preventif.

Kaitannya dengan pencegahan korupsi?

Yang kita buat sekarang terlalu banyak pengadaan barang yang korupsi misalnya. Itu dari hasil pengalaman. Kita buat e planning dengan e budgeting. jadi semua perencanaan yang ada terintegrasi dengan penganggarannya. Langkah berikutnya pelaksanaannya, ini kita dorong semua terbuka. Sehingga nanti kita bisa lihat berapa anggarannya dan buat apa saja.

Jadi kunci dari (pencegahan) korupsi itu transparansi. Kalau semua sudah transparansi semua orang bisa memantau, sangat kecil kita untuk melakukan korupsi. Langkah-langkah ini yang sedang kita buat sekarang.

Berarti penindakan itu upaya terakhir ya?

Iya sudah pasti. Tapi itu harus kita lakukan. Karena misalnya anak-anak datang, Korsub datang ke sana sudah dikasih tahu. Anda harus lakukan rencana aksi sudah buat komitmen segala macem. Jadi ini belum berjalan. Tapi ini baru kita mulai. Nah kalau penindakan dikatakan upaya terakhir, benar karena tidak ada jalan lain lagi. Tapi itu harus kita lakukan. Sebenarnya penindakan juga upaya pencegahan yang paling efektif. Makanya ada strategi. Grand strategi kita penindakan pencegahan terintegrasi. 

Maksudnya?

Kalau sudah ada penindakan di sana, kita bedah supaya tidak terjadi lagi. Tim korsub masuk. Apa yang harus dibenahi. Dulu Anda sudah komit bikin e budgeting, e planning, ternyata tidak jalan. Biasanya kalau ada yang ditangkap cepat tuh bikin. Jadi Korsub kita datang, pembenahan aset aset daerah harus dibuat sertifikat, harus dikembalikan pada pemda. Kemudian lihat ada yang fiktif perjalanan, diingatkan dibenahi, satu kali dua kali tidak bisa juga ditindak. 

Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan

Bagaimana dengan progres Korsub?

Sekarang sudah ada di 9 wilayah. 

Bisa dijelaskan fungsi dan tugas Korsub ini?

Jadi Korsub ini ada koordinasi dan supervisi di bidang pencegahan dan penindakan. Kalau di bidang penindakan antara lain mereka melihat kasus-kasus yang ditangani polisi dan jaksa, apakah ada kendala. Bayangkan kalau kapolres dan bupati ada pertemuan setiap bulan, bisa jadi, kalau saya sih tidak ada kata tidak enak. Tapi kadang-kadang ada perasaan tidak enak itu. Jadi kemudian selain membenahi itu, kalau ada perlu saksi ahli. Kemudian dibuat juga pelatihan-pelatihan. BPKP, BPK dan Ombudsman dikumpulkan supaya menangani kasus di wilayah. Tapi itu relatif kecil, karena baru dimulai tahun kemarin. 

Tim korsub ini sudah ada sebelumnya, atau baru ada di era sekarang?

Sebenarnya sudah ada. Cuma kalau di era kita sudah benar-benar ada bentuknya. Sekarang sudah ada jabatan itu. Misal sekarang ada kor wilayah 1-9 orang-orangnya jelas.

Apakah 9 wilayah itu sudah cukup?

Menurut saya itu relatif sedikit. Kita menginginkan itu diisi semua. Minimal satu di satu provinsi. Jadi dibutuhkan orang yang banyak, kemudian orang yang berpengalaman, karena kalau tidak berpengalaman tidak bisa.

Apakah ada penolakan terkait Korsub ini?

Umumnya wilayah itu senang KPK turun.

selanjutnya, korupsi marak di daerah..

Sudah ada Korsub tapi kenapa di daerah korupsi masih marak terjadi?

Jadi rumus N plus K sama dengan kejahatan. Jadi niat tambah kesempatan jadi kejahatan. Niat ini susah. Tidak bisa diselesaikan dalam waktu cepat. Bagaimana seorang jadi jujur disiplin, dia jadi bertanggung jawab, jujur adil, termasuk soal korupsi. Ini ga bisa mendadak. Ini dimulai dari nol. Tapi terkait kesempatan bisa dalam waktu cepat. Contohnya seperti saya katakan seperti dibuat e catalog, harga barang a Rp50 ribu itu kan sudah pasti. Itu yang kita buat sekarang. Kemudian seperti saya katakan e planning dan e budgeting, tapi masih belum jalan.  Jadi kenapa masih terjadi korupsi, nah yang N ini susah. N ini ada yang berada dalam jiwa itu engga bisa diubah dalam waktu cepat.

Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan

Jadi di daerah itu yang problem sistemnya atau leadernya?

Ini yang saya katakan sistem belum jalan. Kalau sistem sudah berjalan N ini makin tertekan. 

Bagaimana dengan pucuk pimpinannya?

Menurut saya buruk atau tidaknya itu tergantung dari pucuk pimpinan yang paling tinggi. Kalau saya misalnya selaku bupati, kalau pertama saya katakan tidak boleh ada satu orang pun menerima dalam menentukan atau memilih jabatan. Konsekuensinya saya juga tidak boleh terima, harus jadi teladan yang baik. 

Bagaimana Anda menilai pengawasan di daerah?

Nah, pengawasan ini harus independen. Sekarang inspektorat dipilih bupati. Dia pasti takut dipecat. 

Artinya pengawasan tidak efektif?

Jangan ambil kesimpulan seperti itu. Ini kan juga sedang kita benahi. Karena orangnya banyak mas. 260 juta mengelolanya banyak dan banyak kepentingan-kepentingan. Semoga ke depan inspektorat ditunjuk dari luar. Kalau tingkat kabupaten ditunjuk provinsi, kalau provinsi ditunjuk dari pusat. 

Apakah itu akan efektif?

Paling tidak dia tidak punya beban moril, wah gue mesti laporan sama dia, wah gue bisa dipecat, paling tidak seperti itu.

Kalau di kementerian lembaga bagaimana?

Kalau di kementerian lembaga kita buat independen. Misalnya ditunjuk oleh pansel atau dari presiden. Jadi dia tidak punya beban. Ini salah satu yang sedang kita upayakan. Kita koordinasikan dengan Menpan RB dan Kemendagri.

Selain di daerah, sejumlah penegak hukum juga masih terlibat kasus korupsi. Tanggapan Anda?

Tadi saya katakan yang dibenahi bukan hanya kementerian lembaga dan pemda, tapi termasuk aparat penegak hukum. Korsub penindakan namanya. Contohnya kita buat sistem tapi belum berjalan di seluruh Polres atau di seluruh Kejari. Intinya setiap mereka melakukan penindakan upaya tindak pidana korupsi, ini harus masuk ke dalam sistem ini polisi, jaksa termasuk KPK sehingga kita bisa kontrol dan mereka bisa lihat kita. Nantinya kalau sudah jalan semuanya, by system tim kita bisa memantau. 

Sejauh ini apa kendala yang dihadapi KPK dalam pencegahan dan penindakan korupsi?

Kita sih tidak ada ya, di sini kan sistemnya sudah berjalan. 

Bagaimana dengan teror dan intervensi?

Saya pikir KPK tidak pernah diintervensi. Saya pikir tidak ada yang berani intervensi. Kalau polisi masih mungkin. Itu juga dulu sekarang sudah engga. Sudah lebih baik.

Bagaimana dengan teror yang menimpa penyelidik dan penyidik KPK?

Penegak hukum itu ibaratnya kalau ada pohon jatuh kita tegakkan. Kalau ada berbuat sesuatu yang tidak benar bengkok kita luruskan. Itu namanya penegak hukum. Membuat lurus sesuatu pasti banyak tantangannya. Jadi saya pikir sudah risikonya. Polisi, jaksa saya pikir ada yang ditembak juga kan? Ada yang tembak-tembakan juga kan? Saya pernah mengalami tembak-tembakan juga tapi Tuhan masih kasih selamat saya. Jadi jadi penegak hukum sudah menjadi risiko, wong pendeta atau kiai aja ada tantangannya. Jadi kita engga boleh cengeng. Jadi itu sudah risiko pekerjaan.

selanjutnya, kasus Novel..

Bagaimana Anda melihat kasus Novel?

Kita inginnya itu selesai. Tapi kalau menangkap orang yang bukan pelakunya juga tidak baik. Ya harapan kita sangat besar ke Kepolisian membuka itu.

Apakah waktu tiga bulan yang diberikan oleh presiden cukup?

Saya engga ngerti kalau itu. Karena saya engga nangani, kecuali kalau saya nangani saya tahu persis. Idealnya sih sudah selesai. Tapi ada kasus-kasus tertentu yang sulit. Saya pikir bukan ini saja, yang tidak terselesaikan. Di dunia saya pikir juga begitu.

Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan

Apa harapan Anda terhadap komisioner baru?

Harapan saya bisa melanjutkan yang kita buat, karena ini bukan ide kita. Ini yang ada di dalam undang undang. Kalau sekarang baru ada 9 wilayah harapan saya nanti di tiap daerah Korsub ada di 34 provinsi.

KPK sudah membuat sistem, artinya siapapun yang memimpin sudah ada roadmapnya? 

Harapan kita seperti itu. Apalagi semua pimpinan di KPK tidak semua memiliki background penegak hukum. Tidak semua orang yang ke sini memiliki pengalaman penegak hukum.

Pansel hanya menyisakan 4 perempuan. Tanggapan Anda?

Harapan saya Pansel itu benar-benar profesional, memilih yang terbaik. Kalau memang perempuan bisa yang terbaik semua ya semua. Jangan didorong juga, ah yang penting ada. Itu engga boleh juga. Kalau empat -empatnya bisa masuk ya masukin dong. Tapi kalau dianggap tidak ada yang lebih baik itu harus kita terima. 

Bagaimana masa depan SPAK jika tidak ada pimpinan dari unsur perempuan?

Itu kan gerakan masyarakat bukan KPK. Jadi SPAK itu komunitas masyarakat yang mengajak perempuan tidak melakukan korupsi kemudian keluarganya lingkungannya, itu kita dukung. Jadi mereka setiap bikin acara, kebetulan kalau saya ada waktu saya sempatkan. Jadi tetap jalan nanti dan mungkin keluar dari sini saya tetap dukung mereka.

Saat ini bagaimana progres gerakan SPAK ini?

Agennya sudah banyak. Sekarang sudah hampir 2 ribuan dan mereka benar-benar dilatih. Agen itu yang bisa berbicara tentang korupsi, nilai-nilai anti korupsi. Misalnya bagaimana seorang istri menanyakan ke suaminya kalau pendapatannya lebih banyak dari biasanya, bukan malah senang.

Berarti peran perempuan dalam pemberantasan korupsi besar sekali ya?

Bukan besar lagi, tapi sangat besar. 

Apa benar saat ini ada kegaduhan di KPK?

Kayanya engga. KPK ini bergerak sedikit aja menjadi perhatian publik. Karena KPK sangat terbuka jadi hal kecil saja publik langsung ini. Kita di dalam engga ada gaduh gaduh kok, biasa saja, percaya sama saya.

Kabarnya ada kubu-kubu an di KPK?

Itu tidak benar mas.

 

 

Topik Terkait
Saksikan Juga
VIDEO: Sebab Menpora Imam Nahrawi Jadi Tersangka KPK
BERITA - 5 jam lalu