BPN Prabowo Tak Yakin Ada Upaya Delegitimasi Pemilu

VIVA – Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Mardani Ali Sera, membantah pernyataan juru bicara Jokowi-Ma'ruf, Ace Hasan Syadzily, kalau ada pihak yang berusaha mendelegitimasi penyelenggara pemilu diantaranya KPU.

"Tidak, tidak sampai delegitimasi tetapi ada kesepakatan yang mungkin punya tafsir yang beda," kata Mardani di Gedung DPR, Jakarta, Selasa 8 Januari 2018.

Ia mencontohkan misalnya dalam forum antara KPU, BPN, dan Tim Kampanye Nasional Jokowi terkait pembahasan debat pilpres, harus ada gentlemen attitude terhadap yang sudah dikatakan maka harus dikerjakan. Sebab memang ada kesan tafsir yang berbeda.

"Contohnya kita sudah sepakat oke bahwa nanti akan ada penjelasan tentang kisi-kisi tapi ternyata bentuknya menyerahkan pertanyaan, kan beda, untuk itu agar tak ada polemik walaupun buat saya polemik sesuatu yang baik ya, sehingga masyarakar tahu ternyata yang namanya ini penting, sebelum debat saja sudah banyak kontroversi," kata Mardani.

Menurutnya, dalam pertemuan bersama KPU seharusnya ada kesimpulan. Misalnya dalam rapat komisi II DPR, kesimpulan selalu menjadi rujukan. Persoalan polemik dalam debat ini dianggap sebagai pembelajaran bagi KPU.

"Dan kedua belah pihak untuk sama-sama membuat SOP dalam pertemuan itu walaupun sebetulnya kalau KPU mau dengan PKPU itu sudah selesai, karena dengan UU pemilu itu turunannya PKPU, perbawaslu, itu mutlak menjadi kewenangan mereka. jadi pasangan nomor urut 01 dan 02 mestinya nurut saja," kata Mardani.

Ia menegaskan KPU perlu netral dan melaksanakam fungsinya agar debat bisa berjalan lebih substansial dan berkualitas. Sehingga harusnya panelis punya kesempatan mendalami pemikiran kandidat.

"Jangan sampai yang terjadi nanti cuma di level normatif atau cuma sekadar yah yang penting debat sudah jalan, KPU sudah melaksanakan tugasnya tetapi masyarakat tetap membeli kucing dalam karung. Nggak boleh," kata Mardani.

Ia menilai KPU sebenarnya baik hati. Tapi posisi tersebut dianggap membahayakan tupoksinya. Ia meminta jangan ada debat prosedural apalagi hanya pencitraan.

"KPU mesti memastikan dalam debat ini kalau misalnya ada yang ngomong saya mau pertumbuhan ekonomi tujuh persen, oke mana roadmapnya, apa kebijakannnya, mana desain institusinya, itu dikejar jangan cuma janji saja," kata Mardani.

Menurutnya, panelis dan moderator harus diberi kesempatan untuk mendalami para kandidat. Sementara KPU hanya menjadi wasit.

"Biarkan panelis dan moderator. Rakyat bertanya, apa yang akan bapak kerjakan untuk Novel Baswedan misalnya, lalu misalnya ada OTT kepala daerah, Pak Prabowo apa (kebijakannya), misalnya," kata Mardani. (oya)