Prabowo-Sandi Janji Gratiskan Tol yang Konsensinya Habis

Ilustrasi Tol Jakarta-CIkampek.
Sumber :
  • ANTARA FOTO/Hafidz Mubarok A

VIVA – Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandiaga, Suhendra Ratu Prawiranegara, mengatakan wacana mahalnya tarif tol di Indonesia direspons beragam oleh pemerintah, di antaranya Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menteri PPPN/Kepala Bappenas. Ia meminta pemerintah jujur dengan kenyataan tingginya tarif tol di Indonesia. 

"Data yang kami himpun ini berdasar dari berbagai sumber di beberapa negara, di antaranya Malaysia dan Brasil. Sebagai contoh tarif tol Johor Baru ke Kuala Lumpur dalam kisaran 50.5 ringgit Malaysia, jarak Johor Baru-Kuala Lumpur berkisar 350 kilometer," kata Suhendra melalui keterangan tertulisnya, Minggu, 10 Februari 2019.

Mantan staf khusus Menteri PU menjelaskan, jika dihitung dalam rupiah, kurs 1 RM adalah Rp3.400, maka per kilometer tarif tol Kuala Lumpur-Johor Baru adalah Rp490. 

"Bisa dikatakan, dengan performa standar pelayanan, fasilitas yang terdapat pada jalan tol Johor-KL tersebut, tarif tol yang dikenakan sangat murah. Secara pribadi, kami sudah berkali-kali melewati jalan tol ini," katanya.

Dia mencontohkan lain berupa tarif tol di negara Brasil, Amerika Selatan. Di negara ini, katanya, rata-rata tarif tol dalam kisaran Rp420 per kilometer. 

"Jarang sekali terdapat kemacetan di jalan tol. Keselamatan pengguna jalan menjadi utama, ada juga keistimewaan bagi manula dan bumil (ibu hamil) yang tidak boleh antre (prioritas) saat akan melintas di pintu tol," ujarnya.

Jika dibandingkan dengan tarif tol ruas trans-Jawa yang rata-rata Rp1.000-Rp1.500 per kilometer, tentu tarif tol di Malaysia dan Brasil tersebut jauh lebih murah. 

Kalau pemerintah menyebutkan pembanding dengan tarif tol Jagorawi dan Cikampek lebih murah, masyarakat harus melihatnya dari berbagai perspektif. 

"Justru pada dua ruas tol tersebut sudah layak digratiskan. Kenapa justru masih diberlakukan tarif bagi pengguna jalan tol? Pertimbangannya adalah masa konsesi jalan tol Jagorawi sudah berakhir beberapa tahun lalu. Bukan malah justru tetap dikenakan tarif/biaya tol yang membebani masyarakat pengguna jalan," katanya.

Penghapusan tarif tol pada ruas-ruas tol yang telah berakhir masa konsesinya akan menjadi prioritas bagi pemerintahan Prabowo-Sandi jika rakyat mengamanatkan kepada mereka menjadi presiden dan wakil presiden.

"Pertimbangan atas penghapusan tarif jalan tol pada ruas yang telah berakhir masa konsesinya, tentu sudah mengembalikan biaya investasi dan memberikan keuntungan kepada pengelola (BUJT atau investor), tentu dengan mempertimbangkan peraturan perundangan yang berlaku," katanya.