Sandi Desak Usut Penyalahgunaan Anggaran Negara, TKN: Audit Ada BPK

VIVA – Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin menanggapi desakan calon wakil presiden nomor urut 02, Sandiaga Uno untuk menyelidiki dugaan penyalahgunaan anggaran negara yang disinyalir dipakai untuk modal pemilu. 

Juru Bicara TKN, Arya Sinulingga mengatakan, penggunaan anggaran itu sebetulnya selalu diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Menurut dia, Sandiaga harus menghargai fungsi dari lembaga yang ada di Indonesia. 

"Yang audit itu ada BPK, rutin. Jadi sangat gampang bagi BPK meneliti karena itu pekerjaan sehari-harinya BPK. Kita harus menghargai semua fungsi-fungsi lembaga negara yang ada di bangsa ini," ujar Arya saat dihubungi VIVA, Sabtu, 11 Mei 2019. 

Arya menegaskan, perihal pemeriksaan penggunaan anggaran itu biarkan menjadi pekerjaan BPK. Dia juga mengingatkan, pemerintah pun selalu melakukan audit internal. Kemudian diimbangi audit BPK sehingga penggunaan anggarannya bisa diketahui setiap tahun.

"Mas Sandi kan juga tahu bagaimana BPK mengaudit anggaran di APBD DKI Jakarta kan ketika beliau jadi wakil gubernur, dan beliau respect dengan BPK. Terhadap kinerja BPK kan respect beliau," katanya. 

Arya pun menilai Sandiaga paham dengan cara kerja BPK dan seharusnya bisa menghargai kinerja BPK. "Nanti kan bisa diketahui oleh BPK dan mengenai audit forensik terhadap anggaran, emangnya Sandi meragukan kemampuan BPK? Sandi aja pernah diaudit oleh BPK kok dan Sandi menghargai BPK," ujarnya. 

Sebelumnya, calon wakil presiden nomor urut 02, Sandiaga Salahuddin Uno mendesak ada proses penyelidikan, terkait dugaan penyalahgunaan anggaran negara yang disinyalir dipakai untuk “modal” pemilu. 

"Ini salah satu yang merupakan temuan berdasarkan beberapa pengakuan dan data bukti yang disampaikan ada misuse of state resources, kalau penyalahgunaan daripada anggaran sumber daya negara itu bisa dibagi di empat tahapan," kata Sandi usai menghadiri acara santunan dan doa bersama ratusan anak yatim di kawasan Taman Wiladatika, Cimanggis, Depok, Jawa Barat, Jumat, 10 Mei 2019

Adapun dugaan tersebut, yakni penyelewengan atau penggunaan anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah. 

"Nah ini yang tentunya sangat mudah dilakukan audit kalau perlu ada forensik audit, karena tidak boleh ada satu rupiah pun yang digunakan dana pemerintah untuk menguntungkan salah satu paslon, baik itu 01 maupun 02, dan ini yang kami dukung," katanya.