Bawaslu Telusuri Ribuan Suara PPP Pindah ke Nasdem di Sleman
- ANTARA FOTO/Ari Bowo Sucipto
VIVA – Sejumlah 1.508 suara Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman di Pemilu 2019 yang hilang, telah menemui titik terang. Dari hasil rekapitulasi pada Kamis, 9 Mei 2019 dengan cara membuka kotak suara diketahui suara PPP lari ke Partai Nasdem sebanyak 1.200 suara.
Ketua DPW PPP, Amin Zakaria membenarkan perihal larinya suara PPP ke Nasdem di Sleman. Namun, suara PPP yang sempat hilang itu telah dikembalikan sebelum rapat pleno rekapitulasi KPU Sleman disahkan, Kamis, 9 Mei 2019.
"Iya (lari ke Nasdem). Sudah dikembalikan suaranya ke kami. Karena kita minta dihitung ke kotak suara. Kemarin saya perintahkan mengajukan keberatan. Kita minta buka kotak suara. Begitu dicocokan benar. Seperti hitungan kita ada 1.508 yang hilang dan akhirnya dikembalikan ke PPP," ujar Amin saat dihubungi, Sabtu, 11 April 2019.
Amin menjabarkan, sempat hilangnya suara ini memunculkan gugatan PPP saat rapat pleno rekapitulasi di Kabupaten Sleman. Soal akan melaporkan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terkait hilangnya suara PPP, Amin menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua DPC PPP Kabupaten Sleman.
"Itu temuan Bawaslu. Saya serahkan kewenangannya (pelaporan ke Bawaslu) kepada Ketua DPC (PPP Sleman). Karena memang sudah ada alat bukti yang kuat," ujar Amin.
Sementara itu, Koordinator Divisi Data Hukum dan Informasi Bawaslu Sleman, Arjuna Al Ichsan Siregar menyampaikan, jika Bawaslu Sleman saat ini tengah mengumpulkan bukti-bukti berpindahnya suara PPP ke Nasdem. Bukti yang dikumpulkan nanti, lanjut Arjuna, akan menentukan apakah kasus tersebut masuk ke Pidana Pemilu atau bukan.
Arjuna menjabarkan, pihaknya berencana menggelar rapat pleno untuk membahas berpindahnya suara PPP ke Nasdem ini, Senin pekan depan. Rapat pleno ini akan menindaklanjuti kasus beralihnya suara PPP apakah masuk pidana pemilu atau bukan.
"Kami masih terus melakukan investigasi, mengumpulkan data dan informasi awal untuk dikaji. Kami akan rapat pleno pekan depan. Kemungkinan Senin, untuk menentukan bentuk pelanggarannya. Rencananya PPP juga mau ke Bawaslu membuat laporan," kata Arjuna saat dihubungi.