VIVAnews - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan akan menolak audit jika prosesnya tidak sesuai dengan kewenangan.
Hal itu dikatakan juru bicara KPK Johan Budi SP kepada wartawan, Jumat 26 Juni 2009. "Kami akan lihat secara proposional," kata Johan.
Pernyataan Johan itu menanggapi rencana Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang berniat mengaudit KPK.
Kemarin, Kepala BPKP Didi Widayadi menyatakan audit itu perintah langsung Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Namun, Staf Khusus Presiden, Denny Indrayana membantah hal itu. Menurutnya, BPKP sebagai auditor internal eksekutif tidak berwenang mengaudit KPK. Pasalnya, komisi antikorupsi itu adalah lembaga independen.
Johan menambahkan selama ini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selalu mengaudit KPK secara berkala, setahun sekali. "Permintaan BPKP kemarin itu belum jelas," kata Johan.
Terkait audit penyadapan, tambahnya, KPK selalu diaudit oleh pakar dari Departemen Komunikasi dan Informatika. "Audit prosedur penyadapan dan kegiatan penyadapan itu sendiri," kata dia.
ita.malau@vivanews.com
Pendeta Ini Ajak Jemaatnya Untuk Masuk ke Masjid dan Ungkap Hal Tak Terduga Ini
Tidak hanya itu saja, sang pendeta juga sempat membandingkan adab seorang muslim ketika memasuki masjid dengan orang kristen ketika mendatangi gereja.
