Lelang Barang Online Hemat Anggaran 20%
VIVAnews - Proses tender terbuka akan menghemat belanja negara sebesar 20 persen dari total dana yang dianggarkan. Cara ini akan mengerem potensi kebocoran pengadaan barang dan jasa sekitar Rp 60 - 70 triliun per tahun.
"Jika mengacu pada tender terbuka secara online, rata-rata nilai proyek di Departemen Keuangan bisa dihemat 20 - 25 persen," ujar Agung Harjono, Kepala Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan, Departemen Keuangan kepada VIVAnews di Jakarta, Senin, 16 Maret 2009.
Dia memberikan contoh pengadaan barang untuk proyek data recovery center atau sistem back up data Departemen Keuangan pada tahun lalu. Proyek senilai Rp 19 miliar bisa dihemat 20 persen melalui tender terbuka secara elektronik.
Atas dasar itu, tender terbuka yang semula hanya untuk proyek di atas Rp 10 miliar, sekarang diturunkan untuk proyek di atas Rp 5 miliar.
Depkeu, sejak dua tahun lalu mulai mengenalkan sistem lelang secara online atau elektronik untuk pengadaan barang dan jasa (LPSE) di Departemen Keuangan.
Berdasarkan pengalaman sejak 2004 dalam hal pemberlakuan Keppres No. 80 Tahun 2003, efisiensi akan akan tercapai apabila proses pengadaan barang/jasa berlangsung secara transparan dan diikuti oleh sejumlah peserta pengadaan yang cukup banyak serta mengedepankan proses persaingan yang sehat.
Menurut Kepala Lembaga Pengkajian Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Roestam Sjarief, dari 20.000 kasus pengadaan barang dan jasa, sekitar 80 persen merupakan korupsi pengadaan barang dan jasa.
LKPP, kata Roestam, berusaha memperbaiki kebijakan dan aturan main yang ada, yang dimulai dari undang-undang yang berlaku. Dalam waktu dekat LKPP akan menyiapkan UU khusus tentang pengadaan barang dan jasa. Sedangkan UU dan peraturan lain akan direview untuk meningkatkan efisiensi.
LKPP melakukan pembinaan SDM, termasuk pelaku yang mempunyai kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa. Saat ini banyak aparat tidak memahami secara betul bagaimana pengadaan barang dan jasa. "Pejabat pembuat komitmen dan satker harus punya sertifikasi agar para petugas bisa memahami aturan yang harus diketahui," kata dia.
PSI Ungkap Sosok Gubernur yang Tepat Pimpin Jakarta
Sekretaris fraksi PSI DPRD DKI Jakarta Justin Adrian mengatakan, Jakarta butuh sosok pemimpin yang berani.
