VIVAnews- Pemilihan umum tinggal menghitung hari sementara masih banyak masalah yang masih belum terselesaikan. Mulai dari masalah DPT (Daftar Pemilih Tetap) yang tak jelas, keterlambatan penyaluran kertas suara, kurang pahamnya masyarakat terhadap tata cara pemilihan, sampai banyaknya masyarakat yang tak terdaftar sebagai pemilih, dan tidak konsistennya KPU dalam mengeluarkan peraturan.
Dalam situasi ini jelaslah bahwa KPU belum siap untuk menyelenggarakan Pemilu karena kebingungan mereka yang hingga mengeluarkan berbagai peraturan yang sangat membingungkan masyarakat.
Kalau saja KPU bekerja dengan cerdas dan bijaksana, maka hal-hal diatas masih dapat diantisipasi. KPU mengeluarkan kebijakan bahwa pencalonan terbuka bagi siapa saja tentu ini mengakibatkan menggelembungnya paca calon Legislatif sampai-sampai foto para caleg tak muat lagi di kertas suara.
KPU pun membuat peraturan baru yaitu hanya nama caleg yang tertulis. Seandainya KPU bijak mengantisipasi hal ini dengan melakukan penyaringan terhadap pencalonan maka hal ini tidak akan terjadi.
Sejak kita merdeka dan melakukan pemilihan umum, cara yang digunakan adalah mencoblos, tapi karena terlalu banyaknya calon sehingga tidak memungkinkan untuk memunculkan foto caleg maka KPU merubah peraturan jadi mencontreng.
Perlu KPU ketahui, dengan mencontreng akan menimbulkan banyak masalah, karena bagi masyarakat pedesaan kata/kalimat contreng mungkin masih awam.
Hal yang perlu diantisipasi, tanpa memunculkan foto para caleg maka akan membingungkan pemilih karena mungkin pemilih tidak tahu nama lengkap caleg. Hanya ingat dengan wajahnya jadi ini sangat merugikan baik kepada pemilih maupun kepada celeg yang bersangkutan.
Banyaknya daftar pemilih yang tidak jelas juga sangat merugikan masyarakat. Bayangkan saja sesuai dengan yang kita ketahui di berbagai media masa dan juga pengamatan saya di lapangan.
Banyak sekali nama yang terdaftar tetapi orangnya ada yang sudah meninggal, ada yang masih balita, ada yang sudah pindah alamat sampai dengan yang orangnya tidak ada pun tetapi namanya terdaftar (direkayasa). Dari keadaan ini siapakah yang salah.? KPU atau perangkat desa atau ada unsur kesengajaan..?
Seharusnya pendataan dilakukan melalui dinas kependudukan dan kelurahan masing-masing daerah agar semua data akurat dan tidak ada lagi data penduduk yang gak jelas.
Dari pengamatan yang saya lihat bahwa data yang dilakukan adalah data-data yang sudah lama. Dengan kata lain aparat keluarahan dan pedesaan tidak mendata kembali penduduknya/masyarakatnya, sehingga orang-orang yang sudah pindah dan meninggal, tetap masuk dalam daftar kependudukan. Itu pula dijadikan data untuk semua urusan termasuk dalam urusan pesta demokrasi (pemilu).
Dalam menentukan para caleg, seharusnya KPU juga harus bijak dalam membuat keputusan. Bila perlu dibuat kriteria kelayakan yang benar-benar orang yang dapat membela kepentingan rakyat.
Seperti dari jenjang pendidikan minimal S1, punya pengalaman organisasi dan memiliki wawasan yang luas, juga integritas yang tinggi dengan mengadakan tes uji kemampuan untuk menjadi calon legislatif.
Dengan demikian maka akan terjaring para calon yang benar-benar pantas untuk membela kepentingan rakyat dan dengan demikian tentunya orang-orang yang mendaftar tidak menggelembung.
Bayangkan saja mana mungkin orang yang berlatar belakang pendidikan SMU, dan seorang tukang becak dapat memperjuangkan hak rakyat, sementara memperjuangkan hidup sendiri saya mereka masih sulit ?
Dari fenomena ini tentunya para caleg yang mendaftarkan diri jelas-jelaslah bukan dengan tujuan untuk membela kepentingan rakyat melainkan untuk mendapatkan penghidupan yang layak atau gaji yang besar. Apakah ini tujuan dari KPU..??
Jika nanti mereka tidak terpilih, yang nyata-nyata mereka telah mengeluarkan biaya yang tidak sedikit, maka akan terjadi banyak kemungkinan. Mulai dari nantinya batin mereka yang tersiksa, keluarga yang tidak harmonis lagi, penipuan dimana-mana, stress atau menjadi gila sampai-sampai melakukan bunuh diri.
Hal ini terjadi karena memang dasar pemikiran mereka adalah kemenangan dan kekuasaan, sehingga dikala mereka kalah mereka tidak bisa menerima keadaan tersebut. Bayangkan saja para calon legislatif berani mengeluarkan materi yang begitu besar bahkan ada yang menggadaikan harta benda mereka, apakah ini yang namanya untuk memperjuangkan rakyat..?
Dapat dikatakan bahwa tujuan mereka sebenarnya adalah untuk fasilitas yang baik, gaji yang besar, kedudukan, kekuasaan dan martabat yang nantinya akan dapat mengembalikan semua pengeluaran yang telah habis semasa kampaye.
Marilah kita bersama berpikir secara bijak, janganlah menambah penderitaan orang-orang yang sudah sengsara. kalaupun kita tidak dapat membantu setidaknya janganlah menambah beban mereka.(bili_766hi@yahoo.co.id)
