VIVAnews - Anggota Komisi Perdagangan dan Perindustrian Dewan Perwakilan Rakyat menuntut pemerintah menunda realisasi stimulus pasar tradisional sebesar Rp 225 miliar. Beberapa anggota komisi menilai pengalokasian stimulus hanya ke beberapa daerah menunjukkan ketidakadilan.
"Stimulus ini cacat hukum, kami protes karena tidak ada pemerataan di seluruh Indonesia," kata Anggota Komisi Perdagangan DPR dari Fraksi Partai Golongan Karya, Azwir Dainy Tara, saat rapat dengar pendapat dengan Menteri Perdagangan, Senin malam, 11 Mei 2009.
Menurut Azwir, anggaran stimulus hanya dialokasikan ke beberapa daerah tertentu di mana sebagian di antaranya mendapatkan alokasi yang cukup menonjol jumlahnya.
"Coba lihat saja, Provinsi Sulawesi Selatan dapat Rp 90 miliar, Jawa Tengah dapat Rp 87,5 miliar, Jawa Timur Rp 39 miliar, tapi daerah saya di Sumatra Barat justru tidak dapat, kriterianya apa?" ujarnya. Selain Sumatra Barat, Gianyar Bali juga disebut-sebut tak mendapat dana stimulus.
Bahkan, dia menambahkan, stimulus untuk Jawa Barat hanya dialokasikan untuk tujuh pasar saja, sedangkan Jawa Tengah hingga 30 pasar yang akan direvitalisasi. "Padahal dari segi geografis, lebih luas Jawa Barat. Kenapa timpang?" katanya.
Anggota komisi lain dari Fraksi Partai Demikrasi Indonesia Perjuangan Aria Bima, mensinyalir adanya penyimpangan dalam penentuan pasar yang akan direvitalisasi. "Ini dana kaget, jangan sampai ada yang titip ke Departemen Perdagangan melalui oknum-oknum DPR. Bisa jadi ini korupsi," ujarnya.
Menurut dia, sangat wajar jika banyak anggota komisi yang melakukan protes dan mempertanyakan kondisi daerah masing-masing.
Karena itu, beberapa anggota dewan meminta implementasi stimulus pasar tradisional ditunda. "Sebaiknya ditunda saja, seharusnya pembahasan stimulus juga dilakukan di tingkat komisi, tidak hanya di panitia anggaran," kata Azwir.
Azwir menyindir ketiadaannya anggota Komisi Perdagangan yang juga tergabung dalam panitia anggaran dalam rapat dengar pendapat semalam. "Ada apa ini? Tak satu pun panitia anggaran yang datang," ujarnya.
Tak hanya itu, Azwir dan anggota komisi lain yang protes sepakat akan melaporkan kasus ini ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). "Kalau bisa tidak hanya ditunda, tapi juga dibatalkan stimulus ini," kata Azwir.
Protes tersebut tetap dilakukan, meski saat ini dana stimulus sudah masuk ke Daftar Isian Pagu Anggaran masing-masing pemerintah daerah yang berhak untuk segera dilakukan tender proyek revitalisasi pasar.
Siap Tanding ! Bank Mandiri Resmi Umumkan Tim Proliga 2024 Putri, Jakarta Livin' Mandiri (JLM)
Menjelang kompetisi voli terbesar di Indonesia, Proliga 2024, Bank Mandiri secara resmi mengumumkan tim voli putri profesional dengan nama Jakarta Livin’ Mandiri (JLM).
