Wawancara Khusus VIVAnews Cawapres Boediono

"Saya Sama Sekali Tidak Nol dalam Politik"

VIVAnews - Keputusan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk menggaet profesor ekonomi Boediono sebagai calon wakil presiden diwarnai pro dan kontra. Anggapan masyarakat dan politisi bahwa mantan Gubernur Bank Indonesia itu tak berpengalaman dalam bidang politik ternyata kurang tepat.

"Sebenarnya saya sama sekali tidak nol dalam bidang politik," kata Boediono kepada VIVAnews di Bravo Media Centre, Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (17/5) malam.

Mantan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian itu menegaskan, bahwa posisi menteri juga merupakan salah satu jabatan politik. Dalam melaksanakan kegiatan menteri, lanjut Boediono, sebagai pejabat negara itu selalu berkaitan dengan proses politik.

"Dan itu berarti harus selalu berunding dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Harus menjelaskan kepada masyarakat bahwa suatu kebijakan ini bermanfaat, ini semua proses politik," ujar Doktor Ekonomi Bisnis Wharton School University of Pennsylvania ini.

Berikut petikan wawancara Mohammad Adam dari VIVAnews dengan Boediono:

Wakil presiden adalah jabatan politik. Bagaimana nanti dapat mengimbangi SBY. Mengingat Bapak belum pengalaman politik?

Saya sudah katakan, bahwa menjadi menteri itu juga jabatan politik. Jangan lupa itu. Dan melaksanakan kegiatan menteri, sebagai pejabat negara, itu selalu harus berkaitan dengan proses politik. Dan itu berarti harus selalu berunding dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Harus menjelaskan kepada masyarakat bahwa suatu kebijakan ini bermanfaat, ini semua proses politik.

Jadi artinya, kalau toh saya bukan anggota partai politik, ya sebenarnya saya tidak sama sekali nol dalam bidang politik. Karena saya sudah melewati beberapa posisi yang memerlukan proses politik.

Nah kalau sudah sampai pada tingkat wakil presiden, memang itu lain lagi ya. Ya, tinggal soal bagaimana kita bisa meningkatkan dan mempertajam kemampuan kita untuk berkomunikasi dan melakukan langkah-langkah dibidang politik.

Saya kira kalau semuanya itu dikembalikan, (sebenarnya) proses politik besarnya ada di tangan presiden. Saya tentunya akan selalu mendapatkan arahan dari beliau (presiden) kalau itu adalah masalah politik.

Jadi peran bapak sebagai pendamping atau pasangan SBY nanti sebenarnya kemana?

Saya sudah jelaskan ke berbagai media, bahwa saya tidak akan jadi ban serep. Itu artinya, saya merupakan bagian dari tim eksekutif Pak Presiden dalam mengelola negara yang saya punya sumbangan positif. Bukan hanya sebagai anggota pasif saja.

Dan saya tahu, saya yakin, karena pengalaman saya bekerja dengan bapak presiden (SBY). Saya tahu beliau (SBY) itu orangnya terbuka. Jadi kalau ada ide-ide dari menteri atau wapres dan lainnya, beliau selalu terbuka. Dan itu artinya ada peran, tidak hanya didikte dari atas. Sama sekali beliau itu bukan tipe yang hanya mendikte saja.

Bagaimana Anda akan mengembangkan peran swasta untuk membantu pembenahan ekonomi negara kita?

Peran swasta dikembangkan dengan berbagai cara. Swasta itu sendiri kan punya aset atau modal dan pelaku usaha atau pengusahanya. Keduanya itu tujuannya untuk berusaha, melakukan kegiatan usaha.

Kalau keduanya sudah ada, maka yang diperlukan adalah iklim usaha yang baik. Itu yang penting. Jadi kalau iklim usahanya itu bagus, nanti otomatis pelaku usaha akan mencari peluang-peluang.

Apa maksud iklim usaha yang baik?

Iklim usaha itu menyangkut ada pungutan nggak, sulit tidak mendapat izin membuka usaha, penegakan hukum, bagaimana penyelesaian kalau terjadi sengketa, dan lain sebagainya. Semua itu terkait dengan iklim usaha.

Infrastruktur juga. Infrastruktur adalah salah satu dari pendukung dunia usaha. Kalau listrik tidak nyala, jalan-jalan berlubang, biaya transportasi mahal, ya dunia usaha juga tidak akan berkembang. Kalau iklim usaha ini bagus, saya kira sektor swasta akan bergerak dengan cepat.

Sejauh ini upaya pembenahan yang sudah dilakukan sudah sampai mana? Misalnya mengenai pungutan-pungutan yang  menyebabkan ekonomi industri kita tidak efisien.

(Pembenahan) Itu harus terus dilakukan. Belum selesai sama sekali. Peningkatan iklim usaha yang baik ini belum selesai. Banyak agenda yang masih harus kita lakukan.

Apa yang akan Anda lakukan nanti dalam hal mengatasi imbas krisis ekonomi global atau krisis keuangan dunia yang dimulai dari jatuhnya sektor keuangan Amerika?

Cara Ruqyah Diri Sendiri Sesuai Syariat Islam, Agar Terbebas dari Gangguan Jin

Yang pertama, kita belum terlanjur seperti mereka. Dimana sektor keuangan itu benar-lepas dari akarnya, yaitu sektor riil. Sektor keuangan kita itu terbelakang. Tapi dengan keterbelakangan itu nampaknya dengan adanya krisis ini kita malah mendapatkan semacam keuntungan yang sebenarnya tidak kita rencanakan.

Kita kan tidak ikut dalam permainan produk-produk (sektor keuangan) yang aneh-aneh itu, produk-produk derivatif yang akhirnya menimbulkan masalah. Artinya, nanti kalau ada perkembangan produk-produk keuangan, itu harus hati-hati. Harus benar-benar diseleksi mana yang ada landasannya (kegiatan riilnya) dan mana yang tidak.

Kemudian masalah pengawasan juga, apakah itu dari bank maupun non-bank, itu harus ditingkatkan. Ini saya kira pelajaran yang sangat penting untuk kita supaya ke depan pengawasan kita itu harus lebih dipertajam. Pengembangan sektor keuangan kita harus coba diarahkan kepada yang tidak terlalu menimbulkan resiko seperti yang dihadapi negara-negara maju itu.

Bapak tidak mau dikatakan sebagai penganut neoliberal tapi bapak juga tidak mau membeda-bedakan ekonomi kerakyatan dengan ekonomi liberal, kenapa?

Tidak ada dikotomi makro-mikro. Menurut saya (dikotomi) itu hanya label, yang mengambil energi kita terlalu banyak kalau memperdebatkannya.

Kuncinya, kebijakan ekonomi itu arahnya adalah untuk menyejahterakan rakyat. Kalau kebijakan itu menyengsarakan rakyat, ya jangan (diterapkan). Apapun itu. Jadi ukuran akhir nanti suatu kebijakan tertentu dilihat dari ini muaranya akan bermanfaat bagi rakyat atau tidak. Kalau tidak, ya tidak usah (diterapkan).

Misalnya, kebijakan moneter. Harga stabil itu sebenarnya itu sebenarnya memberi manfaat kepada rakyat banyak. Asal daya beli rakyat juga tidak digerogoti. Kebijakan itu diukur dari situ saja. Kalau mengendalikan inflasi kemudian dikatakan neoliberal, sebenarnya itu tidak terlalu penting.

Termasuk pengurangan biaya rumah tangga seperti pendidikan murah dan kesehatan gratis itu bermanfaat bagi rakyat, maksudnya begitu?

Ya. Jangan terpukau hanya pada satu kegiatan yang disebut dalam label ekonomi kerakyatan. Apapun, yang menyangkut peningkatan kesejahteraan rakyat baik dari segi produksi, segi konsumsi, itu adalah untuk ekonomi rakyat.

Pelaku Jambret Tinggalkan Mobil Patroli Polisi yang Dia Bawa Kabur di Pinggir Jalan Lalu Kabur
Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol. Hadi Wahyudi.(B.S.Putra/VIVA)

Mau Lebaran, Dua Kepala Sekolah Malah Jadi Tersangka Korupsi PPPK di Langkat

Penyidik Tipikor Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumatera Utara, menetapkan dua tersangka dalam kasus korupsi dan suap seleksi Penerimaan Pegawai Pemerintah deng

img_title
VIVA.co.id
29 Maret 2024