Informasi Itu Kebutuhan, Hak Dasar Manusia

Informasi Itu Kebutuhan, Hak Dasar Manusia

Senin, 16 Juli 2018 | 08:13 WIB
Dia mengawali karir sebagai aktivis demokrasi.
Ketua Komisi Informasi Pusat Gede Narayana Sunarkha
Photo :
  • VIVA/M Ali Wafa

Ketua Komisi Informasi Pusat Gede Narayana Sunarkha

VIVA – Tumbangnya Orde Baru membuka peluang besar. Salah satu tuntutan reformasi, yang menyertai tumbangnya era Soeharto dan keluarga, adalah transparansi informasi. Gede Narayana Sunarkha, Ketua Komisi Informasi Pusat (KIP), menceritakan banyak hal terkait soal keterbukaan informasi. Tentang masyarakat yang sepertinya masih tak paham hak mereka soal keterbukaan informasi, lalu ada lagi masyarakat yang setelah kasusnya diputus malah seperti tak peduli dan tak menanyakan, apakah putusan yang sudah mereka terima akan segera dieksekusi.

Gede memaklumi publik yang menurutnya masih gagap dengan keterbukaan informasi. Sebab, sekian puluh tahun publik negeri ini menjalani proses dengan informasi yang tertutup, dan ketika dibuka keran untuk membuka dan mendapatkan hak mereka untuk memperoleh informasi, ternyata bukan hanya lembaga publik yang kaget dan tak siap, namun publik juga merasakan kegugupan yang sama. Itu sebabnya pengesahan UU mengenai Keterbukaan Informasi memerlukan waktu sekitar 10 tahun. Tapi sebagai sebuah alas untuk terbentuknya tata kelola pemerintahan yang baik, maka keterbukaan informasi menurut Gde hanya tinggal menunggu waktu. Jika publik sudah siap, maka Komisi Informasi Pusat, lembaga yang ia pimpin akan segera sejajar di mata publik dengan KPK, Bawaslu, KPU, dan lembaga publik lain yang sudah lebih dulu berkibar.

Gede Narayana mengawali karirnya sebagai aktivis demokrasi. Sebelum menjabat Ketua KIP DKI Jakarta peride 2016-2020, putra kelahiran Bali ini tercatat sebagai Komisioner Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Jakarta Pusat. Gede Narayana lolos sebagai Komisioner KIP dari unsur masyarakat. Ia disahkan oleh DPR RI pada 26 September 2017 bersama enam komisioner lainnya, yaitu Hendra Alias Hendra J Kede (unsur masyarakat), Arif Adi Kuswardono (unsur masyarakat), Cecep Suryadi (unsur masyarakat), Wafa Patria Umma (unsur masyarakat), Romanus Ndau (unsur masyarakat), dan Tulus Subardjono (unsur pemerintah).

Kepada VIVA yang mengajaknya berbincang, Gede menceritakan berbagai hambatan, kemajuan, dan hal yang ia rasakan selama menjalankan tugas memimpin KIP. Di sebuah kafe di wilayah Cikini, Jakarta Pusat, Gede bercerita, dan menjawab pertanyaan VIVA soal keterbukaan informasi publik. Berikut petikannya:

UU Nomor 14 tahun 2008 tentang KIP itu kan sudah lama diundangkan, sebagai Komisioner KIP bagaimana Anda melihat implementasi undang-undang tersebut sejauh ini?

Kalau kita lihat dari sisi sejarah berdirinya lembaga KIP ini, saya mengadopsi istilah pakar hukum tata negara, yaitu konstitusi. Konstitusi adalah resultante dari pemenangnya itu sendiri. Konstitusi yang dimaksud sekarang adalah konstitusi pada saat reformasi. Reformasi lah yang menghasilkan konstitusi hari ini. Apa yang didengungkan oleh reformasi ketika itu, ini akan menjawab pertanyaan Anda itu. Reformasi itu adalah apa yang menjadi tagline atau menjadi tuntutan atas keterbukaan informasi. Tuntutan reformasi itu kan ada beberapa ya, tentang Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), tentang good governance, dan sebagainya. Tahun 1998-1999 reformasi, baru tahun 2008 disahkannya undang-undang KIP ini. Sebenarnya, dari situ saja sudah menimbulkan pertanyaan besar. Ada jarak yang sangat jauh, padahal tuntutan reformasi itu lahir ada di dalam undang-undang KIP. Dari dulu kan kita selalu bilang tentang pemberantasan KKN, bagaimana menciptakan good governance, dan sebagainya. Tapi kenapa undang-undang keterbukaan informasi publik itu baru diketuk tahun 2008?

Kenapa pengesahan UU itu begitu lama?

Nah, jadi memang ada satu masa di masa lalu, di mana frame itu tertutup. Tapi ketika ada reformasi semua menjadi terbuka. Nah, loncatan yang jauh itu lah yang menjadikan masyarakat ‘shock culture.' Kaget budaya begitu. Kenapa demikian? Karena kalau kita bicara good governance itu kan adanya di badan publik, atau di pusat-pusat pemerintahan. Dulu kan tertutup sekali itu semua. Kalau masyarakat meminta sesuatu (informasi) pada Masa Orba, ada dua kemungkinan yang akan terjadi. Pertama kita dihilangkan, atau kedua, pertanyaan masyarakat akan dijawab dengan jawaban “itu rahasia negara.” Itu situasi di masa Orde Baru kan. Ibaratnya, masa mau nanya berapa harga kopi aja jawabannya itu rahasia negara sih.

Jadi sebenarnya alam saat ini sebenarnya sudah sangat mendukung terjadinya good governance, alam saat ini telah membawa yang namanya keterbukaan informasi, transparansi, akuntabilitas. Dan di era sekarang itu menjadi suatu keharusan. Ini kalau kita bicara konteks ideologi. Sekarang kita lihat, bahwa didalam konteks ideologi besar di dunia ini, setelah the wind of change (judul lagu Scorpion), tembok Berlin runtuh, menghasilkan dua mazhab. Negara yang menganut mazhab demokrasi, dan negara yang menganut tidak ada demokrasi tapi ekonominya meningkat. Contoh negara yang mengambil mazhab demokrasi ya kita, juga Amerika. Sementara mazhab ekonomi yang penting kesejahteraan rakyatnya meningkat itu tidak peduli apakah mau tertutup, mau terbuka, masa bodoh, itu seperti yang dilakukan China dan kawan-kawan. Nah, dua mazhab itu yang selalu berbenturan.

Jadi apa yang diharapkan publik dalam hal transparansi informasi?

Pada saat undang-undang ini dilahirkan, undang-undang ini kan memiliki filosofi. Filosofinya apa? Bahwa informasi adalah suatu kebutuhan, suatu hak asasi manusia. Itu landasan pertamanya. Landasan kedua adalah, negara kita menganut mazhab demokrasi. Di dalam mengambil mazhab demokrasi, maka informasi menjadi suatu keharusan. Harus transparan.

Alasan ketiganya itu tadi, tuntutan reformasi, menciptakan good governance. Good governance kan tata kelola penyelenggara negara yang baik, ini yang ketiga. Yang keempat, terciptanya masyarakat yang transparan. Dari empat alasan itu, itulah lahir Undang-undang tentang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 tahun 2008. Kalau kita lihat lebih jauh, dari keempat landasan filosifis itu, kemudian kita masuk ke batang tubuh atau pasal-pasal dan ayat-ayat. Dan memang kalau kita bicara hak asasi manusia, transparansi, good governance, itu semua bukan barang yang mudah, itu barang yang susah.

Kenapa demikian?

Karena seperti yang tadi saya sampaikan, kita terbiasa tertutup kemudian langsung masuk ke masa keterbukaan seperti sekarang. Misalnya kalau saya dulu terbiasa bagun pagi kemudian langsung disuguhkan kopi dan roti, dan itu dibayar dengan menggunakan uang negara, dan masyarakat tidak tahu. Ini "bahasa-bahasa lapangan" ya. Nah, sekarang itu harus diketahui masyarakat. Malu dong saya menikmati kopi dan roti di pagi hari menggunakan uang negara. Nah, seperti ini tidak siap saya, yang harusnya terbuka, saya tutupi itu. Nah di situ lah,  muncul tarik-menarik hingga sekian lamanya. Masa reformasi tahun 98-99, tapi Undang-undang itu baru jadi tahun 2008.

Apa dampak UU yang terlalu lama itu bagi Komisi Informasi?

Jelas kelembagaan Komisi Informasi mengalami dampak, seperti ada dan tiada lah istilahnya.Pada tahun pertama, senior-senior kami telah berusaha membuktikan di era pertama itu lembaga ini berjalan dengan baik. Kemudian masuk ke fase kedua, kita mengalami fase stagnasi. Periodeisasi kita empat tahun kan, apalah arti empat tahun untuk perjalanan sebuah lembaga. Di sisi lain, kita harus lakukan good governance, masyarakat informasi ini adalah barang baru bagi masyarakat Indonesia. Berbeda dengan (lembaga) Pemilu, berbeda dengan lembaga (anti) korupsi. Korupsi tidak disosialisasikan, ada atau tidak ada orang yang di OTT, KPK pasti ngetop dengan sendirinya. Pasti menjadi sorotan masyarakat, sorotan media. Bedanya di sini KIP dengan meeka. Nah, jadi harus ada suatu pergerakan yang progresif dari kelembagaan komisi informasi di republik ini untuk menunjukan eksistensinya.

Ketua Komisi Informasi Pusat Gede Narayana Sunarkha

Bagaimana dengan kondisi internal lembaga?

Saat ini tidak ada kendala, tapi ke depan program itu kan harus juga menguatkan. Kalau ada kendala di internal, ini tentu menghambat. Artinya gini, tidak ada kendala aja kita susah, apalagi kalau ada kendala, kan gitu. Itu faktanya, dan publik pun tahu itu. Oke lah kita lupakan masa lalu, kita fikirkan bagaimana kedepannya lembaga ini. Artinya perkembangan komisi informasi dari tahun 2010 yaa, undang-undangnya kan tahun 2008, tapi dibentuknya KI Pusat itu kan 2009, setelah itu baru berjalan, terus berjenjang. Berarti sekarang itu kurang lebih 9 tahun. Nah saya  balik bertanya, kalau anak usia 10 tahun kelas berapa dia di sekolah? Kelas 5. Anak kelas 5 itu kira-kira bisa tidak dia belajar bahasa Inggris, belajar rumus-rumus fisika, dsb? Tidak. Artinya, apa yang bisa dilakukan anak usia 10 tahun sih? Itu dalil alam lho. Oke lah itu kita kesampingkan, dengan dalil kebutuhan informasi. Keterbukaan Informasi ini kan seperti yang tadi saya katakan, ini kan barang baru. Sebelumnya kan masa tertutup.

Jadi publik juga masih belum siap dengan keterbukaan informasi?

Iya. Orang juga masih gagap dengan keterbukaan informasi itu sendiri. Makanya saya katakan masyarakat kita saat ini mengalami shock culture dengan masa keterbukaan informasi saat ini. Jadi saya selaku Ketua Komisi Informasi Pusat, suka atau tidak suka harus mengakui bahwa ada hambatan pada sisi itu, sehingga perkembangan lapangan ke publik memang terjadi stagnasi. Oleh karena itu pada era sekarang ini, pada fase kami, akan mendongkrak itu semua. Kami akan melakukan berbagai upaya, untuk berkiprah,untuk hadir di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Bicara soal 10 tahun, sudah sejauh mana atau kira-kira berapa persen realisasinya dari target lembaga anda?

Kalau kita bicara target tentu yang harus dilihat adalah parameter. Apa parameter yang dipakai pada era sekarang? Kalau bicara target kita itu kan ada RPJMN, SDGS. Sekarang kami itu ada target RPJMN, SDGS itu sustainable, target dari negara yang diberikan kepada kami. Satu, penyelesaian sengketa informasi, yaitu harus 65 persen dari total tumpukan perkara yang masuk ke kami. Kami menerima ada sekitar 2800 tumpukan perkara dari masa lalu atau masa sebelumnya yang belum selesai. Kalau di era kami sekarang paling hanya sekitar 30 – 50 perkara yang masuk. Tapi bukan itu. Kami ditargetkan untuk menyelesaikan minimal 65 persen tumpukan perkara yang sudah masuk kepada komisioner sebelum kami.

Artinya ketika Anda memimpin lembaga ini, Anda mewarisi PR dari komisioner sebelumnya?

Iya, bisa dikatakan kami menerima warisan perkara dari kepemimpinan yang sebelumnya sekitar 2800 perkara. Dan di dalam RPJMN kami ditargetkan sampai 2019 nanti untuk menyelesaikan minimal 65 persen tumpukan perkara itu harus selesai. Selain itu ada target sebagai Badan Publik, Kepatuhan Badan Publik terhadap Undang-Undang. Jadi kami ada beberapa target. Itu baru dua. Target yang ketiga adalah sertifikasi PPID atau Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi di Badan-Badan Publik. Jadi setiap badan publik harus ada PPID. Dan target keempat adalah pembentukan KI-KI (Komisi Informasi) Provinsi. Nah, target itu harus dipenuhi semua. Sekarang pertama, target yang harus dipenuhi yang pertama sesuai dengan RPJMN itu, anda bisa bayangkan bagaimana mungkin target 2800 tumpukan perkara itu bisa diselesaikan dengan cara ajudikasi KI? Kan harus diselesaikan dengan sidang ajudikasi atau non-litigasi. Itu ketentuan undang-undang.

Banyak sekali yang harus diselesaikan?

2800 perkara itu bukan hal yang mudah. Nah, disitu lah kita mengkaji, melihat serta menganalisa perkara-perkara itu. Untuk menyelesaikan itu semua harus kita cari out of the box atau diluar konteks yang tidak menyalahi norma-norma aturan yang berlaku, karena kalau dengan sesuai regulasi artinya harus proses sidang ajudikasi, itu semua gak bakal selesai itu target RPJMN 2019, di mana 65 persen harus selesai. Gak cukup pasti waktunya untuk 2800 perkara itu. Satu kali register saja, itu mungkin bisa dua kali, tiga kali, lima kali, bahkan bisa tujuh kali bersidang. Karena itu tergantung proses sidangnya. Belum lagi jarak dari sidang pertama ke sidang kedua, ketiga. Itu kan tidak satu kali sidang selesai. Hari ini sidang, sidang berikutnya bisa minggu depan, dua minggu ke depan, dan sebagainya. Jadi tidak akan cukup waktunya.

Lalu apa yang dilakukan untuk menyelesaikan target?

Jadi harus out of the box memang yang harus kita lakukan. Nah, kebetulan di ranah peraturan, itu ada yang disebut istilah FIAR (Fact Inisiative Request) jadi permintaan informasi publik dilakukan berulang-ulang tanpa ada korelasi jelas dengan tujuan. Misalnya, saya minta ke badan publik X, 10 informasi publik. Begitu juga saya minta ke badan publik B, 10 hal yang sama. Nah, ternyata penumpukan perkara banyak pada posisi itu, 80 persen pada posisi Fact request. Lalu bagaimana cara mengatasinya? Kalau kita selesaikan melalui persidangan biasa, risikonya adalah waktu. kemudian kami melakukan kajian, diskusi dan segala macamnya. Dan kita memiliki kewenangan untuk mengeluarkan SK tentang FIAR. Di dalam SK FIAR yang sudah kami tandatangani kemarin, mekanismenya bisa diselesaikan dengan sidang, dan bisa juga diselesaikan dengan Rapat Pleno saja, yang kemudian kita putuskan sekian register misalnya. Pada saat diputuskan jumlah register 100 misalnya, maka kita bisa putus 100 perkara.

Ketua Komisi Informasi Pusat Gede Narayana Sunarkha

Besoknya juga demikian. Nah, proses membikin SK nya saja itu enam bulan tuh waktunya, itu SK saja. Mekanismenya adalah Diskusi Publik, FGD, terus sampai Rapat Pleno. Di Rapat Pleno diputuskan SK, baru kita SK kan, dan bisa dipakai. Jadi kurang lebih sekitar satu bulan lalu lah, SK itu keluar, dan dengan SK itu lah kami akan mencapai target RPJMN. Sekarang kita proses menyelesaikan tumpukan perkara itu. sekarang itu sekitar dan mudah-mudahan ini akan selesai. Karena kita sudah petakan ke 2800 perkara itu kan, dan semuanya sudah diregisterkan. Dari 2800 perkara itu, 85 persennya itu kena FIAR, tanpa sidang.

Jadi 2800 perkara itu semua akan diselesaikan tanpa sidang semua?

Kan ada dua cara. Ada yang sidang dan ada yang tanpa sidang. Jadi sidang tetap ada. Dua kali sidang tidak hadir, kita bisa putuskan perkara itu. tapi kan tetap saja panjang kan waktunya kan. Target kita itu bulan Agustus target RPJMN 65 persen dari 2800 tumpukan perkara akan tercapai. Sampai bulan Desember tahun ini mungkin bisa habis semua itu. Makanya kita lakukan out of the box itu, karena kalau tidak kita keluarkan SK itu tidak akan pernah selesai itu. Jadi target RPJMN 65 persen tumpukan perkara itu harus diselesaikan bisa dikatakan sudah tercapai.

Kemudian target kedua. Pelaksanaan Badan Publik terkait Kepatuhan Badan Publik terhadap UU KIP. Itu dalam terminologinya kita melakukan Monitoring dan Evaluasi atau Monev. Semua badan publik itu kita Monev itu 75 persen. Itu sederhana.

Berapa jumlah Badan Publik? Menurut peraturan Menpan RB, itu ada 7 klasifikasi Badan Publik. Perguruan Tinggi, Lembaga Non-struktural, Kementerian, BUMN, Pemerintahan Provinsi, Organisasi Masyarakat/LSM yang menggunakan anggaran dari pemerintah, dan termasuk Partai politik. Itu ada sekitar 300an badan publik. Dan itu semua 75 persen harus berpartisipasi di dalam pelaksanaan undang-undang. Nah, kita menggunakan tools Monev. Kita pakai Monev. Kita yakin akan berjalan target itu.

Ketiga itu adalah bentuk sosialisasi kepada masyarakat atau publik. Itu parameternya 1000 orang dan sekitar 200an badan publik. Dan itu sudah kita lakukan, artinya sudah berjalan sosialisasi itu.

Target keempat yaitu pembentukan Komisi Informasi (KI) provinsi. Sekarang itu kan provinsi kita totalnya 34 kan, dari 34 provinsi sudah ada 30 KI Provinsi, jadi kurang empat provinsi. Empat provinsi itu mana saja? Maluku Utara, Kalimantan Utara, Papua Barat, tiga itu provinsi baru. Satu lagi adalah provinsi baru kemasan lama, yaitu NTT.

Bagaimana Anda melihat kepatuhan Badan Publik terhadap Keterbukaan Informasi itu?

Kalau kondisi sekarang mereka bisa dikatakan cukup menggeliat. Terbukti dengan PPID nya aktif. Itu setahun dua tahun terakhir ini. Tetapi, masalahnya kan UU KIP ini kan dari tahun 2008, nah selama ini kemana saja mereka? Kalau melihat undang-undang yang diketuk 2008, harusnya kan kalau bahasa undang-undang, itu berlaku kan pada saat undang-undang ini diundangkan. Artinya kan ada fase sekitar delapan tahunan  dari undang-undang itu dikeluarkan. Itu kalau kita bicara kepatuhan Badan Publik. Dan jangan pernah anggap remeh fase dua periode sebelum kami, atau fase awal-awal berdirinya KIP itu. Dua fase sebelum saya, mereka melakukan juga, tapi kan nyatanya Badan Publiknya seperti paranoid gitu untuk membuka informasi kepada publik.

Sampai sekarang apakah badan-badan publik itu masih seperti paranoid?

Sudah mulai berkurang. Apa parameternya, saat ini informasi yang tidak dapat dibuka sekarang sudah dibuka tanpa harus diminta. Kalau dulu orang datang minta informasi, badan publiknya sudah alergi duluan. Dan itu terjadi pada fase-fase sebelumnya. Tapi sekarang semua badan publik sudah punya dan membuka itu, malah dengan Monev yang kita lakukan kita bisa melihat, oh ternyata badan publik sudah punya inovasi-inovasi digital, seperti aplikasi digital, membuat website, dan sebagainya. Artinya dalam hal membuka informasi, sudah semakin canggih jika dibandingkan dulu.

Artinya, menurut Anda kesadaran Badan Publik dalam menjalankan Kepatuhan Badan Publik sesuai dengan UU 14 Tahun 2008 sekarang ini juga semakin meningkat?

Berita Terkait :
Saksikan Juga
Artikel Terpopuler