RI Desak DK PBB Tolak Upaya Legalkan Pemukiman Israel di Palestina
- PTRI New York
VIVA – Indonesia berhasil menggalang dukungan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, untuk menolak upaya Amerika Serikat, untuk melegalkan pemukiman Israel di wilayah Palestina di Tepi Barat.
Hal itu disampaikan Duta Besar/Wakil Tetap RI untuk PBB pada pertemuan DK PBB mengenai Palestina di New York, Rabu 20 November 2019.
Setelah melalui negosiasi panjang, Indonesia akhirnya berhasil mendesak DK PBB untuk keluar dengan pernyataan Presiden DK yang menegaskan kembali status ilegal pemukiman Israel tersebut.
Ini, merupakan kali pertama setelah sekian lama Presiden DK PBB gagal diberikan mandat untuk berbicara atas nama DK terkait isu Palestina. RI menegaskan bahwa pembangunan pemukiman ilegal telah menghambat penyelesaian konflik kedua negara.
"Indonesia dengan tegas menolak pernyataan AS, terkait kebijakan pemukiman ilegal Israel yang secara de-facto merupakan bentuk aneksasi terhadap wilayah Palestina, dan menjadi penghalang perdamaian berdasar solusi dua negara," kata Dubes/Wakil Tetap RI di PBB, Triansyah Djani di New York dalam keterangan persnya, Kamis, 21 November 2019.
Indonesia juga berhasil mendorong dikeluarkannya pernyataan bersama dari sepuluh anggota tidak tetap DK PBB, yang meminta Israel menghentikan segala aktivitas pembangunan pemukiman ilegalnya yang bertentangan dengan hukum internasional dan resolusi DK PBB, termasuk resolusi 2334 (2016).
Selain itu, Indonesia juga mendesak Israel menghentikan kekerasan yang telah memakan banyak korban jiwa di kalangan warga Palestina di Jalur Gaza.
"Indonesia mengecam pembunuhan terhadap rakyat sipil Palestina, dan meminta dilakukannya investigasi penuh terhadap tindakan Israel tersebut," tegas Dubes Triansyah Djani.
Foto: Anggota Dewan Keamanan PBB menyampaikan pernyataan terkait isu Palestina
