Agung Podomoro soal Fintech Ilegal | Halaman 3

Agung Podomoro soal Fintech Ilegal

Jumat, 10 Januari 2020 | 09:50 WIB
Oleh :
Hal itu, untuk menjawab surat edaran dari OJK mengenai Fintech ilegal.
Mall Central Park, Jakarta
Photo :

Mall Central Park, Jakarta

Sehingga, sebetulnya larangan tersebut bertujuan baik, yakni menjaga citra Fintech legal agar tetap baik dan untuk mendukung ekosistem peer to peer lending yang sehat di Indonesia.

Direktur Pengaturan, Perizinan, dan Pengawasan Financial Technology OJK, Hendrikus Passagi mengatakan, “operasional mereka (Fintech ilegal) diduga terkonsentrasi di daerah-daerah tertentu, di antaranya adalah Central Park (Jakarta Barat) dan Pluit (Jakarta Utara). Dalam rangka menjaga reputasi industri dan mendukung keberlangsungan ekosistem FP2PL, kami meminta perusahaan Saudara untuk: Pertama, tidak memiliki kantor di daerah-daerah yang terindikasi banyak beroperasi Fintech yang tidak terdaftar/berizin di OJK; …”

OJK berpendapat, langkah ini diambil dengan tujuan untuk menjaga citra Fintech legal agar tetap baik, juga untuk mencegah terjalinnya kerja sama antara Fintech legal dengan Fintech ilegal.

“Langkah ini juga dimaksudkan untuk meminimalisasi atau mencegah kemungkinan kerja sama secara off-line antara ‘oknum penyelenggara’ Fintech lending terdaftar atau berizin OJK dengan Fintech lending illegal, yang memang jumlahnya masih terus bertambah karena belum tersedianya perundang-undangan yang dapat memberi sangsi pidana penjara atau pidana denda bagi penyelenggara Fintech lending illegal … Langkah pencegahan dalam rangka perlindungan konsumen Fintech lending terdaftar dan atau berizin di OJK merupakan upaya yang perlu dilakukan secara berkelanjutan.”

Berita Terkait :
Saksikan Juga
Artikel Terpopuler