OJK Diminta Tak Tuding Koperasi Digital Sebagai Pinjaman Online Ilegal

OJK Diminta Tak Tuding Koperasi Digital Sebagai Pinjaman Online Ilegal

Jumat, 29 Mei 2020 | 13:45 WIB
Koperasi digital dilindungi UU No.25 tahun 1992.
Anggota Komisi VI DPR RI Evita Nursanty.
Photo :

Anggota Komisi VI DPR RI Evita Nursanty.

VIVA – Anggota Komisi VI DPR RI, Evita Nursanty, menyayangkan langkah Otoritas Jasa Keuangan yang begitu mudah memberikan label ilegal kepada koperasi simpan pinjam atau KSP, yang melayani anggotanya dengan sistem digital. 

Selain meminta Kementerian Koperasi dan UKM agar bersikap membela koperasi, Evita juga berharap OJK memahami KSP dan Unit Simpan Pinjam di Koperasi seperti diatur dalam UU No25/1992 tentang Perkoperasian, dan Peraturan Pemerintah No. 9/1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi bukan membuat definisi sendiri.

"Ini sangat aneh, saat kita termasuk Presiden Jokowi mendorong semua koperasi dan UKM melakukan modernisasi dengan memanfaatkan teknologi digital, OJK malah menuduh mereka ilegal," kata Evita dalam keterangan tertulisnya, Jumat 29 Mei 2020.

"Apa alasannya tidak jelas, jangan OJK membuat definisinya sendiri. Jadi ayo kita awasi penyimpangan, tapi jangan matikan koperasi yang menjadi gerakan ekonomi rakyat. Ini menyedihkan," ujarnya.

Berita Terkait :
Saksikan Juga
Artikel Terpopuler