Program Food Estate Tak Optimal, Menteri Basuki Beberkan Kendalanya

Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono
Sumber :
  • VIVAnews/Mohammad Yudha Prasetya

VIVA – Pemerintah berencana untuk fokus dalam upaya pengembangan kawasan produsen pangan atau food estate, yang telah diputuskan untuk dijalankan di wilayah Kalimantan Tengah.

Daftar Harga Pangan 25 April 2024: Bawang Merah hingga Daging Sapi Naik

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadimuljono mengatakan, opsi pemilihan wilayah Kalteng itu merupakan keputusan yang akhirnya dipilih oleh Presiden Jokowi, setelah sebelumnya terdapat beberapa opsi lain seperti misalnya di wilayah Sumatera Selatan dan Merauke.

"Maka akhirnya diputuskan lah untuk memilih yang di wilayah Kalimantan Tengah itu, sebagai kawasan pengembangan food estate. Tepatnya di kawasan aluvial (daerah endapan)," kata Basuki di Gedung DPR RI Senayan, Jakarta, Rabu 24 Juni 2020.

Kembangkan Produk Urea dan Amonia, Pupuk Indonesia Gandeng BUMN Brunei BFI

"Lokasinya di bekas lahan gambut, sekitar Sungai Barito, tapi yang sudah tidak ada gambutnya karena sudah jadi wilayah endapan," ujarnya.

Basuki menjabarkan, dengan potensi wilayah yang keseluruhannya mencapai sekitar 295.500 hektare di pinggiran Sungai Barito itu, baru sekitar 165 ribu hektare dari lahan aluvial tersebut yang sudah dicetak menjadi sawah dan memiliki jaringan irigasi.

Daftar Harga Pangan 23 April 2024: Daging Sapi hingga Telur Ayam Turun

Sementara dari luasan 165 ribu hektare tersebut, sekitar 85.500 hektare-nya sudah fungsional dan telah diolah oleh para petani di sana setiap tahunnya. "Dan dari 85.500 hektare, sekitar 57 ribu hektare lahannya sudah dipelihara Kementerian PUPR setiap tahun," ujar Basuki.

Meski demikian, Basuki mengaku masih terdapat sejumlah kendala dalam menjadikan Kalteng sebagai kawasan food estate tersebut. Di mana, salah satu kendalanya yakni terkait dengan kondisi jaringan irigasi, yang hingga saat ini masih bermasalah.

Di mana, untuk lahan seluas 57 ribu hektare yang sudah digarap Kementerian PUPR, kondisi irigasi yang baik hanya mampu mencakup 28.300 hektare saja.

"Sehingga hasil produksinya cuma sekitar 1,7 ton sampai 2,9 ton per hektare," kata Basuki.

Basuki menjelaskan, terdapat pula masalah lain selain masalah irigasi, yang airnya tidak mengalir dan membuat zat besi tanahnya naik ke permukaan hingga berwarna merah kekuningan tersebut.

Hal itu pun lantas mempengaruhi masalah pemupukan, yang cenderung tidak efektif karena airnya tidak mengalir dan hanya menggenang.

"Masalah lainnya adalah, karena daerahnya ini daerah rawa, jadi sering banjir karena airnya meluap," ujarnya.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya