Amerika Serikat Sita 13 Ton Rambut Impor dari Xinjiang

Amerika Serikat menyita pengiriman rambut manusia yang dibuat di Xinjiang, China, dengan alasan pembuatannya dilakukan dengan cara "kerja paksa" terhadap anak-anak atau narapidana.

Produk ini berasal dari Xinjiang yang diduga menjadi lokasi penahanan jutaan Muslim di tempat-tempat yang disebut kamp “edukasi”.

“Pembuatan barang-barang ini dilakukan dengan pelanggaran berat hak asasi manusia,” kata pejabat bea cukai Amerika, Brenda Smith.

• China paksa perempuan Uighur pasang alat kontrasepsi untuk tekan populasi, ungkap penelitian
• China dibuat murka oleh langkah AS mengesahkan RUU Uighur
• Muslim Uighur: `Saya tidak tahu apakah ayah saya masih hidup`

Menurut China, tuduhan “kerja paksa” itu ngawur dan dilandasi niat buruk.

AS tidak mengatakan apakah produk rambut itu berasal dari anak-anak dan tahanan, ataukah dibuat oleh anak-anak dan tahanan.

Apa yang disita?

Produk rambut ini ditahan di Bea Cukai di pelabuhan New York dan New Jersey.

Barang-barang ini berasal dari perusahaan di Xinjiang, yang menurut Bea Cukai mengindikasikan “kemungkinan pelanggaran hak asasi manusia berupa kerja paksa anak-anak dan melibatkan penahanan”.

Produk ini merupakan bagian dari pengapalan 13 ton produk rambut yang nilainya lebih dari US$800.000 atau sekitar Rp11 miliar.

Bulan lalu, Bea Cuka mengeluarkan “perintah penahanan” terhadap semua produk dari Lop County Meixin Hair Product Company di Xinjiang.

Undang-undang di Amerika melarang impor produk asal luar negeri yang dibuat oleh “narapidana buruh".

“Perintah penahanan ini dimaksudkan untuk mengirim pesan yang langsung dan jelas bahwa praktik ilegal dan tak manusiawi tidak akan diberi toleransi di rantai pasokan di Amerika Serikat,” kata Smith.

Kedutaan besar AS di China mengatakan kepada kantor berita Reuters, "Hak dan kepentingan pekerja warga negara China dan seluruh kelompok etnis, termasuk yang berada di Xinjiang, dilindungi hukum."

Apa lagi yang dilakukan AS terkait Xinjiang?

Bulan Oktober tahun lalu, AS menerapkan pembatasan visa terhadap pejabat China “yang bertanggung jawab atau menyetujui penahanan dan penyiksaan terhadap minoritas Muslim di Xinjiang”.

Departemen Perdagangan memberi peringatan kepada warga Amerika yang melakukan kerja sama bisnis dengan 37 perusahaan di Xinjiang, yang dicurigai melakukan “kerja paksa dan pelanggaran hak asasi manusia lainnya”.

• Muslim Uighur: Komentar Ozil "tidak mewakili klub" kata Arsene Wenger
• Bintang rugbi dunia kritik perlakuan China atas Muslim Uighur
• Massa mendemo Kedubes China bela Muslim Uighur, pemerintah Indonesia `masih terkesan senyap`

Bulan lalu, Presiden Trump menandatangani Undang-undang Hak Asasi Manusia Uighur, yang mengesahkan sanksi dan peningkatan pengawasan lembaga-lembaga Amerika Serikat terhadap Xinjiang.

Namun Trump belakangan ini mengatakan ia menunda sanksi lebih keras karena “kita berada di tengah kesepakatan perdagangan besar” dengan China.

“Ketika kita berada di tengah-tengah negosiasi dan kemudian tiba-tiba menambah pemberian sanksi, kita sering melakukannya,” kata Trump kepada Axios.

Situasi di Xinjiang

China mengatakan kamp penahanan itu dibuat sebagai upaya antiterorisme, tetapi AS dan banyak negara lain yakin bahwa lebih dari sejuta orang, mayoritas Muslim, ditahan di sana tanpa proses pengadilan.

Tahun lalu, BBC mendapatkan dokumen yang bocor yang memperlihatkan 15.000 orang dari Xinjiang selatan dikirim ke kamp itu dalam waktu seminggu.

Dokumen yang sama memperlihatkan tahanan bisa dilepaskan ketika mereka “amat sangat paham betapa sangat bahayanya kegiatan di masa lalu mereka”.

Ben Emmerson, pengacara hak asasi manusia dan penasehat bagi World Uighur Congress, mengatakan bahwa kamp itu merupakan “skema pencucian otak massal”.

“Kamp itu dirancang khusus untuk menghapus Muslim Uighur Xinjiang sebagai sebuah kelompok budaya, dari muka Bumi,” katanya.

Setahun lalu, BBC mendapatkan China memisahkan anak-anak Muslim dari keluarga, kepercayaan dan bahasa mereka.

Di sebuah kota saja, lebih dari 400 anak kehilangan orang tua mereka lantaran ditahan, baik untuk menjalani kamp “re-edukasi” maupun penjara.

Juga awal minggu ini, sebuah laporan dari akademisi China menyatakan bahwa perempuan disterilisasi atau dipasangi alat kontrasepsi untuk membatasi populasi Muslim.