Parlemen Uni Eropa Jamin Sawit Indonesia Tak Dilarang

Menko Maritim Luhut Binsar Pandjaitan (tiga dari kiri) dalam kunjungan ke Parlemen Uni Eropa di Brussels, Belgia.
Sumber :
  • VIVA/ Miranti Hirschmann.

VIVA - Salah satu misi penting dari kunjungan Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan sebagai utusan khusus Presiden RI ke empat negara Eropa adalah jangan sampai arus dagang produk kelapa sawit asal Indonesia ke Benua Biru itu terganggu. Itu lah sebabnya, terkait urusan kepala sawit tersebut, Menko Luhut dan rombongan juga melobi sejumlah pejabat tinggi dan anggota Parlemen Uni Eropa di Brussels, Belgia.

Saleh Husin Pertahankan Disertasi Doktor di UI, Fokus pada Hilirisasi Industri Sawit

Menko Luhut pekan ini berada di Brussels selama dua hari. Lobi Indonesia ini penting karena akan ada trialog antara Parlemen Eropa, Dewan Eropa dan Komisi Eropa pada 14 dan 15 Mei mendatang. Tema utama yang akan dibicarakan dalam trialog ini adalah energi terbarukan, dan kebijakan terhadap biofuel berbahan minyak sawit, termasuk asal Indonesia.

Jelang trialog ini, Menko Luhut didampingi Duta Besar RI untuk Belgia dan Uni Eropa, Yuri Thamrin, dan Dubes RI untuk Republik Federal Jerman, Arif Havas Oegroseno. Mereka pun melakukan hearing dengan anggota Parlemen Eropa, Sean Kelly.

Bentrok Warga dan Aparat di Perkebunan Sawit, 1 Tewas, Kapolda: Kami Tidak Gunakan Peluru Tajam

Kepada VIVA, Sean Kelly menegaskan bahwa Komisi Eropa ingin mengurangi penggunaan kelapa sawit dan turunannya dalam biofuel secara umum. Namun, dia mengakui beberapa komisi memang ingin menerapkan larangan.

"Pada akhirnya bukan larangan, namun pengurangan," kata dia.

Ricuh Aksi Demo Karyawan Perkebunan Sawit, Kapolda Kalbar Janji Carikan Solusi

Kelly juga menambahkan bahwa tidak akan ada larangan atau banned. Alasannya, bila itu terjadi mereka melakuakn diskriminasi terhadap Indonesia.

"Itu tidak sesuai dengan WTO, kami tidak dapat melakukan hal itu," ujarnya.

Dengan alasan tersebut, mereka akan mengadakan trialog. Dia menilai hasilnya tidak akan berdampak buruk seperti yang dikhawatirkan pihak Indonesia saat ini, khususnya pasca paparan yang disampaikan Menko Luhut. (ren)

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya