- Antara Foto/Wahyu Putro/ via REUTERS
VIVA – Presiden Joko Widodo meminta kesepakatan berupa Head of Agreement (HoA) yang baru dicapai pemerintah dan PT Freeport Indonesia terkait divestasi 51 persen saham perusahaan yang menambang emas di Mimika, Papua, tidak menjadi polemik di masyarakat.
Kesepakatan awal yang ditandatangani pada Kamis, 12 Juli 2018, merupakan babak baru untuk mewujudkan divestasi yang akan dilakukan. Sesuai amanat Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba).
"Kalau ada kemajuan seperti itu, Alhamdulillah, patut kita syukuri. Jangan kalau sudah ada kemajuan seperti itu ada yang ngomong miring-miring," ujar Jokowi usai memberi kuliah umum di Akademi Bela Negara (ABN) Partai Nasdem di ABN, Pancoran, Jakarta Selatan, Senin, 16 Juli 2018.
Menurut Jokowi, meski baru tahap awal, kesepakatan sejatinya tetap upaya serius pemerintah untuk melakukan divestasi saham perusahaan yang sudah beroperasi di Indonesia sejak 1967. Pemerintah juga telah melakukan negosiasi alot dengan Freeport selama 3,5 tahun belakangan.
"Ini proses panjang, hampir 3,5 tahun, hampir empat tahun kami lakukan, dan alot sekali," ujar Jokowi.
Mantan Gubernur DKI ini memastikan, divestasi pada akhirnya terwujud, disertai pemenuhan ketentuan-ketentuan lain oleh Freeport, seperti pembangunan smelter untuk menggenjot ekspor Indonesia. Sementara kesepakatan awal, adalah langkah pembuka untuk mewujudkannya.
"Ini kan yang namanya proses itu pertama-tama mesti head of agreement, mesti itu. Nanti ditindaklanjuti (tahap) kedua, ketiga.” (mus)
Pemerintah Bakal Tambah Saham di Freeport Indonesia Jadi 61 Persen, Begini Penjelasan Tony Wenas
Pemerintah Republik Indonesia ingin meningkatkan kepemilikan saham di PT Freeport Indonesia dari 51 persen menjadi 61 persen.
