- VIVA.co.id/Istimewa
VIVA – Untuk menghadapi berbagai faktor eksternal yang memengaruhi ekonomi Indonesia, pemerintah harus terus membuka peluang-peluang baru. Salah satunya adalah fokus melakukan ekspor jasa. Di mana sektor jasa seperti pariwisata, pendidikan, kesehatan, dan profesional dapat ditingkatkan ekspornya.
Ekonom Centre For Strategic and International Studies (CSIS), Mari Elka Pangestu mengatakan, pada 2017 lalu, sektor jasa dapat tumbuh 5,69 persen, angka tersebut lebih tinggi dari capaian pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,07 persen. Sementara itu, sektor lainnya seperti manufaktur hanya 4,95 persen dan agrikultur 2,59 persen.
"Kita harus perhatikan struktur impor jasa kita, daya saing kita dimana saja, sehingga kita dapat meningkatkan standar dan lebih bersaing," ujar Mari yang juga mantan Menteri Pariwisata Kabinet Indonesia Bersatu, dalam keterangan tertulisnya, Senin 16 Juli 2018.
Ia mengungkapkan, dengan melihat komposisi sektor jasa dalam Produk Domestik Bruto (PDB) meningkat 40,6 persen pada 2010 menjadi sebesar 43,6 persen pada 2017 membuat sektor jasa berperan sebagai input/enabler untuk sektor lainnya seperti logistik, transportasi,travel dan bisnis lain agar bisa bersaing.
Sementara itu, terkait defisit neraca perdagangan jasa di Indonesia, Mari mengatakan defisit terbesar masih disumbang oleh jasa transportasi. Sementara jasa travel dan jasa pariwisata mengalami surplus sehingga sedikit berkontribusi mengurangi defisit.
Tak sampai di situ, Mari juga menilai untuk menghadapi ketidakpastian ekonomi global, pemerintah diminta perlu segera membuat siasat. Sebab, hal ini dapat berdampak pada kondisi ekonomi domestik, khususnya terjadi pada nilai tukar rupiah terhadap dolar AS yang sudah mencapai Rp14 ribu per dolarnya.
Adapun hal-hal yang dapat dilakukan pemerintah, pertama, pemerintah perlu memperkuat kerja sama ekonomi dengan negara-negara di regional Asia. Kedua, peningkatan produktivitas dan investasi yang dibantu dengan kebijakan fiskal maupun moneter terutama untuk mengurangi hambatan di sisi persediaan.
Dan ketiga, konsistensi kebijakan. Pemerintah sudah menegaskan dalam berbagai kesempatan untuk mendukung investasi dan dunia usaha. Oleh sebab kebijakan yang diambil pun perlu sosialisasi dan konsultasi dengan berbagai pihak. Lalu keempat, respons terhadap berbagai hal baru, seperti disrupsi teknologi yang membuat tenaga kerja kalah bersaing.
