- Dokumentasi Kementerian PUPR
VIVA – Melemahnya rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang mendekati level Rp15.000, membuat pemerintah membatasi impor. Ada 500 komoditas yang aturannya akan dikeluarkan dalam waktu beberapa hari ini.
Di sektor perhubungan, komoditas yang dikurangi adalah penggunaan impor untuk industri. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menjelaskan, pihaknya membutuhkan komponen impor, lantaran proyek jangka panjang.
"Kalau dari saya, hanya masalah TKDN (Tingkat Kandungan Dalam Negeri) saja. Tetapi, TKDN kita kan jangkanya jangka panjang seperti MRT dan LRT," kata Budi Karya, di Istana Negara, Jakarta, Selasa 4 September 2018.
Ia mengatakan, untuk komponen impor, TKDN yang digunakan sudah mencapai 60 persen. Mengingat, proyek ini masih berlangsung hingga hitungan tahun, maka hal yang bisa dilakukan adalah dengan mendirikan pabrik untuk pemenuhan kebutuhan proyek itu.
"Ini takes time 12 bulan atau 24 bulan yang akan datang. Jadi, kita bisa me-manage itu dengan mendirikan pabrik rel untuk LRT dan MRT. Karena, sekarang ini baja-bajanya masih impor semua," katanya. Saat ini, lanjut dia, masih dalam proses evaluasi.
Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan, di kementeriannya yang masih menjadi masalah adalah aspal.
Sejak 2018, jelas Basuki, suplai dalam negeri untuk aspal hanya mampu 344,15 juta ton. Sementara itu, kebutuhannya 1.872 juta ton. Begitu juga pada 2019, kebutuhan 8.846 juta ton, tetapi yang bisa disuplai dari dalam negeri hanya 4.795,7 juta ton.
Maka ke depannya, pemerintah akan memaksimalkan untuk penyediaan aspal Buton. Ia juga tidak bisa memastikan, apakah suplai dalam negeri bisa memenuhi kebutuhan itu.
"Tergantung dari produsennya, karena saya hanya pasarnya saja. Seberapa pun yang mereka produksi, akan saya serap. Karena pengalaman sekarang ini, kita butuh 80 ribu ton dia enggak bisa, enggak sanggup," tutur Basuki.
