- Vivanews/Nurcholis Anhari Lubis
VIVA – Badan Pusat Statistik atau BPS mengungkapkan, hingga saat ini masih sulit untuk mengumpulkan data transaksi ekonomi dari bisnis e-Commerce di Indonesia. Padahal data itu penting dimiliki untuk dapat menentukan arah kebijakan pemerintah guna mengembangkan bisnis model ini.
Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS Sri Soelistyowati mengungkapkan, tersedianya basis data e-Commerce yang akurat menjadi sebuah keniscayaan dalam membangun Indonesia di era Revolusi Industri 4.0.
"Selain untuk mendukung penyusunan angka pertumbuhan ekonomi yang dirilis triwulanan oleh BPS, data e-Commerce sangat penting dalam pengambilan kebijakan ekonomi pemerintah, khususnya mengenai transaksi online," ujar Lies, sapaan akrab Sri, dikutip dari akun Instagram resmi BPS, Selasa 16 Oktober 2018.
Dia pun curhat, untuk dapat merekam transaksi online bukanlah pekerjaan yang mudah. Pengumpulan data e-Commerce yang sudah dimulai sejak awal 2018, sampai saat ini belum mendapatkan respons yang baik dari para pelaku usaha atau players e-Commerce.
"Dari target awal 79 platforms, baru terkumpul data dari 17 platforms sampai dengan pertengahan September 2018. Perihal kerahasiaan data disinyalir menjadi salah satu penyebabnya," ungkapnya.
Karena itu lanjutnya, BPS terus melakukan sosialisasi terkait aspek legal perekaman data e-Commerce di Indonesia. Hal itu dilakukan agar para pelaku bisnis meyakini bahwa data yang diberikannya ke BPS akan dipergunakan untuk kepentingan bersama.
“Kami akan memberikan kepada pemerintah dan kepada siapapun yang membutuhkan setelah diolah, sehingga hilanglah identifikasi perusahaan tersebut. Itu sudah menjadi rule of conduct-nya kantor statistik di mana pun," jelas Lies.
Jembatani Kesenjangan Akses E-Commerce Daerah Non-Urban, Clubb Kyta Gandeng Mahasiswa
Kesenjangan akses lokapasar di daerah non-urban Indonesia jadi sorotan saat ini guna menggenjot pemerataan ekonomi.
