- Inhabitat
VIVA – Pemerintah tengah menargetkan bauran energi baru dan terbarukan atau EBT sebesar 23 persen hingga tahun 2025. Namun, keberpihakan pemerintah terhadap EBT dinilai masih perlu ditingkatkan.
Ketua Perkumpulan Pengguna Listrik Surya Atap (PPLSA) Yohanes Bambang Sumaryo mengungkapkan, permasalahan harga listrik dari EBT yang dibeli oleh PLN kepada swasta masih sangat murah. Sehingga, banyak swasta yang kesulitan mengembangkan usaha di bidang EBT.
"Bagi sektor swasta, artinya gini, kalau dia dengan harga (jual ke PLN) US$15 sen per kwh bisa hidup. Tetapi, kalau disuruh US$9 sen ya susah," ujar Bambang di sela acara Indonesian-German Renewable Energy Day di Jakarta, Rabu 21 November 2018.
Padahal, lanjut dia, dengan harga pembelian listrik EBT sebesar US$15 sen per kwh saja PLN sudah hemat. Sebab, harga tenaga listrik energi fosil yang dibeli PLN sendiri misalnya diesel mencapai US$20 sen per kwh.
"Dengan 15 sen saja sudah menghemat, karena kan saat ini pemerintah atau PLN membeli listrik diesel 20 sen per kwh," katanya.
Ia mengakui, Permen Nomor 50 Tahun 2017 terkait pemanfaatan sumber EBT untuk penyediaan tenaga listrik cukup menghambat kinerja pihak swasta. Padahal, lanjut dia, energi diesel sebagai pembangkit listrik sangat bisa diganti dengan EBT seperti biomassa dan solar photovoltaic (PV).
"Setelah kami hitung harga beli listriknya (EBT) 25 persen lebih murah daripada diesel," katanya.
Menurutnya, aturan yang mengatur Biaya Pokok Pembelian (BPP) PLN itu masih rendah, sehingga membuat swasta cukup kesulitan. Meski begitu, ia mengatakan, pihaknya sendiri sebagai pemasang listrik untuk pelanggan rumahan berupaya mencari solusi agar biaya pemasangan bisa ditekan.
"Kami kan lebih ke pelanggan rumahan atau industri residensial. Kalau usaha, kami tetap sosialisasi dan mencari solusi supaya biaya pemasangan bisa ditekan," jelasnya.
