Luhut Sebut Miliaran Dolar AS Investasi Asing di China 'Terbang' ke RI
- ANTARA FOTO/ICom/AM IMF-WBG/Jefri Tarigan
VIVA – Menteri Koordinator bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan mengklaim, saat ini sudah beberapa pelaku usaha yang berinvestasi di China merelokasikan industrinya ke Indonesia. Akibat tensi perang dagang antara Amerika Serikat dan China terus menguat.
Tensi perang perdagangan yang diharapkan pelaku usaha mereda dengan adanya pertemuan antara Presiden AS Donald Trump dengan Presiden China Xi Jinping di Forum G20 Argentina, semakin memudar saat ini. Menyusul pernyataan Trump kemarin yang mengatakan lebih nyaman dengan kondisi pengenaan tarif perdagangan saat ini.
"Trade war itu buat kita sebenarnya menguntungkan, karena apa? Kita bisa melihat relokasi-relokasi industri dari Taipei misalnya, dari Taiwan itu misalnya petrochemical, mereka mau relokasi ke mana? Di Gersik US$6,49 miliar. Kita berharap itu segera groundbreaking," kata Luhut di kantornya, Jumat 30 November 2018.
Selain potensi di Gersik itu, Luhut juga menyebutkan bahwa, investor asal Prancis dari China juga telah melirik wilayah Halmahera Utara untuk berinvestasi senilai US$10 miliar. Namun, dia belum merinci industri sektor apa yang bakal dibangun di wilayah tersebut.
"Dari Prancis dengan Tiongkok di Halmahera Utara itu US$10 miliar sudah groundbreaking. Banyak lagi, tadi lithium baterai di Morowali senilai US$4,3 miliar dolar nanti tanggal 11 bulan satu (2019) groundbreaking. Enggak ribut-ribut, kita jalani saja pelan-pelan," papar dia.
Namun begitu dia menegaskan, berbagai investasi yang bakal masuk maupun sudah masuk dari China itu bukan berarti pemerintah menjual negara ini kepada pihak asing. Akan tetapi, pemerintah telah memberikan empat syarat supaya investasi asing itu bisa masuk ke RI. Sehingga pemerintah tidak pernah diatur oleh pihak asing.
"Kita berpihak kepada kepentingan masing-masing. Kita enggak bego, siapa pun yang masuk harus comply dengan empat kriteria yang kita buat," tegas Luhut.
Adapun empat kriteria tersebut disebutkannya, yaitu semua teknologi yang di bawa harus ramah lingkungan, dan tidak boleh teknologi kelas dua. Kemudian, industri atau produk yang masuk harus bernilai tambah, tidak boleh langsung mengeskpor barang mentah dari Indonesia ke negara lain.
Selain itu, diwajibkan juga untuk membuat maupun membangun tempat pelatihan atau vocational training, untuk melatih rakyat setempat dengan teknologi dan pembimbing yang memupuni. Meskipun tenaga kerja yang dibawa mereka, boleh bekerja selama empat tahun di Indonesia.
"Keempat teknologi transfer. Kita enggak mau jadi hitech market saja. Kita harus jadi bagian di situ," tegas dia.
