Berandai-andai Pemerintah RI Shutdown, Wapres JK: Pasti Demo Besar

Wakil Presiden Jusuf Kalla.
Sumber :
  • VIVA/Andri Mardiansyah

VIVA – Penutupan sementara atau shutdown sejumlah layanan pemerintahan di Amerika Serikat menjadi sorotan dunia pada saat ini. Apalagi, Presiden AS Donald Trump pun mengancam akan mengumumkan kondisi darurat jika anggaran pembangunan tembok di Meksiko tidak kunjung direstui parlemen. 

Kata Jusuf Kalla Soal Kabar Cak Imin-Anies Masuk Bursa Pilpres 2024

Wakil Presiden RI Jusuf Kalla pun berandai-andai apabila hal tersebut terjadi di Indonesia. Menurutnya, pasti bakal ada demonstrasi besar-besaran oleh berbagai pihak. .

"Coba di kita, menteri keuangannya ditahan dulu tidak mengeluarkan cek. Saya kira seluruh Indonesia akan habis di demo semuanya," kata dia saat menjadi pembicara di acara Outlook Perekonomian Indonesia 2019, Jakarta, Selasa 8 Januari 2019.

Saat Jusuf Kalla Cerita ke Gus Miftah Tentang Kisah Inspiratifnya

Namun begitu lanjut JK, hal itu tidak terjadi di AS, lantaran memang penutupan itu telah sesuai dengan sistem pemerintahan di negara tersebut. Sementara di Indonesia, tidak akan bisa dilakukan karena tidak sesuai dengan sistem yang ada di negara ini.

"Rentetan masalah yang dibuat oleh pimpinannya, presidennya, negaranya shutdown itu juga suatu bagian yang bagi kita kalau kita begitu barang kali sudah jalan. Tapi, tentu saja dari sistem mereka berbeda dengan kita," ungkap JK.

Pandemi COVID-19 di Indonesia Membaik, Masyarakat Diminta Tetap Prokes

Namun begitu, JK menilai, dengan sistem pemerintahan yang berbeda itu, Indonesia bersama dengan negara ASEAN lainnya terbilang lebih stabil dari sisi geopolitik. Sehingga, RI dikatakannya merupakan negara yang sangat baik untuk menjadi tempat berinvestasi asalkan mampu mengakomodasi segala bentuk kebutuhan investor.

"Di Timur Tengah juga begitu, kekacauan luar biasa. Begitu juga di Asia Selatan, Asia Timur. Jadi relatif yang aman di Asia Tenggara ini, maka kita punya kesempatan sebetulnya," tegas dia. (row)

Mantan Wapres Jusuf Kalla yang juga Ketua Umum PMI

JK Sebut Penundaan Pemilu Langgar Konstitusi

JK mengingatkan untuk berhati-hati terhadap wacana penundaan Pemilu 2024. Konstitusi sudah mengamanatkan Pemilu digelar lima tahun sekali.

img_title
VIVA.co.id
4 Maret 2022