Jokowi Andalkan Humbang Hasundutan untuk Rem Impor Bawang Putih

Panen bawang putih
Sumber :
  • VIVA/Umi Kalsum

VIVA – Presiden Joko Widodo mengemukakan, ada satu daerah yang bisa diandalkan untuk memasok bawah putih di dalam negeri sehingga impor bisa dikendalikan. Daerah tersebut yakni Kabupaten Humbang Hasundutan Sumatera Utara yang memiliki pertanian bawang.

Zulhas Enggan Revisi Aturan Barang Bawaan dari Luar Negeri: Bayar Pajak Dong!

Saat kunjungan kerja ke sana belum lama ini, Jokowi mengaku senang karena para petani mulai menanam bawah putih. Potensi bawang putih ini dinilai cukup besar saat panen nanti. 

"Saya melihat ini nanti begitu panen yang sekarang kira-kira 50 hektare betul-betul bagus," kata Jokowi di rapat koordinasi dan diskusi nasional Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) di Istana Negara, Selasa 19 Maret 2019.

Pemerintah Musnahkan Barang Impor Ilegal Senilai Rp 9,33 Miliar Demi Lindungi Konsumen

Jokowi mengakui Indonesia masih kekurangan pasokan bawang putih sehingga impor masih harus dilakukan. Namun jika panen bawang putih di Kabupaten Humbang Hasundutan itu sudah dimulai dilakukan maka impor diyakini bisa direm.

"Langsung akan saya perintah untuk Kabupaten Humbang Hasundutan, langsung bawang putih semuanya, sudah. Biar kita bisa mengerem impor bawang putih kita," kata dia. 

Anggota DPR Ungkap Banyak Pengusaha Mengeluh soal Aturan Impor Produk Elektronik

Pemerintah sebelumnya diketahui telah menugaskan Perum Bulog untuk mengimpor bawang putih sebanyak 100 ribu ton pada bulan ini. Bawang putih itu akan diimpor langsung dari China.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menjelaskan, alasan impor tersebut dilakukan lantaran harga bawang putih saat ini telah meningkat tajam dari yang biasanya di kisaran Rp25 ribu per kilogram menjadi Rp40-45 ribu per kilogram.

Hal itu disebabkan oleh ketersediaan bawang putih saat ini jauh di bawah jumlah kebutuhan masyarakat, yakni kekurangannya di kisaran 400-450 ribu ton per tahunnya.  

Keputusan impor bawang putih tercipta usai pemerintah melakukan rapat koordinasi terbatas di bawah komando Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Darmin Nasution, Senin malam, 18 Maret 2019 di kantornya, Jakarta. 
 

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya