- VivaNews/ Nur Farida
VIVA – Bank Indonesia menyatakan belum mengkaji secara mendalam dan spesifik terkait keputusan Presiden Joko Widodo memindahkan ibu kota ke luar Jawa. BI belum mau untuk mengeluarkan pandangannya terhadap keputusan tersebut.
Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Onny Widjanarko menjelaskan, saat ini, yang dilakukan BI masih mempelajari konsep-konsep yang diajukan pemerintah terkait pemindahan ibu kota maupun wilayah-wilayah luar Jawa yang akan dipilih.
"Kita masih pelajari konsepnya seperti apa. Jadi BI masih lihat dulu seperti apa, belum dikaji ya, nanti setelah koordinasi, ada kajian, baru ada pandangan dari BI," kata Onny di Gedung BI, Jakarta, Kamis 2 Mei 2019.
Sebelumnya, Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas telah memetakan wilayah yang cocok bagi ibu kota baru. Setidaknya tiga wilayah yang disebut-sebut cocok untuk menjadi kandidat ibu kota baru, yakni Kalimantan, Sumatera bagian timur, dan Sulawesi Selatan.
Kementerian PPN menawarkan dua konsep yang akan dilakukan untuk memindahkan ibu kota. Konsep pertama adalah pemindahan dalam waktu lima tahun dengan dana investasi yang dibutuhkan Rp466 triliun. Sementara itu, konsep kedua dilakukan dalam waktu sepuluh tahun dengan dana Rp323 triliun.
Dengan estimasi biaya Rp466 triliun, akan terjadi pemindahan jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) sebanyak 195.550 orang, sehingga total jumlah penduduk ibu kota akan menjadi 1,5 juta orang, termasuk keluarga, perangkat pendukung, dan pelaku ekonomi.
Skenario kedua dengan rightsizing, estimasi biaya sebesar Rp323 triliun, ASN yang dipindahkan sebanyak 111.510 orang sehingga total jumlah penduduk mencapai 870 ribu orang.
Lihat reaksi warga Jakarta soal pemindahan ibu kota dalam video di bawah ini:
