Investasi yang Dilakukan Karen Agustiawan Dinilai untuk Pertamina - VIVA
Unduh aplikasi kami
A Group Member of Viva
viva
Senin, 3 Juni 2019 | 16:23 WIB

Investasi yang Dilakukan Karen Agustiawan Dinilai untuk Pertamina

Kegagalan seharusnya tidak dianggap sebagai kerugian negara.
Sidang Eksepsi Karen Agustiawan
Photo :
  • ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan

Sidang Eksepsi Karen Agustiawan

VIVA - Presiden Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu, Arie Gumilar mengingatkan, agar kasus investasi Blok Basker Manta Gummy, Australia, yang kini menjerat mantan Dirut PT Pertamina, Karen Agustiawan, tidak menjadi preseden buruk. Apalagi, untuk menjerat direksi BUMN/BUMD.

"Yang dilakukan oleh Ibu Karen itu investasi, tujuannya adalah untuk mendapatkan keuntungan, sesuai dengan cita-cita sebuah perseroan," kata Arie di Jakarta, Senin 3 Juni 2019.

Menurut Arie, kerugian investasi yang dilakukan BUMN, seharusnya tidak dinyatakan sebagai kerugian negara. Karena setiap perusahaan, baik itu milik negara atau pun swasta, pasti mengalami untung rugi.

"Tapi yang terjadi dalam kasus bu Karen, ini kemudian digiring bahwa kegagalan investasi itu dijadikan sebuah kerugian negara. Saya melihat, kira-kira kalau ini menjadi sebuah preseden, bahwa investasi di BUMN kemudian gagal, atau risiko rugi yang didapat, ini digiring menjadi tindak pidana korupsi. Kira-kira, siapa direksi yang mau mengambil keputusan untuk investasi?" kata Arie.

Akhirnya, diprediksi Arie, BUMN tidak akan dapat lagi lakukan investasi. Padahal, BUMN merupakan cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak.

"Saat BUMN tak investasi, swasta nanti yang berinvestasi, dan ini bukan investasi kecil-kecilan. Kemungkinan besar, justru asing yang akan berinvestasi," kata Arie.

Arie menambahkan, ketika asing sudah berinvestasi dengan teknologi yang lebih baru dan tingkat efisiensi lebih tinggi, dikhawatirkan BUMN tidak dapat bertahan. Akhirnya, cabang-cabang produksi yang penting untuk negara, yang menguasai hajat hidup orang banyak, dikuasai oleh asing.

"Ini yang dikhawatirkan, karena amanat UUD 45 sudah jelas, cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai negara. Ini harus kita jaga terus. Makanya, kami juga selalu menjaga bagaimana yang namanya BUMN ini, cabang produksi yang penting ini 100 persen harus dikuasai oleh negara," kata Arie. (asp)

Saksikan Juga

KPK: Banyak Uang Berserakan di Rumah Gubernur Kepri

TVONE NEWS - 3 bulan lalu
loading...
Muat Lainnya...