Kemenhub Siapkan Rp200 Miliar untuk Program Buy The Service Tahun 2020
- VIVA/M Ali Wafa
VIVA – Kementerian Perhubungan menyediakan alokasi anggaran sebesar Rp200 miliar untuk program Buy The Service pada tahun depan. Program ini disebut akan diuji-cobakan di beberapa kota di Indonesia.
Buy The Service merupakan sistem pembelian pelayanan oleh Pemerintah kepada pihak swasta untuk memberikan pelayanan angkutan umum.
Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub, Budi Setiyadi, mengatakan, pihaknya tetap fokus kepada program Buy The Service yang merupakan bagian dari bus rapid transit (BRT), meskipun saat ini Pemerintah mewacanakan pembangunan O-Bahn untuk mengatasi kemacetan.
"Buy The Service ini, di tiga kota Rp200 miliar dianggarkan, cukup tidaknya nanti kita lihat," kata Budi di kantornya, Jakarta, Selasa 25 Juni 2019.
Ia menegaskan bahwa Buy The Service akan tetap berjalan meskipun pihaknya menjadikan O-Bahn sebagai alternatif atau pilihan transportasi. BRT sendiri yang tidak dikelola oleh Pemda menurutnya sudah berjalan sejak beberapa tahun lalu juga memiliki kelebihan dan kekurangan.
Sejumlah daerah yang sudah mengadopsi BRT di antaranya Riau, Batam, Semarang, dan Bogor.
"BRT ada kurang lebih-nya, ada yang komitmen pemerintah daerah, dijalankan perusahaan daerah. Jadi artinya entitas daerah yang dikasih bus kurang bagus lah, kita coba Buy The Service (pemerintah pusat beli layanan)," katanya.
Namun begitu, Budi menegaskan bahwa kota-kota di Indonesia tak boleh ketergantungan dengan dana dari Pemerintah Pusat untuk mengelola BRT. Dia mengharapkan pemda turut andil dalam pendanaan BRT.
"Khawatir juga kita ada ketergantungan banget nanti di kota-kota terhadap uang kita. BRT di kota-kota dengan anggaran kita. Harusnya APBD juga ke sana, seperti BRT harusnya ke sana, sedikit demi sedikit harus lah mulai ke sana," kata dia.
