Tanggapi SBY soal Jiwasraya, Istana: Lebih Baik Fokus pada Solusi
- ANTARA FOTO/Galih Pradipta
VIVA – Pihak Istana menanggapi pernyataan Presiden RI keenam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang disampaikan oleh staf pribadinya, Ossy Dermawan terkait kasus PT Asuransi Jiwasraya. Ketua Umum Partai Demokrat itu merasa disalahkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengenai krisis yang terjadi di perusahaan asuransi pelat merah tersebut.
Soal itu, Staf Khusus Presiden bidang Hukum Dini Purwono bilang bahwa mantan gubernur DKI Jakarta tersebut tidak bermaksud menyalahkan siapa pun. Menurut Dini, Jokowi cuma menyampaikan fakta terkait kasus Jiwasraya.
Jokowi sebelumnya mengatakan bahwa kasus Jiwasraya yang merugikan negara lebih dari Rp13 trilun itu sudah terjadi sejak 2006. Tahun itu, merupakan periode kepemimpinan SBY.
"Presiden Jokowi tak menyalahkan siapa-siapa. Beliau hanya menyampaikan fakta bahwa masalah Jiwasraya sudah terjadi sejak lama," katanya, Jumat, 27 Desember 2019, dikutip dari VIVAnews.
Menurut dia, dibanding saling menyalahkan, lebih baik fokus pada solusi dan langkah-langkah untuk menyelesaikan kasus tersebut. Saling menyalahkan, kata dia, tak ada gunanya.
Dia pun menegaskan bahwa kasus Jiwasraya butuh waktu dalam menyelesaikannya. Dini mengungkapkan bahwa Jokowi sudah meminta Menteri BUMN Erick Thohir dan Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk mencari solusinya.
"Penegakan hukum juga sudah mulai dijalankan oleh Jakas Agung. Sepuluh pihak yang diduga terlibat dalam kasus Jiwasraya sudah dicekal," ujarnya.
Dini menuturkan bahwa pemerintah menjalankan semua langkah untuk mengatasi masalah Jiwasraya, baik dari sisi korporasi hingga dugaan pelanggaran hukum.
Sementara Ossy sebelumnya mengungkapkan bahwa SBY pada Kamis, 26 Desember 2019 kedatangan sejumlah tamu. Dari pertemuan itu, ada yang menyampaikan bahwa kasus Jiwsraya mau ditarik mundur ke tahun 2006. Saat itu, SBY bersama dengan Jusuf Kalla menjadi pasangan presiden dan wakil presiden periode 2004-2006.
"Dengan tenang SBY menjawab, kalau di negeri ini tak satu pun yang mau bertanggung jawab tentang kasus Jiwasraya, ya salahkan saja masa lalu," tulis Ossy dala akunnya di Twitter.
Padahal menurutnya, rakyat tahu bahwa krisis besar di Jiwasraya terjadi dua tahun terakhir, 2018-2019. Dan masa itu, Indonesia di bawah kepemimpinan Jokowi-Jusuf Kalla.
KPK pantau kasus Jiwasraya
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ikut memantau kasus gagal bayar Jiwasraya kepada para nasabahnya. Wakil Ketua KPK Nawawi Pamolango bilang, lembaga antirasuah itu bakal aktif merespons kasus tersebut.
"Tidak ada istilah pasif. Kami bersama-sama memantau penanganan (kasus) yang telah dilakukan oleh Kejaksaan Agung," ujar Nawawi melalui pesan singkatnya, Jumat, 27 Desember 2019.
Meski begitu, pihaknya tidak akan masuk terlibat ke penanganan perkara tersebut. Sebab saat ini, Kejaksaan Agung sudah menangani kasus Jiwasraya.
"Sejauh ini sudah dalam penanganan Kejagung. Cukup bagi KPK untuk memantau perkembangan penanganannya," ucap Nawawi.
Sebelumnya saat Agus Rahardjo masih menjabat ketua KPK, dia menyatakan bahwa pihaknya sempat menyelidiki kasus dugaan korupsi di Jiwasraya. Namun penyelidikan dihentikan karena Kejaksaan Agung sudah lebih dahulu meningkatkan status perkara ke penyidikan.
Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta telah menerbitkan Surat Perintah Penyidikan dengan No: Print- 1611/M.1/Fd.1/06/2019 tanggal 26 Juni 2019. Surat perintah dikeluarkan untuk mengusut dugaan tindak pidana korupsi di Jiwasraya.
