- ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
VIVA – PT PLN Unit Induk Distribusi (UID) Jakarta Raya, menyatakan telah menerima keluhan persoalan melonjaknya tarif listrik dari pelanggan setelah ada kebijakan pembatasan sosial akibat wabah virus corona (COVID-19)
General Manajer PLN UID Jakarta Raya, Ikhsan Asaad mengatakan, setidaknya 2.900 keluhan kenaikan tagihan tarif listrik yang telah masuk ke perusahaannya sejak adanya pembatasan sosial dan kerja dari rumah atau work from home (WFH).
Dari total itu, Ikhsan melanjutkan, 94 persen pengaduan memang benar disebabkan oleh meningkatnya penggunaan tarif listrik selama WFH, sedangkan sisanya, enam persen karena diakuinya ada kesalahan pencatatan administrasi.
"2.200 sudah diselesaikan, dari situ 94 persen ternyata angkanya sesuai pemakaian ada enam persen memang yang harus dikoreksi," kata dia saat telekonferensi, Rabu, 6 Mei 2020.
Ikhsan mengakui, sisa dari enam persen tersebut memang disebabkan adanya kesalahan administrasi, misalnya rumah-rumah yang telah lama ditinggalkan namun tetap tertagih dengan tagihan rata-rata tiga bulan terakhir sebelum WFH.
"Karena saat orang datang mungkin rumah terkunci, kosong, bayar Rp1 juta karena diambil datanya rata-rata tiga bulan. Sisanya akan kita komunikasikan, selesaikan semua," tuturnya
Karena saat ini pendataan menggunakan perhitungan rata-rata pemakaian tiga bulan terakhir, akibat tidak bisanya petugas pengecekan datang saat Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), maka dia membuka ruang masyarakat untuk mengajukan pengaduan.
"Kalau enggak puas akan kita datangi, ini upaya kami bagaimana supaya pelanggan memahami kondisi ini, saya juga mau ajak masyarakat mulai mengimbau untuk menghemat listrik," ucap dia.
