Tampik Isu Pengawasan Bank Balik ke BI, Kemenkeu: Itu Bauran Kebijakan
- VivaNews/ Nur Farida
VIVA – Kementerian Keuangan menanggapi isu yang tengah beredar terkait keinginan Presiden Joko Widodo untuk mengembalikan kewenangan pengawasan perbankan di Indonesia yang saat ini ada di Otoritas Jasa Keuangan ke Bank Indonesia.
Kepala Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Ubaidi Socheh Hamidi menilai, kabar yang beredar itu harus dipahami dalam konteks bauran kebijakan saat pemulihan ekonomi nasional di masa pandemi COVID-19.
"Kita bicara adalam konteks pemulihan ekonomi nasional, kita sedang menjalankan apa yang dinamakan bauran kebijakan, baik dari sisi kebijakan fiskal moneter maupun sektor keuangan," kata dia, Jumat, 3 Juli 2020.
Menurut dia, inti dari bauran kebijakan tersebut adalah kemampuan bersama melaksanakan beberapa program dengan baik. Jadi yang terpenting menurutnya program itu bisa dilakukan dengan baik melalui koordinasi dengan beberapa institusi terkait kebijakan yang ditempuh.
Meski begitu, dia mengakui, dalam masa krisis seperti saat ini, yang disebabkan tekanan ekonomi akibat wabah COVID-19, pemerintah juga akan terus melakukan evaluasi terhadap seluruh aspek kebijakan yang telah di buat, termasuk institusi yang terlibat dalam kebijakan itu.
Pemerintah ditegaskannya, akan terus memantau segala bentuk dinamika yang terjadi antara institusi tersebut dalam melakukan koordinasi, baik untuk kebijakan fiskal, moneter, maupun keuangan untuk percepatan pemulihan ekonomi nasional.
"Dinamika seperti apa ke depan, bagaimana pelaksanaan koordinasi baik fiskal, moneter, keuangan untuk percepatan pemuluhan ekonomi nasional ini seperti apa. Yang menarik ke depan kita ingin lihat dinamikanya seperti apa, evaluasi kita seperti apa dan jadi bahan diskusi menarik beberapa bulan ke depan," tuturnya.
Pemerintah Bakal Tambah Saham di Freeport Indonesia Jadi 61 Persen, Begini Penjelasan Tony Wenas
Pemerintah Republik Indonesia ingin meningkatkan kepemilikan saham di PT Freeport Indonesia dari 51 persen menjadi 61 persen.
