Ketika Penempatan Direksi dan Komisaris BUMN Jadi Sorotan
Sabtu, 11 Juli 2020 | 02:56 WIB

Ketika Penempatan Direksi dan Komisaris BUMN Jadi Sorotan

Para pengamat ikut menyuarakan pendapatnya
Gedung Kementerian BUMN. Foto ilustrasi.
Photo :
  • vivanews/Andry Daud

Gedung Kementerian BUMN. Foto ilustrasi.

VIVA – Badan Usaha Milik Negara tak henti menjadi sorotan. Mulai dari kinerja karyawan hingga jabatan di instansi pemerintah di perusahaan-perusahaan BUMN. Mengenai hal tersebut, Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Indonesia (UI), Hikmahanto Juwana menegaskan tidak melihat masalah hukum terkait rangkap jabatan para pejabat instasi pemerintah di perusahaan-perusahaan BUMN.

Menurutnya sah-sah saja, selain tidak ada aturan hukum yang dilanggar, Hikmahanto menyebut penempatan pejabat tinggi tersebut merupakan upaya nyata pemerintah menjaga aset milik negara. "Dalam tata kelola di perusahaan berbentuk perseroan terbatas kepentingan pemilik atau pemegang saham dicerminkan dalam keanggotaan direksi dan dewan komisaris," ujar Hikmahanto, beberapa waktu lalu. 

Hikmahanto menegaskan, komisaris ditempatkan Kementerian BUMN di perusahaan-perusahaan pelat merah dalam kapasitasnya sebagai wakil pemerintah sebagai pemegang saham. Penunjukan ini dilakukan karena pemilik atau pemegang saham tidak dapat hadir dan mengelola perusahaan setiap saat.

"Untuk diketahui di BUMN agar kepentingan negara terwakili maka anggota direksi dan dewan komisaris diangkat oleh Kementerian BUMN yang mewakili negara," ulasnya.

Menurut Hikmahanto, anggota direksi dapat dipilih dari berbagai kalangan dan anggota tersebut harus bekerja secara penuh. Sedangkan dewan komisaris yang melakukan fungsi pengawasan terhadap direksi tidak perlu bekerja secara penuh. 

"Untuk mewakili kepentingan negara maka ditunjuk para pejabat yang berasal dari instansi pemerintah, mengapa berasal dari pemerintah? Hal ini karena pejabat di pemerintahan mempunyai sistem kerja komando. Para pejabat akan loyal terhadap atasannya, termasuk negara," Beber Hikmahanto.