VIVA – Pemerintah akan meluncurkan program khusus bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), supaya bisa menjadi pemasok ataupun vendor bagi barang-barang kebutuhan di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pada Agustus 2020.
Wakil Menteri BUMN, Kartika Wirjoatmodjo, mengatakan, program tersebut merupakan bentuk komitmen Kementerian BUMN untuk mengembangkan bisnis UMKM. Termasuk untuk meningkatkan kapasitas maupun kelas mereka.
"Dalam konteks meningkatkan kapasitas usaha UMKM, kami di BUMN berkomitmen memberikan ruang kepada para UMKM untuk menjadi supplier atau vendor BUMN," kata Tiko, sapaan akrabnya, Selasa, 28 Juli 2020.
Tiko mengatakan, melalui program yang dinamakan Pasar Digital UMKM (PaDi UMKM) itu, pengadaan yang dilakukan BUMN sebesar Rp18,5 triliun, dari sisi belanja modal maupun operasionalnya, di bawah Rp14 miliar akan diserahkan ke UMKM.
Baca juga: Pakar Sebut Syarat Sukses Uji Klinis Vaksin Corona dari China
"Kami punya program PaDi UMKM di mana sekitar Rp18,5 triliun dari pembelian BUMN ke depan baik capex dan opex di bawah Rp14 miliar akan diberikan kepada UMKM. Ini kami segera launching di bulan Agustus," tutur Tiko.
Adapun UMKM yang bisa memanfaatkan program tersebut adalah yang telah terdaftar di Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM). UMKM itu harus telah tersertifikasi dan masuk ke dalam katalog Kemenkop UKM.
"Platform yang kami siapkan di mana para UMKM Indonesia yang telah tersertifikasi dan masuk katalog Kemenkop UKM bisa menjadi supplier preferred untuk BUMN-BUMN," tutur Tiko.
Dengan adanya program itu, diharapkan Tiko, mampu menjadi katalisator baru dari permintaan produk-produk UMKM. Dengan begitu, ekonomi dan roda bisnis mereka bisa kembali cepat bergerak.
"Berbagai produk yang bisa disalurkan mulai dari katering, seragam, berbagai produk pendukung dalam hal manufaktur. Biar ini menjadi catalyst demand baru dan karena kami memiliki perusahaan pembiayaan, kami juga akan menyediakan penyediaan UMKM-nya melalui platform digital ini," tuturnya. (art)
