- VIVAnews/ Agus Rahmat.
VIVA – Komisaris Utama PT Pertamina Basuki Tjahja Purnama atau Ahok menemui Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, Kamis, 17 September 2020. Ini dilakukan setelah ramai pernyataan mantan Gubernur DKI tersebut yang membongkar aib perusahaan pelat merah itu di media sosial YouTube.
Dalam akun instagramnya @basukibtp, Ahok mengunggah foto bersama Erick. Ia mengaku, apa yang disampaikannya adalah sebuah kritik. Menurutnya, hal itu bisa diterima oleh Erick selaku menteri yang mengawasi soal BUMN ini. Ahok juga mendapat pesan dari Erick.
"Tadi habis bertemu dengan Menteri BUMN. Kritik dan saran yang saya sampaikan, diterima dengan baik oleh Pak Erick. Dan saya juga akan menjaga pesan Pak Erick, untuk menjaga soliditas teamwork dan terus melakukan transformasi BUMN," tulis Ahok dalam akun Instagramnya seperti dikutip VIVA, Kamis, 17 September 2020.
Baca juga: Ahok Buka Aib Pertamina dan BUMN karena Direksi Langsung Lobi Menteri
Sebelumnya, Ahok mengaku, sejak menjabat komisaris, dia melihat adanya tata kelola yang buruk di dalam manajemen internal Pertamina. Intervensi politik sangat kental membuat manajemen sulit menggenjot kinerja.
Tidak hanya terkait kinerja, menurut Ahok, tekanan politis juga sangat kuat dirasakan di jajaran pimpinan Pertamina. Di mana penentuan jabatan-jabatan di tataran direksi maupun komisaris sangat kental dengan lobi-lobi politis dan bagi-bagi jabatan.
"Kalau ganti direktur saja itu bisa tanpa kasih tahu saya. Saya sempat marah-marah juga. Jadi direksi-direksi semua mainnya lobinya ke menteri karena yang menentukan menteri. Komisaris pun rata-rata titipan kementerian-kementerian," kata Ahok dikutip dari tayangan di akun YouTube POIN, Rabu, 16 September 2020.
Praktik tersebut, Ahok menegaskan, juga terjadi di semua BUMN yang ada. Sebab, sistem yang dibangun oleh Kementerian BUMN memberi celah masuknya intervensi politis tersebut sehingga efektivitas kerja dan efisiensi sulit terwujud.
"Kementerian BUMN harus dibubarkan sebelum Pak Jokowi turun. Kita sudah harus ada semacam Indonesia Incorporation, macam Temasek. Persoalannya presiden tidak bisa mengontrol manajemen BUMN," kata Ahok.
Ahok mengaku harus berbuat sesuatu demi melihat ketidakberesan semacam ini, baik di Pertamina maupun di perusahaan-perusahaan pelat merah lainnya. Sebab, dia mengaku merasa terpanggil untuk melakukan perbaikan, misalnya pelaksanaan lelang jabatan terbuka.
"Jadi yang utama itu adalah harus jujur, karena kejujuran dan loyalitas itu tidak ada sekolahnya," kata Ahok.
Karena Ahok menilai bahwa saat ini, yang dibutuhkan oleh para BUMN itu adalah para pekerja yang jujur, untuk dipekerjakan di perusahaan-perusahaan BUMN seperti Pertamina dan lain sebagainya.
"Kalau kamu punya (kejujuran) itu, kamu sampai tua pun tidak mungkin suci. Kita berdoalah supaya di Indonesia itu ladangnya bisa siap untuk benih-benih baik ditaburkan," ujar Ahok.
