alexa Ahok Heboh Peruri Minta Rp500 M ke Pertamina, Ini Saran Dahlan Iskan

Ahok Heboh Peruri Minta Rp500 M ke Pertamina, Ini Saran Dahlan Iskan

Kamis, 17 September 2020 | 18:37 WIB
Ahok bisa bisiki Presiden atau cari yang lebih murah.
Mantan Menteri BUMN, Dahlan Iskan.
Photo :
  • VIVA.co.id/Nur Faisal (Surabaya)

Mantan Menteri BUMN, Dahlan Iskan.

VIVA – Komisaris Utama PT Pertamina, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok kembali membuat heboh. Selain membongkar aib Pertamina, Ahok juga menyebut Pertamina dimintai uang Rp500 miliar oleh BUMN lain, yaitu Perum Peruri untuk proses paperless.

Mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan pun mengaku ingat bahwa Peruri memiliki anak perusahaan yang memegang izin digital security. Siapa saja yang akan mengamankan digital code-nya harus berhubungan dengan Peruri.

Misalnya pada saat pandemi COVID-19 ini, semua orang harus bekerja dari rumah. Perusahaan seperti Pertamina harus tetap jalan. 

"Untuk kelas Pertamina pasti diperlukan ratusan tanda tangan sehari, di semua level," ujar Dahlan dikutip dari situs pribadinya, Disway.id, Kamis, 17 September 2020.

Baca juga: Animo Masyarakat Beli Properti Cukup Tinggi saat Pandemi, Tapi...

Untuk itu, dibicarakan agar semua tanda tangan bisa diganti dengan tanda tangan digital yang tetap dianggap sah. Artinya, harus ada lembaga yang melegalisasinya yang umum dikenal dengan istilah otentifikasi. 

"Peruri memiliki software otentifikasi itu. Sekaligus punya izin sebagai lembaga yang memegang digital security," kata dia. 

Dalam otentifikasi itu, Peruri memberikan password kepada setiap pejabat yang terkait dengan tanda tangan itu. Tinggal klik di hand phone

"Tentu hak Peruri untuk menawarkan berapa miliar pun. Pinter-pinternya Peruri berbisnis. Yang penting tidak memaksa dan tidak ada hak bagi Peruri untuk memaksa Pertamina," ujarnya. 

Bisiki Presiden atau Cari yang Lebih Murah

Jokowi dan Ahok.

Foto: Ahok dan Jokowi

Dahlan melanjutkan, Pertamina bisa saja menawar atau menolak penawaran itu. Karena itu merupakan bisnis biasa aja. 

Dahlan pun menyarankan cara lain dan tentu tidak perlu membuat heboh. "Jalan lain yang tidak heboh, BTP (Ahok) membisiki Presiden Jokowi atau Kominfo agar mengatur ulang perizinan digital security," ujarnya.

Menurutnya, itu sepenuhnya wewenang pemerintah. Cara lain, Pertamina bisa cari cara yang lebih murah, bahkan gratis.

"Kan sudah ada aplikasi tanda tangan digital di HP. Banyak Pilihan. Bisa Docusign, bisa juga SignEasy. Tapi baik juga heboh-heboh. Banyak juga yang senang heboh," ujar Dahlan.

Berita Terkait :
Saksikan Juga
cf-analytic